Impor BBM Vs Kilang Baru

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Jika Indonesia ingin menghentikan impor BBM, ada satu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Yakni memiliki kilang minyak yang cukup. Karena minyak mentah yang diproduksi baru bisa jadi BBM kalau sudah diolah di kilang. Namun, di tengah kepemilikan kilang yang minim dan berusia uzur, apalagi ditambah jumlah kendaraan yang terus naik signifikan setiap tahun, maka tak heran kalau dari waktu ke waktu impor BBM terus membengkak sehingga berpotensi merontokkan APBN.

Saat ini Indonesia hanya punya tujuh kilang minyak: Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Kasim, dan Balongan. Sementara kebutuhan BBM saat ini berkisar di angka 50 juta kiloliter/tahun. Sedangkan total kapasitas produksi BBM-nya dari tujuh kilang nasional nasional itu kurang hanya 25 juta kiloliter/tahun alias hanya separuh dari kebutuhan.

Di sinilah pokok persoalannya. Mampukah kita membangun sekaligus kilang-kilang baru sebanyak kekurangannya itu dalam waktu cepat? Jawabannya terang benderang: sulit. Apalagi pemerintah sudah sangat lama melupakan pembangunan kilang. Sejak 18 tahun lalu, Indonesia memang tidak pernah punya kemampuan membangun kilang baru. Kilang terbaru, yakni kilang Balongan di Jawa Barat dibangun oleh Presiden Soeharto pada 1994.

Lantas kepada siapa kita mesti berharap adanya pembangunan kilang baru? Tentu saja pemerintah. Tapi harapan itu seperti tinggal harapan. Kementerian ESDM yang seharusnya jadi leading sector malah mengaku gusar lantaran rencana pembangunan kilang baru tidak diminati investor. Lah, bukannya tugas pemerintah untuk memfasilitasi para penanam modal untuk menggarap proyek ini? Bukan malah sebaliknya, pemerintah seperti cuci tangan atas macetnya proses pembangunan kilang oleh perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Memang, pembangunan kilang baru memiliki dua syarat yang berat. Yakni, jaminan pasokan minyak mentah dan investasi yang sangat besar. Akan tetapi, alih-alih menghadirkan terobosan untuk memangkas kebuntuan dua syarat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum-belum telah mengeluhkan masalah pengadaan lahan yang jadi penghambat upaya percepatan pengadaan kilang baru. SBY menuding ada spekulator dan provokator yang mengganjal proyek ini. Keluhan dan tudingan itu disampaikan SBY usai rapat kabinet tentang ESDM di Kantor PT Pertamina belum lama ini.

Konon, pembangunan kilang minyak memang butuh biaya tinggi dengan profit yang kecil. Namun pemerintah sebagai regulator punya seribu cara, termasuk fasilitas insentif, untuk mengatasi ketidaktertarikan para investor menanam uangnya di kilang minyak. Toh, biaya pembangunan sebuah kilang dengan kapasitas 300.000 barel “hanya” memerlukan investasi sebesar Rp 70 triliun. Sebuah angka yang tidak terlalu besar dibanding kemampuan pemerintah menghadirkan dana itu.

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dan merayu para investor. Pembangunan kilang teramat penting dan mendesak di tengah merajalelanya mafia impor dan para pemilik minyak mentah yang kerapkali mendikte harga dan pasokan BBM di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

KOTA SUKABUMI - Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas

KOTA SUKABUMI Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas NERACA Sukabumi - Meskipun baru sebulan lalu Pemerintah Kota…

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…