Benahi Faktor SDM dan Diversifikasi Ekspor - UPAYA HINDARI MIDDLE INCOME TRAP

NERACA

Jakarta—Bukan hanya diversifikasi ekspor yang harus diperbaiki agar Indonesia tidak terjebak dalam kategori sebagai negara middle income trap. Namun kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Pemerintah harus serius melakukan diversifikasi ekspor, baik produk maupun negara tujuan. Kita butuh perbaikan kualitas manusia untuk mendorong inovasi. Tanpa itu, kita bisa mandek dalam jebakan pendapatan menengah,” kata ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Senin (6/8).

Menurut kajian Bank Dunia, kategori kelas menengah ini terbagi empat golongan. Pertama, pendapatan US$2-US$4 atau Rp1 juta-1,5juta per bulan (38,5 %). Kedua, kelas pendapatan US$4-US$6 atau Rp1,5 juta -2,6 juta per kapita/bulan (11,7 %). Kelas berpendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6 juta-Rp5,2 juta per bulan (5 %) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2 juta- Rp6 juta per bulan sebanyak 1,3 %.

Angka yang dirilis Bank Dunia itu ternyata melebihi data yang pernah disampaikan Bank Pembangunan Asia (ADB) beberapa waktu lalu. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 % atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 % atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.

Saat negara masuk kategori pendapatan menengah, menurut Erani, pertumbuhan ekonomi menuntut modal. Baik dalam arti fisik maupun manusia dengan keterampilan yang lebih tinggi. “Ini yang disebut moving value chain. Tak hanya itu, struktur ekonomi juga akan bergeser ke sektor jasa,” tegasnya

Yang lebih penting lagi, ujar guru besar FE Unibraw ini, ekspor tak bisa lagi mengandalkan buruh murah. “Ekspansi ekspor akan bergantung pada ”produk baru”. Tetapi dengan inovasi bisa diproduksi Indonesia dengan kualitas yang lebih baik dan efisien.

Karena itu, lanjut Erani, inovasi dan diferensiasi produk menjadi amat penting bagi negara berpendapatan menengah. Itu sebabnya, diversifikasi ekspor, baik produk maupun negara tujuan, menjadi amat penting. Prasyaratnya adalah kualitas modal manusia yang baik. “Ada baiknya kita belajar dari pengalaman Korea Selatan, Brasil, dan Afrika Selatan. Ketiganya masuk dalam kategori pendapatan menengah sejak 1980-an,”ungkapnya

Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menjelaskan, saat ini Indonesia belum bisa dikatakan negara maju. Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia belum sampai US$20 ribu. “Jika saat ini posisi PDB masih di kisaran US$3.500 maka bisa dikatakan Indonesia belum menjadi negara maju tapi sebagai negara berpendapatan menengah,” paparnya

Terkait dengan defisit perdagangan, menurut dia, hal itu terjadi karena krisis yang terjadi di Eropa sehingga mempengaruhi rekam perdagangan Indonesia. “Indonesia belum bisa dikatakan golongan midlle income trap. Dan defisit perdagangan dapat diatasi dengan subtitusi impor dengan produk dalam negeri.” katanya.

Oleh Karena itu, lanjut Umar, agar pertumbuhan bisa efektif tentu pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas. “Pembangunan infrastruktur harus segera dimaksimalkan dengan baik agar mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Tak jauh berbeda dengan Umar, ekonom EC-Think Telisa Falianty mengakui tak mudah bagi Indonesia beralih dari negara midle income menjadi high income. Pasalnya, untuk menjadi negara maju ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. “Pendidikan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan transparansi,” tambahnya.

Namun Telisa mengaku pesimis target pemerintah 2025 akan menjadi negara maju. Hal ini akan sulit direalisasikan. Hanya saja, ia bisa memaklumi target tersebut sebagai pelecut semangat.” Target itu, sah-sah saja, tetapi mengingat banyak yang belum terpenuhi. Maka tidak semudah itu mencapainya,” paparnya

Menyinggung data BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 6,4%. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bukanlah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di dorong oleh sektor yang itu-itu saja,”tukasnya.

Yang jelas Deputi Kementrian Kordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edi Putra Irawadi mengaku perlunya pemberdayaan SDM untuk meningkatkan ekonomi. “Sekolah salah satunya mempunyai andil besar dalam human capital,” ungkapnya.

Terkait dengan ekspor, kata Edi, pemerintah melarang ekspor barang mentah keluar. Tapi harus diolah menjadi barang jadi yang akan meningkatkan nilai tambah. Karena itu kita optimis pertumbuhan ekonomi bias mencapai 7,5% pada 2013. Jika pertumbuhan ekonomi 1% saja bisa menyerap 300 ribu hingga 400 ribu calon tenaga kerja baru,” imbuhnya.

Kompetensi SDM

Lebih jauh Edi menjelaskan saat ini, pendapatan per kapita mencapai US$3,840 atau rata gaji penduduk Indonesia mencapai Rp3 juta per bulan. Diharapkan pada 2025 pendapatan per kapita US$16.000 per kapita. “Makanya, kita terus tingkatkan pertumbuhan ekonomi kita dengan memaksimalkan kompetensi SDM,”tandasnya.

Menurut dia, SDM Indonesia sekitar 65% berada dalam usia produktif, artinya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia. “Ini moment Indonesia bangkit sangat besar. Yang jelas ke depan, Indonesia membutuhkan pengusaha yang bisa bersaing di kawasan internasional,”terangnya.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menilai negara-negara yang pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Indonesia akan memiliki resiko terjerat jebakan kelas menengah. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6%. “Dengan sumber daya manusia yang seperti sekarang ini, tidak mengalami kemajuan maka akan terpaku dalam pertumbuhan ekonomi 6% saja,” katanya.

Sadar melihat kualitas SDM belum berkualitas maka pertumbuhan Indonesia juga akan terkesan jalan di tempat. Berdasarkan data, SDM sekarang ini hanya 10% atau 20 juta penduduk Indonesia yang berpenghasilan tinggi atau di atas PDB US$3500.

Sadar menambahkan bahwa fenomena middle income trap ini sudah terjadi di daerah Amerika Latin. Banyak negara di kawasan itu yang telah terjebak ke dalam perangkap tersebut. “Barang produksi lokal mereka tidak mampu berkompetisi dengan barang-barang murah dari negara lain seperti Cina,” ujarnya.

Dia juga menuturkan yang harus dilakukan untuk tidak terjebak dalam middle income trap adalah pengurangan subsidi untuk masyarakat kelas menengah perlu dilakukan. “Tetapi pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik sehingga masyarakat kelas menengah yang sebelumnya di subsidi dapat menikmati fasilitas tersebut,” jelasnya. novi/mohar/iwan/bari/ahmad/cahyo

BERITA TERKAIT

Pentingnya Deteksi dini Tumor dan Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya bagi wanita…

Pulau Batam dan Bintan Potensial Dongkrak Kunjungan Wisman Ke Indonesia

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa menilai jika digarap dengan serius, Batam dan Bintan sangat…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RASIO KREDIT BERMASALAH TINGGI - Bank Diminta Turunkan Biaya Operasional

Jakarta-Bank Indonesia mendesak perbankan untuk segera menurunkan beban biaya operasional agar suku bunga kredit juga bisa menurun seiring dengan penurunan…

Aturan Tarif Bawah Taksi Online Hambat Kompetisi Sehat

NERACA Jakarta-Perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun…

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…