NERACA

Jakarta--Peningkatan infrastruktur Indonesia diperkirakan menjadi komponen kunci dalam upaya negara untuk menarik investasi asing lebih besar bagi ekspansi ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi oleh Indonesia. "Kualitas infrastruktur Indonesia selama empat tahun terakhir terus meningkat. Infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci bagi daya saing Indonesia," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak di di Jakarta, Senin,6/8

Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas infrastruktur jalan, Indonesia meraih peringkat 105 pada 2008, peringkat 95 pada 2009, peringkat 84 dalam 2010 dan peringkat 83 pada 2011.

Dardak menambahkan, pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi Indonesia. Negara perlu berinvestasi besar dalam rangka meningkatkan daya saing.

Wakil Menteri PU ini menambahkan kepada perusahaan penerbitan, penelitian, dan konsultan global Oxford Business Group (OBG) bahwa ia yakin peraturan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diberlakukan pada 2011 akan sepenuhnya dilaksanakan sebagai keputusan presiden pada akhir tahun ini.

Pembebasan tanah Masalah pembebasan tanah telah lama menjadi kendala utama terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pembangunan jalan tol. Ketidakpastian dalam proses menyulitkan para kontraktor untuk menilai risiko dan mengakses pembiayaan dari bank. “Dengan mendorong pelaksanaan regulasi tersebut ke depan diharapkan dapat membantu mempercepat bergulirnya proyek-proyek baru,” jelasnya.

Dardak mengatakan sekitar Rp1.900 triliun, dijumlahkan secara keseluruhan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, akan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar dan inisiatif lainnya dalam waktu lima tahun sampai 2014.

Dari proyek-proyek dan inisiatif tersebut kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berjumlah Rp689 triliun, dan pemerintah pusat akan membiayai sekitar Rp272 triliun. "Rp560 triliun akan dianggarkan dari APBN, Rp155 triliun dari pemerintah daerah, dan Rp685 triliun akan disediakan oleh sektor swasta, termasuk BUMN, sisanya masih akan dibahas bagaimana kekurangan tersebut akan didistribusikan," tambahnya

Dikatakan Hermanto, pemerintah bekerja untuk meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi Indonesia dengan hubungan lebih erat lagi dengan pemerintah daerah dalam upayanya untuk meningkatkan jaringan jalan.

Sekitar 80 % aktivitas ekonomi Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera, di mana di Jawa, 80 % dari kegiatan ekonomi, terkonsentrasi di Jawa Bagian Utara dan Sumatera Bagian Barat 80 % dari bebannya terkonsentrasi di Sumatera Bagian Timur. "Saat ini kami sedang mengembangkan koridor ekonomi di kedua Jawa Bagian Utara dan Sumatra Bagian Timur sambil memperbaiki konektivitas dalam koridor-koridor utama yang sibuk akan berlanjut secara signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat," tuturnya

Koridor Sumatera Bagian Timur akan termasuk kelompok agro-industri kelapa sawit Sei Mangkei sedangkan di Jawa Bagian Utara akan meliputi wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) dan menghubungkan kedua koridor ini adalah daerah strategis Selat Sunda, termasukpembangunan Jembatan Selat Sunda. **bari/cahyo