OJK Perkuat Sistem Keuangan Hadapi Krisis

NERACA

Jakarta-- prekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian membuat institusi Otoritas Jasa Keuangan (OPJ) memiliki tantangan dalam memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia. "Untuk itulah, OJK ingin memperkuat pertahanan sistem keuangan Indonesia menghadapi krisis perekonomian dunia,” Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa,7/8.

Lebih jauh kata Muliaman, OJK terbentuk ditengah krisis global yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Karenanya kewaspadaan terhadap imbas krisis global kepada Indonesia perlu senantiasa dilakukan. “OJK akan turut serta dalam MoU penanganan krisis," tambahnya

Muliaman menambahkan, pihaknya menyadari krisis global belum menunjukkan tanda perbaikan dan saat ini OJK tengah memperkuat aturan dasar dalam tata cara pengawasan sehingga jasa keuangan Indonesia memiliki kemampuan untuk meminimalkan dampak krisis.

Yang jelas, kata mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, dalam masa transisi sampai beroperasinya OJK secara penuh pada 1 Januari 2013 , Dewan Komisioner OJK akan mempersiapkan segala hal terkait dengan pangalihan tugas dan wewenang dari instansi lama ke OJK dengan meminimalisasi gejolak yang terjadi di industri. "OJK bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, kita ingin meyakini koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan baik agar kedepan OJK mempunyai peran yang sangat signifikan," ujarnya.

Malah Muliaman mengungkapkan, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan tidak akan ada perubahan dan tetap berlaku seperti yang ada saat ini. "Peraturan perundang-undangan untuk sektor jasa keuangan saya kira tidak berubah, kalau untuk perbankan tetap diberlakukann undang-undang perbankan, hanya saja pengawasan perbankan dialihkan ke OJK bukan ke BI lagi," paparnya

Menurut Muliaman, secara teknis tetap berlaku UU Perbankan. Untuk pasar modal juga seperti itu, yang tadinya pengawasan oleh Bapepam-LK nantinya diganti menjadi OJK.

Ditambahkan Muliaman, proses transisi menjadi awal yang sangat krusial bagi pembentukan sebuah otoritas pengatur dan pengawas terintegrasi yang kredibel dan berwibawa.

Kedepan, lanjut Muliaman, OJK akan mempunyai cakupan pengawasan yang luas termasuk di dalamnya penggabungan Bappepam-LK serta pengawasan perbankan Bank Indonesia. "Kita tidak boleh belajar lagi karena tuntutan pasar ingin OJK efektif secepatnya," pungkasnya. **

BERITA TERKAIT

Pasar Modal Masuk Pendidikan Formal - Perkuat Basis Investor Lokal

NERACA Jakarta –Besarnya potensi pertumbuhan industri pasar modal dalam negeri, terus dioptimalkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa…

Rp7,1 Triliun Dana Asing Masuk Ke Pasar Keuangan

  NERACA Jakarta - Modal asing yang masuk ke pasar keuangan terutama melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp7,1 triliun dalam…

BEI Jatuhkan Sanksi Denda Rp 200 Juta AISA - Telat Beri Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Selain perdagangan sahamnya masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kini PT Tiga Pilar Sejahtera Foods…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…