NERACA

Jakarta – Seiring dengan transisinya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak publik dan investor menaruh harapan besar kepada lembaga baru tersebut dapat menyelesaikan kasus bidang pasar modal dan perizinan penawaran umum saham perdana yang belum terselesaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, penyelesaian kasus di bidang pasar modal akan dilanjutkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah efektif, “Meski demikian, memang sebaiknya izin IPO dan kasus-kasus pasar modal diselesaikan oleh Bapepam-LK agar nantinya tidak terlalu banyak menumpuk di OJK," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, OJK juga akan mengawasi kegiatan aksi korporasi di pasar modal seperti penerbitan saham baru (right issue) dan aksi korporasi lainnya. Sementara itu, untuk izin usaha perusahaan dari berbagai macam industri akan berada di sektornya masing-masing.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga tidak hanya mengawasi soal pelanggaran emiten di pasar modal tetapi menyangkut kerugian terhadap investor. "Di OJK nantinya kami juga memiliki anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen,"ungkapnya.

Emiten-emiten yang sedang bermasalah di pasar modal, antara lain PT Katarina Utama Tbk (RINA) dan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO). PT Katarina Utama Tbk masih dalam pemeriksanaan otoritas pasar modal terkait dengan penyelewangan dana IPO pada Juli 2009 senilai Rp30,9 miliar.

Sementara terkait pembentukan "Investor Protection Fund" (IPF), Nurhaida mengharapkan, pembentukan IPF dapat selesai pada akhir tahun 2012. Dengan pembentukan IPF juga dapat berkoordinasi dengan OJK."IPF itu yang menyediakan adalah industri walaupun koordinasinya bisa dengan OJK," ujarnya.

Plt Ketua Bapepam-LK, Ngalim Sawega mengatakan, pihaknya juga tengah mempersiapkan protokoler manajemen krisis atau "crisis management protocol" (CMP) yang nantinya OJK akan membawahinya bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. "Kami terus mempersiapkan protokoler manajemen krisis, dimana nantinya OJK akan membawahi bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia," kata dia.

Ngalim menambahkan, pihaknya juga terus mempersiapkan masa transisi dan pembentukan pusat data pasar modal (data warehouse) serta hal lain yang masuk ke dalam "master plan" pengembangan pasar modal Indonesia. Tentunya, transisi Bapepam-LK ke OJK harus dilakukan integrasi secara perlahan.

Whistleblowing System

Sebelumnya, otoritas pasar modal melakukan revisi aturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 mengenai penyampaian laporan tahunan emiten guna mendorong emiten melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.

Dalam revisi aturan tersebut, Bapepam-LK menambahkan whistleblowing system. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK Etty Retnowulandari menuturkan, penambahan whistleblowing system tersebut untuk mendorong bila ada pelaporan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. "Misalkan kalau ada karyawan tahu ada kecurangan atau kasus dalam perusahaan atau emiten dia bisa lapor. Si pelapor harus dilindungi. Dengan revisi aturan ini mendorong orang laporkan pelanggaran, jadi orang bersedia melaporkan pelanggaran dalam perusahaan dan di sisi lain dorong perusahaan untuk bertata kelola dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bila perusahaan baik maka telah memiliki sistem seperti whistleblowing sehingga memiliki pengelolaan pengaduan dan menangani hasik pengaduan. Dengan sistem tersebut maka transparansi dalam perusahaan menjadi lebih baik. (bani)