OJK Perkuat Sistem Keuangan Hadapi Krisis

NERACA

Jakarta-- prekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian membuat institusi Otoritas Jasa Keuangan (OPJ) memiliki tantangan dalam memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia. "Untuk itulah, OJK ingin memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia menghadapi krisis perekonomian dunia,” Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa,7/8.

Lebih jauh kata Muliaman, OJK terbentuk ditengah krisis global yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Karenanya kewaspadaan terhadap imbas krisis global kepada Indonesia perlu senantiasa dilakukan. “OJK akan turut serta dalam MoU penanganan krisis," tambahnya

Muliaman menambahkan, pihaknya menyadari krisis global belum menunjukkan tanda perbaikan dan saat ini OJK tengah memperkuat aturan dasar dalam tata cara pengawasan sehingga jasa keuangan Indonesia memiliki kemampuan untuk meminimalkan dampak krisis.

Yang jelas, kata mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, dalam masa transisi sampai beroperasinya OJK secara penuh pada 1 Januari 2013 , Dewan Komisioner OJK akan mempersiapkan segala hal terkait dengan pangalihan tugas dan wewenang dari instansi lama ke OJK dengan meminimalisasi gejolak yang terjadi di industri. "OJK bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, kita ingin meyakini koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan baik agar kedepan OJK mempunyai peran yang sangat signifikan," ujarnya.

Malah Muliaman mengungkapkan, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan tidak akan ada perubahan dan tetap berlaku seperti yang ada saat ini. "Peraturan perundang-undangan untuk sektor jasa keuangan saya kira tidak berubah, kalau untuk perbankan tetap diberlakukann undang-undang perbankan, hanya saja pengawasan perbankan dialihkan ke OJK bukan ke BI lagi," paparnya

Menurut Muliaman, secara teknis tetap berlaku UU Perbankan. Untuk pasar modal juga seperti itu, yang tadinya pengawasan oleh Bapepam-LK nantinya diganti menjadi OJK.

Ditambahkan Muliaman, proses transisi menjadi awal yang sangat krusial bagi pembentukan sebuah otoritas pengatur dan pengawas terintegrasi yang kredibel dan berwibawa.

Kedepan, lanjut Muliaman, OJK akan mempunyai cakupan pengawasan yang luas termasuk di dalamnya penggabungan Bappepam-LK serta pengawasan perbankan Bank Indonesia. "Kita tidak boleh belajar lagi karena tuntutan pasar ingin OJK efektif secepatnya," pungkasnya. **

BERITA TERKAIT

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

BTN Ajukan Utang Bilateral Rp 7 Triliun - Perkuat Likuiditas

NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk berencana mengajukan utang bilateral sebesar Rp5 triliun - Rp7 triliun tahun…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…