Bapepam-LK Wajib Lindungi Whistle Blower

NERACA

Jakarta - Penambahkan poin whistleblowing system dalam revisi peraturan nomor X.K.6 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, merupakan langkah yang tepat. Meski begitu, apabila terdapat laporan pelanggaran emiten, regulator pasar modal wajib memproses tanpa pandang bulu.

Pengamat hukum pasar modal Indra Safitri menilai yang harus diperhatikan, adalah informasi si pelapor secepatnya ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK, dan jangan didiamkan saja. “Percuma kalau begitu. Peraturannya ada tapi tidak diproses lebih dalam,” tegas Indra kepada Neraca, Selasa (7/8).

Kendati demikian, dirinya mengimbau sebelum ditindaklanjuti harus dilihat terlebih dahulu pelanggarannya seperti apa. Kemudian dicari bukti kebenarannya, apakah memang ada suatu pelanggaran. “Kalau memang terbukti benar dan merupakan pelanggaran berat, harus ditindaklanjuti. Tetapi kalau hanya pelanggaran administrasi, cukup dilakukan pembinaan saja,” papar dia.

Indra lalu mencontohkan, praktik whistleblowing system ini sebelumnya sudah dilakukan oleh emiten-emiten berkapitalisasi besar (bluechips) seperti PT Telkom Tbk dan PT Astra International Tbk. Namun sayangnya, peraturan tersebut baru dikeluarkan regulator bursa di awal Agustus 2012 lalu.

“Sistem seperti ini sangat penting sekali untuk menilai kesehatan suatu perusahaan dan mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di tubuh perusahaan itu,” tambahnya. Oleh karena itu, dirinya mengatakan, whistleblowing system yang baik adalah merahasiakan sumber informasi atau si pelapor.

“Jika ada laporan dari si pelapor, yang menerima laporan haruslah yang berada di luar emiten tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Dengan begitu akan memberikan rasa aman,” tukas Indra.

Auditor Independen

Sementara Lektor Kepala FE Universitas Pancasila Dr. Agus S Irfani menyatakan, aturan whistleblowing system ini lebih ditujukan bagi emiten yang telat dalam memberikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam-LK. Akan tetapi, Agus tidak melihat penjelasan mengenai perlindungan kepada si pelapor atau whistle blower tersebut.

“Aturan ini, kan, dibuat untuk melindungi investor sehingga emiten yang tidak mentaati bisa ditekan supaya bisa lebih cepat memberikan laporan keuangan. Sayangnya, saya tidak melihat itu. Kalau tidak dilindungi, si pelapor bisa tertekan,” tukasnya.

Menurut Agus, selain menggunakan peran whistle blower sebagai pengungkapan emiten yang menyalahgunakan laporan keuangan, regulator harus menggunakan peran auditor independen untuk memeriksa laporan keuangannya, yang tentunya di seleksi ketat.

“Seleksi auditor independen harus ketat. Pilihlah auditor yang mempunyai komitmen yang tinggi. Bahkan kalau perlu Bapepam bisa bekerja sama dengan KPK untuk menindaklanjuti penyelewengan-penyelewengan laporan keuangan,” ungkap Agus.

Dosen FEUI Budi Frensidy pun mengamini bahwa penambahan poin whistleblowing system dalam revisi aturan Bapepam-LK imi akibat ada beberapa emiten yang pemegang saham pengendalinya terkadang terlalu kuat, sehingga ada beberapa aksi korporasinya merugikan investor.

“Whistle Blower merupakan jawaban atas masalah tersebut. Artinya mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu emiten,” ujarnya, kemarin. Dia menambahkan, Bapepam-LK baru sekarang mengeluarkan peraturan tersebut, karena semata ingin “menertibkan” emiten.

Meski demikian, dirinya mengimbau Bapepam-LK agar memberikan perlindungan optimal kepada whistle blower tersebut.

Hanya Mendukung

Di tempat terpisah, Kepala Biro Standar Akutansi dan Keterbukaan Bapepam-LK, Etty Retno Wulandari menjelaskan, dalam revisi aturan tersebut pihaknya hanya mendorong emiten untuk mengungkapkan whistleblowing system yang mereka punya. Kemudian dijelaskan dalam isi laporan keuangan tahunan.

“Ini sudah menjadi standar internasional. Wajib hukumnya. Misalkan, ada karyawan tahu ada kecurangan atau kasus dalam perusahaan maka dia bisa lapor. Si pelapor ini harus dilindungi. Dengan revisi aturan ini mendorong orang laporkan pelanggaran, jadi orang bersedia melaporkan pelanggaran dalam perusahaan dan di sisi lain dorong perusahaan untuk bertata kelola dengan baik,” ungkap Etty kemarin.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan, apabila emitennya melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik, maka telah memiliki sistem seperti whistleblowing sehingga memiliki pengelolaan pengaduan dan menangani hasil pengaduan. Etty menilai penambahan whistleblowing system tersebut untuk mendorong bila ada pelaporan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. bari/didi/ardi

BERITA TERKAIT

DJP : PMK 165 Berikan Kesempatan bagi Wajib Pajak

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 dilakukan…

Pemberdayaan Wajib Pajak Ciptakan Kepatuhan

Oleh: Rikfy Bagas Nugrahanto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Mengutip intisari laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Juni 2017 yang dipublikasikan oleh The…

RUU Konsultan Pajak Jembatani Wajib Pajak-Negara

RUU Konsultan Pajak Jembatani Wajib Pajak-Negara NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun berharap Rancangan Undang-undang (RUU)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…

PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN SEKTOR PERKEBUNAN - Kadin: Tak Mungkin Terulang Krisis 1998-2008

Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan sikap optimistis krisis ekonomi 1998 dan 2008 atau…

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…