NERACA

Jakarta--Pemerintah diimbau sangat berhati-hati dalam menentukan besaran iuran Jaminan Kesehatan. Jangan terlalu bermurah hati seperti Yunani yang berdampak pada sistem keuangan negaranya. Bahkan wacana Kemenkes yang menyatakan akan mengalokasikan Rp25 triliun untuk program Jaminan Kesehatan mulai 1 Januari 2014. "Itu angka moderat yang saya pikir sesuai dengan kemampuan keuangan Indonesia saat ini," kata  Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga di Jakarta, Senin,6/8

Dari sejumlah kalangan dan wacana yang muncul dari berbagai diskusi dan seminar, terdapat sejumlah langkah yang dibutuhkan untuk persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan, seperti penyiapan fasilias kesehatan dan sistem rujukan.

Hal lain yang perlu diperhatikan penyiapan pembiayaan, transformasi kelembagaan, penyiapan regulasi, penyiapan kefarmasian dan alat kesehatan, penyiapan SDM dan "capacity building", dan yang terakhir sosialisasi dan advokasi. Karena program tersebut dilaksanakan secara masif dan serentak, menurut dia, perlu persiapan yang matang, terencana, dan terukur.

Direktur kepesertaan PT Jamsostek Ahmad Anshori dalam sebuah diskusi memperkirakan masalah kepesertaan akan tuntas pada tahun 2018. Artinya, seluruh rakyat Indonesia  menjadi peserta aktif pada tahun tersebut.

Ahmad Anshori menambahkan program e-KTP sangat membantu meningkatkan pemerataan kepesertaan. Jika dimanfaatkan secara baik, pemerataan kepesertaan bisa lebih cepat terjadi. Pada tanggal 1 Januari 2015, kata dia, kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek akan dialihkan ke BPJS Kesehatan (sebelumnya bernama PT Askes).

Presiden ketika membuka rapat koordinasi di Kemenkes, Jakarta, Rabu, meminta agar Kementerian Kesehatan menyiapkan program BPJS Kesehatan yang akan berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin di Tanah Air. "Dalam sidang kabinet beberapa hari lalu saya sampaikan, anggaran awal memang cukup besar untuk menyiapkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tapi ini akan mengubah banyak hal di negeri tercinta ini," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggarannya. "Barangkali anggaran awal lebih dari Rp25 triliun, itu tidak apa," katanya.

Besarnya anggaran awal itu disebut Presiden tidak akan merugikan jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang baik di seluruh pelosok tanah air, terutama dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. "Kita juga akan membangun keadilan di negeri ini, bagi saudara-saudara kita yang mampu atau sangat mampu tentu wajib menjalankan asuransi dengan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, bagi yang miskin atau sangat miskin, negara secara moral memiliki kewajiban untuk membantunya," tuturnya. **cahyo