Kemendag Tingkatkan Pengawasan Barang Edar - Lindungi Konsumen dari Produk Berbahaya

NERACA

Jakarta - Memang akan selalu ada kekhawatiran mengenai dampak perdagangan bebas terhadap pasar domestik. Terjadinya dominasi terhadap barang-barang impor yang menguasai pasar domestik, karena semakin banyak negara-negara yang mengekspor barang-barangnya ke Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang mudah untuk menerima barang ekspor. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap konsumen merupakan aktivitas penting untuk mengamankan pasar dalam negeri dari produk-produk yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa pengawasan barang beredar secara masal perlu dilakukan untuk menjamin keamanan mutu produk serta menciptakan pelaku usaha yang sadar akan perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan melalui tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (TPBB) secara periodik senantiasa giat melakukan pengawasan barang beredar.

Hal ini dilakukan melalui beberapa pilar kebijakan yaitu meningkatkan produk barang atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat melalui regulasi yang berorientasi melindungi konsumen dan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, mengintesifkan pengawasan barang beredar dan jasa, meningkatkan edukasi kepada konsumen melalui gerakan penyadaran hak-hak konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.

“Selama 2012, pengawasan barang beredar dan jasa telah dilakukan sebanyak 4 tahap dan selama pengawasan tersebut kami menemukan 421 jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Gita melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Rabu (8/8).

Menurut dia, dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta orang, dan komposisi pertumbuhan ekonomi yang ditopang 65% dari konsumsi domestik, Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi banyak negara. “Kita harus memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke Indonesia tidak akan merugikan baik konsumen maupun produsen kita. Untuk itu, pemerintah akan mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui kegiatan pengawasan dan edukasi konsumen yang rutin,” ujarnya.

Berdasarkan UU No.8/1999, Kementerian Perdagangan bertugas sebagai koordinator pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia untuk mewujudkan, Pertama, terbangunnya konsumen yang lebih cerdas, kritis dan mandiri serta memiliki kesadaran bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Setiap konsumen akan mampu menghadapi pasar yang semakin terbuka.

Kedua, terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab atau mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara profesional atau dapat mengedepankan etika bisnis, tertib mutu, tertib ukur, dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas dan berdaya saing dengan memenuhi aspek K3L yang tidak merugikan konsumen.

BERITA TERKAIT

“Barang Tak Berwujud” Bakal Dikenakan Bea Masuk

    NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pada 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari…

Pengawasan Perbankan dan Harga Minyak

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis   Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, naiknya…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…

Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (Bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaam Nasional…

Dunia Usaha - HIMKI Tentang Wacana Dibukanya Kran Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan

NERACA Jakarta - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto mengatakan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang…