NERACA

Ada gula ada semut, inilah wajah industri logistik Indonesia. Potensi pasar logistik nasional yang melambung hingga Rp 268 triliun per tahun, mengundang banyak perusahaan asing mencicipi aroma manis pasar logistik Indonesia.

Porsi minim yang dinikmati perusahaan nasional memang memprihatinkan. Pendapatan PT Pos Indonesia misalnya, BUMN dibidang logistik supply hanya mendapat porsi Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,7 triliun per tahunnya, atau PT Tiki JNE, perusahaan nasional yang berjibaku ditengah perusahaan asing dengan jaringan bisnis yang lebih mumpuni.

Oleh karenanya, dibutuhkan rantai pasokan yang efisien guna menyediakan pelayanan lebih cepat. Meski jumlah perusahaan nasional ratusan jumlahnya, namun hanya sedikit manisnya bisnis logistik yang dapat diperoleh. Tengok saja Asosiasi Jasa Titipan dengan 635 perusahaan yang bergabung, atau Asosiasi Logistik Indonesia yang terdiri dari 300 perusahaan, itupun hanya untuk wilayah Jakarta.

Kendala besar yang masih menghantui industry jasa logistik adalah infrastruktur jaringan jalan yang kurang aman, sulitnya mendapat gudang sesuai dengan persyaratan pergudangan internasional, termasuk kendala komunikasi mobile dan masalah inflasi, BBM, tarif listrik dan telepon, angkutan, serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Walaupun pemerintah telah melakukan pelbagai melakukan pembenahan dibidang logistik domestik, namun persaingan global yang semakin ketat membuat kinerja logistik nasional masih belum menggembirakan.

Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja logistik suatu negara adalah Logistics Performance Index (LPI) oleh Bank Dunia. Mereka menilai kinerja sektor logistik dibanyak negara di dunia berdasarkan persepsi dari pelaku usaha.

Ada tujuh komponen pengukuran LPI, yaitu; kepabeanan, infrastruktur, kemudahan mengatur pengapalan internasional, kompetensi logistik dari pelaku dan penyedia jasa lokal, pelacakan, biaya logistik dalam negeri, dan waktu antar.

Berdasarkan survei LPI pada tahun 2007 dan 2010, kinerja logistik Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terlihat menurun, seiring dengan menurunnya peringkat LPI Indonesia dari urutan 43 pada tahun 2007, menjadi urutan 75 pada tahun 2010. Sementara ditinjau dari biaya, posisi Indonesia berada pada peringkat ke-92 dari 150 negara di dunia.

Mahalnya biaya logistik dalam negeri di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tingginya biaya transportasi darat dan laut, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain terkait regulasi, SDM, proses dan manajemen logistik yang belum efisien, dan kurangnya profesionalisme pelaku dan penyedia jasa logistik nasional, sehingga menyebabkan belum efisiennya perusahan jasa pengiriman barang dalam negeri (domestic freight forwarding industry).

Kegiatan logistik sangat membutuhkan keterpaduan baik dari aspek infrastruktur maupun manajemen, sementara kegiatan logistik saat ini bersifat parsial dan pembinaannya tersebar di pelbagai kementerian.

Kondisi ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah yang berkaitan dengan aspek koordinasi, keselarasan, keterpaduan pelbagai unsur yang terlibat dalam aktifitas logistik.

Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang kuat untuk mendukung efektifitas pelaksanaan koordinasi, dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan seluruh kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.