NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan kebutuhan akan infrastruktur sangat besar namun kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya dari sumber anggaran negara masih terbatas. “Karenanya diupayakan pembangunan infrastruktur melalui sumber pembiayaan alternatif, antara lain melalui skim PPP (Public Private Partnership)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta,7/8

Menurut Armida, kebutuhan akan infrastruktur memang sangat besar, namun dilain pihak dihadapi suatu kendala, yaitu terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai infrastruktur dari sumber anggaran negara. “Untuk mengatasi permasalahan pendanaan infrastruktur di tanah air, Bappenas telah berdiskusi dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC),” tambahnya.

Lebih jauh Guru Besar FE Unpad ini mengungkapkan,pemerintah mengajak JBIC untuk ikut mendorong FDI (Foreign Direct Investment) dari Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang industry manufacturing.

Hal ini dalam rangka upaya Indonesia untuk menggalakkan kegiatan peningkatan nilai-tambah, sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasana Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menurut Menteri Negara PPN, hal ini juga akan bermanfaat bagi perekonomian Jepang yang sedang menghadapi fenomena `"yendaka", yaitu semakin menguatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS yang bahkan diperkirakan akan mencapai Yen 75/USD 1 pada akhir tahun ini.

Dalam kaitan ini, Menteri Negara PPN mengharapkan agar FDI Jepang lebih berorientasi pada daerah di luar Jawa, mengingat masalah semakin langkanya lahan yang tersedia di pulau Jawa, khususnya untuk peningkatan produksi pangan.

Sementara itu, Head of the Infrastructure Finance Group JBIC Tadashi Maeda mengatakan bahwa pada Juli, 2011 telah terbentuk "JBIC Baru" dengan misi baru, antara lain meningkatkan daya saing perusahaan Jepang yang beroperasi secara internasional, terutama di negara-negara yang sedang membangun. Dalam pelaksanaan misi ini, JBIC bepegang pada konsep peningkatan "international value chain".

Beberapa "show cases" dari pelaksanaan misi dan konsep JBIC ini adalah proyek "Mumbai-Delhi Industrial Corridor" di India, dimana dibangun sejumlah besar investasi swasta di koridor sepanjang kedua sisi jalan rel kereta api antara Delhi dan Mumbai, dan pembangunan sistem transportasi "subway" di Hanoi, Vietnam. "Untuk di Indonesia sendiri, saat ini sedang diprakarsai konsep MPA (Metropolitan Priority Area)," ujar Maeda.

Menanggapi hal ini, Menteri PPN menyampaikan bahwa pada bulan Juni yang lalu telah diadakan pertemuan Tim Tehnis MPA untuk mengidentifikasi beberapa `"fast track pojects" dalam MPA. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Steering Committee MPA di bawah pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dijadwalkan akan bertemu di Tokyo, Jepang, pada bulan September yang akan dating.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyebut peningkatan infrastruktur menjadi komponen kunci dalam upaya menarik investasi dan ekspansi ekonomi yang lebih besar ke Indonesia.

Dengan mendorong implementasi regulasi tersebut,ke depan, Dardak optimistis dapat membantu mempercepat bergulirnya proyek-proyek baru. "Pemerintah menyiapkan Rp1.900 triliun untuk proyek-proyek infrastruktur besar dan inisiatif lainnya dalam waktu lima tahun sampai 2014. Dari proyek-proyek dan inisiatif tersebut, kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berjumlah sekira Rp689 triliun, di mana pemerintah pusat akan membiayai sekira Rp272 triliun," pungkasnya. **bari/cahyo