NERACA

Jakarta--Pemerintah semestinya lebih serius mendorong peran swasta dalam pencapaian target Masterplan Pecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2014. "Peran swasta harus dominan dalam pencapaian MP3EI dengan cara memberikan kontribusi dalam bentuk investasi," kata Pengamat ekonomi LIPI Agus Eko Nurgroho di Jakarta, Selasa,7/8.

Lebih lanjut Agus menambahkan investasi harus difokuskan kepada investasi yang pertumbuhannya cepat yakni dengan memfokuskan pada infrastuktur yang berperan sebagai konektivitas, seperti jalan raya, pelabuhan dan energi. "Harus ada sinergi antara pemerintah dan swasta dalam membangun infrastuktur tertentu, bagaimana carannya membangun keenam koridor dalam masterplan tersebut," tambahnya

Karena itu, kata Agus, pemerintah mengupayakan "public private partnership" yang dinilai strategis, namun prosesnya masih cenderung lamban. Saat ini, baru terdapat tiga pembangunan yang terealisasi, seperti pembangunan pembangkit listrik di Jawa Tengah, jalan tol di Medan, dan pendirian perusahaan air minum di Umbulan, Jawa Timur.

Menurut ekonom muda LIPI ini, masih sangat jauh sekali untuk menopang kebutuhan kapital untuk MP3EI mengingat biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut hingga 2014 mencapai 76 miliar dolar AS atau Rp700 triliun.

Dia menilai proporsi ideal peran swasta antara 75%-80%. "Pemerintah mempunyai biaya yang terbatas, jadi serahkan saja ke swasta," tegasnya

Namun Agus mengaku pesimsitis target MP3EI akan tercapai pada 2014 karena masih sempitnya ruang yang dibuka untuk swasta dalam berinvestasi, sementara swasta memiliki pendanaan yang cukup baik. "Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, maka rencana itu hanya rencana kertas saja," ucapnya

Dikatakan Agus, kebutuhan investor saat ini sangat besar sekitar Rp210 truliun. "Jika tidak ada lompatan petumbuhan yang signifikan, maka akan terjadi pembengkakan defisit," tukasnya

Dijelaskan Agus, adanya pengalihan anggaran subsidi BBM untuk pengoptimalan perbaikan infrastruktur. Namun, dirinya mengakui hal itu sulit untuk diwujudkan. Karena itu diharapkan pemerintah dapat menghilangkan berbagai macam aturan yang dapat menghambat investasi seperti, pajak dan perizinan dalam pengadaan lahan. "Pemerintah pusat dan daerah harus sinergis dalam pengaturan tersebut, terutama dalam memberikan insentif seperti penundaan pajak pembebasan pajak untuk impor barang-barang modal," imbuhnya

Sementara itu, Kepala Bapenas Armida Alisjahbana mengatakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) nampaknya belum mengalami kemajuan. Saat ini, pengembangan JSS masih terganjal masalah konseptual studi kelayakan. "Belum ada perkembangan yang berarti, sejauh ini masih berkutat di konsep dari pengembangan JSS," ungkapnya. **bari/cahyo