OJK Perkuat Sistem Keuangan Hadapi Krisis

NERACA

Jakarta-- prekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian membuat institusi Otoritas Jasa Keuangan (OPJ) memiliki tantangan dalam memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia. "Untuk itulah, OJK ingin memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia menghadapi krisis perekonomian dunia,” Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa,7/8.

Lebih jauh kata Muliaman, OJK terbentuk ditengah krisis global yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Karenanya kewaspadaan terhadap imbas krisis global kepada Indonesia perlu senantiasa dilakukan. “OJK akan turut serta dalam MoU penanganan krisis," tambahnya

Muliaman menambahkan, pihaknya menyadari krisis global belum menunjukkan tanda perbaikan dan saat ini OJK tengah memperkuat aturan dasar dalam tata cara pengawasan sehingga jasa keuangan Indonesia memiliki kemampuan untuk meminimalkan dampak krisis.

Yang jelas, kata mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, dalam masa transisi sampai beroperasinya OJK secara penuh pada 1 Januari 2013 , Dewan Komisioner OJK akan mempersiapkan segala hal terkait dengan pangalihan tugas dan wewenang dari instansi lama ke OJK dengan meminimalisasi gejolak yang terjadi di industri. "OJK bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, kita ingin meyakini koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan baik agar kedepan OJK mempunyai peran yang sangat signifikan," ujarnya.

Malah Muliaman mengungkapkan, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan tidak akan ada perubahan dan tetap berlaku seperti yang ada saat ini. "Peraturan perundang-undangan untuk sektor jasa keuangan saya kira tidak berubah, kalau untuk perbankan tetap diberlakukann undang-undang perbankan, hanya saja pengawasan perbankan dialihkan ke OJK bukan ke BI lagi," paparnya

Menurut Muliaman, secara teknis tetap berlaku UU Perbankan. Untuk pasar modal juga seperti itu, yang tadinya pengawasan oleh Bapepam-LK nantinya diganti menjadi OJK.

Ditambahkan Muliaman, proses transisi menjadi awal yang sangat krusial bagi pembentukan sebuah otoritas pengatur dan pengawas terintegrasi yang kredibel dan berwibawa.

Kedepan, lanjut Muliaman, OJK akan mempunyai cakupan pengawasan yang luas termasuk di dalamnya penggabungan Bappepam-LK serta pengawasan perbankan Bank Indonesia. "Kita tidak boleh belajar lagi karena tuntutan pasar ingin OJK efektif secepatnya," pungkasnya. **

BERITA TERKAIT

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai langkah Polri membentuk Detasemen Khusus…

Mendongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan dengan "Membumikan" Asuransi

Mendongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan dengan "Membumikan" Asuransi NERACA Jakarta - Hasil riset Otoritas Jasa Keuangan pada 2016 menyebut bahwa…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Ancaman Serangan Siber ke Industri Keuangan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem…

BTN Siapkan 2.000 Unit Apartemen di Kawasan Undip

      NERACA   Semarang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kemitraan dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas…

Bank Mandiri Incar Fintech Potensial

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangan industri kreatif di tanah air untuk menciptakan…