NERACA

Jakarta--- Indonesia dinilai sulit untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena kebijakannya di bidang pangan tidak saling terkait. "Indonesia di satu sisi menargetkan mewujudkan ketahanan pangan tapi di sisi lain lebih mengutamakan impor daripada produksi pangan dalam negeri," kata ekonom Econit,  Hendri Saparini Hendri Saparini pada "Dialog Pilar Negera: Politik Pangan Pemerintah Indonesia" di Jakarta, Senin,6/8.

Hadir pula pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Wakil Ketua MPR RI Ahmad farhan Hamid dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Muhammad Jafar Hafsah.

Menurut Hendri, produksi pangan dalam negeri khususnya beras meskipun cukup tinggi tapi tidak bisa dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk stok pangan nasional. Karena Bulog yang dulunya sebagai lembaga stabilitas pangan, menurut dia, saat ini kewenangannya dilucuti dan tidak dibekali anggaran untuk membeli bahan pangan. "Bulog hanya bisa menyerap sekitar tujuh persen beras produksi petani selebihnya beredar bebas di pasar dan harga mengikuti mekanisme pasar," ujarnya

Lebih lanjut Hendri menilai, aturan dan implementasi pangan di Indonesia tidak jelas sehingga sulit mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, sebagai contoh untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan harus ada politik pangan. "Hal ini dimulai dengan memilah, mana komoditas pangan prioritas dan tidak prioritas," tambahnya

Menurut Hendri, setelah ditetapkan bahan pangan prioritas, maka pemerintah harus memprioritaskan bahan pangan tersebut termasuk dukungan anggaran untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut.

Bagaimana mencukupinya, menurut Hendri lagi, diperlukan strategi sendiri yang merupakan politik pangan. “Pemerintah perlu mencari strategi baru politik pangan,” ucapnya

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Farhan Hamid menambahkan, Indonesia sulit mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena penyelenggara negara lebih menyukai mengimpor bahan pangan daripada membeli hasil pertanian dari para petani dalam negeri.

Seharusnya, kata Farhan, penyelenggara negara berpikir sebagai negarawan dengan lebih mengutamakan ekspor produksi nasional. "Para penyelenggara negara lebih suka mengimpor mungkin karena ada sesuatu jika mengimpor," jelasnya

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, untuk mengatasi persoalan kedaulatan pangan Indonesia harus mandiri dan tidak bisa didikte oleh negara lain.

Malah Farhan mengusulkan agar pemerintah terus mendorong meningkatan produksi beras hingga 110 % dari kebutuhan nasional, sehingga ada surplus untuk menjadi cadangan.

Di sisi lain, Jafar mengakui luas lahan pertanian di Indonesia terus menyusut karena alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial. "Negara Indonesia secara geografis jauh lebih luas daripada Thailand, tapi luas lahan pertaniannya masih lebih luas Thailand," imbuhnya

Pada kesempatan tersebut Henderi Saparini, mengimbau agar DPR RI mengevaluasi lagi RUU Pangan yang sedang dibahasnya, apakah sudah memberikan banyak manfaat untuk petani dalam negeri atau tidak, apakah sudah banyak memberikan manfat untuk rakyat Indonesia atau tidak. **cahyo