NERACA
Jakarta—Kementerian Sosial menegaskan anggaran program kelompok usaha bersama (KUBE) yang dilaksanakan 2013 akan dikelola di pusat. Jadi tidak lagi diserahkan ke daerah seperti sebelumnya. "Pola Kube kami ubah, dulu ada penumbuhan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan pengembangan dari pusat, pada 2013 alokasi anggaran dipindah ke pusat," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Hartono Laras di Jakarta, Rabu.
Hartono menjelaskan, pada 2013 Kube akan dibentuk di pusat dan daerah tinggal mengembangkan dengan bantuan jaringan kerja dari Pemerintah Pusat. Kube adalah kelompok warga atau kelompok binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dalam bentuk dana hibah bergulir.
Perubahan pola pendanaan Kube tersebut menurut Hartono setelah dievaluasi di lapangan terjadi kesulitan memilah antara penumbuhan dan pengembangan Kube. "Ada penumbuhan dan pengembangan di lapangan ini sulit sekali membedakannya sehingga kami mengubah pola pada 2013," jelas dia.
Lebih lanjut Hartono menambahkan, dari hasil evaluasi sementara program Kube, keberhasilannya mencapai 64 % di mana usaha sudah berkembang serta ada peningkatan kemampuan anggota kelompok. Pada 2012 ditargetkan pembentukan Kube sebanyak 12.000 unit, dengan investasi sekitar Rp285 miliar. Sementara pada 2011 anggarannya sekitar Rp265 miliar untuk 11.164 Kube.
Dalam lima tahun terakhir telah diberdayakan 66.293 Kube atau 662.926 KK yang terdiri dari 165.509 KK fakir miskin melalui DIPA pusat dan 498.417 KK melalui DIPA dekonsentrasi. **bari
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…