Dana Bloomberg Diduga Mengalir ke Dinas Kesehatan

Jakarta-- Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) mendesak KPK untuk memeriksa sejumlah dinas kesehatan pemerintah yang diduga menerima dana Bloomberg Inisitiative. “Ya, kami mendesak KPK untuk memeriksa Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Propinsi Bali dan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular, Depkes, yang selama ini menerima dana dari. Bloomberg Initiative,” kata Zulvan Kurniawan, Koordinator Umum KNPK di Jakarta, Senin (6/8).

Dalam website Bloomberg Initiative (BI) dilaporkan sejumlah institusi pemerintah ini adalah penerima dana BI. Dinas Kesehatan Propinsi Bali sebesar US$159.621 setara Rp.1,4 miliar dgn kurs Rp.9.000,-. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular sebesar US$615.825,- setara Rp.5,5 miliar. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar US$228.224,0 setara Rp.2,5 miliar.

Menurut Zulvan, tujuan pemberian dana ini adalah untuk melaksanakan agenda BI atas pengontrolan tembakau di negeri ini. “Agenda asing ini jelas bertentangan dengan kepentingan nasional atas tembakau dengan industrinya, khususnya mengancam kelangsungan kretek sebagai rokok nasional. Apalagi jika ditelisik terdapat kepentingan bisnis produk-produk nikotin dari korporasi-korporasi farmasi asing dalam agenda ini,” ungkap Zulvan.

Desakan yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Wisnu Brata. “Tujuan dana itu khan untuk sukseskan agenda pengontrolan tembakaunya Bloomberg Initiative. Agenda itu jelas mengancam kepentingan petani dan kelangsung industri tembakau nasional. Ini mengancam kepentingan nasional,” kata Wisnu.

Menurut Sekjen Komunitas Kretek, Alfa Gumilang, ada dugaan kuat penerimaan dana tersebut melanggar Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. “Yang pasti dilanggar adalan Prinsip Penerimaan Hibah yang diatur dalam Pasal 2 PP tersebut,” ungkap Alfa.

Pasal 2 PP No.10 Tahun 2011 menetapkan bahwa penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparasi, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas politik. “Dana dari Bl ini jelas-jelas diterima tanpa kehati-hatian, disertai ikatan politik yakni melaksanakan agenda antitembakau yang di belakangan ada kepentingan bisnis korporasi farmasi, dan jelas penerimaan dana tersebut punya muatan yang mengganggu stabilitas politik. Salah satunya politik anggaran negara,” ungkap Alfa.

Kata Alfa, itu baru prinsip-prinsipnya. Belum lagi pelanggaran lain dari PP tersebut. “Jadi, sebenarnya unsur-unsur tindakan pidana korupsinya terpenuhi. Karena itu KPK mesti memeriksa siapapun pimpinan dari instansi penerima dana BI tersebut. Termasuk pihak pemberi dananya,” tegas Alfa. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bupati Subang Diduga Terima Suap Delapan Kali

Bupati Subang Diduga Terima Suap Delapan Kali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Subang Imas Aryumningsih telah…

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari  NERACA Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus…

NU Care-LAZISNU Siap Kelola Dana Zakat yang Dihimpun BAZNAS

Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Ormas. Enam LAZ Ormas di antaranya NU Care-LAZIS…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…