NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. Pada 2014, sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan mematok PDB sebesar Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75% dari PDB perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menjelaskan, lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan maka nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, konsep blue economy sendiri menekankan keberlanjutan untuk mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

"Harmonisasi kedua konsep ini diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global," papar Sharif dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing, Kabupaten  Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (6/8).

Oleh karena itu, menurutnya kebijakan industrialisasi merupakan langkah transformatif dan terobosan bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dimaksud.

Sharif mengatakan, setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Pertama, unsur nelayan yang bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Kedua, unsur alam raya lingkungan laut yang menyediakan potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Terakhir, unsur hubungan antara nelayan dengan lingkungan laut untuk mengeksploitasinya, yaitu teknologi, modal, sarana dan prasarana. "Ketiga unsur yang saling terkait tersebut harus sinergis dan tercermin dalam program KKP untuk mewujudkan blue economy," jelasnya.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Sharif  juga menyerahkan bantuan untuk Kota Bandar Lampung di antaranya, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 15 KUB senilai Rp1,5 miliar, kartu nelayan sebanyak 893 untuk Kota Bandar Lampung, kartu nelayan sebanyak 676 untuk Lampung Selatan, serta enam paket PUMP perikanan budidaya senilai Rp390 juta. Tak ketinggalan, Sharif juga menyerahkan bantuan pendidikan dan penyuluhan dengan nilai total sebesar Rp 1.049.520.000. Adapun bantuan pendidikan tersebut, akan diberikan untuk Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Kota Bandar Lampung dan SUPM Kota Agung.

Di samping itu, sebelumnya KKP juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung pada 2012 mencapai Rp 97,4 miliar. Anggaran tersebut dalam bentuk anggaran dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, UPT KKP, maupun DAK. Sementara khusus untuk Kota Bandar Lampung sendiri pada 2012 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,1 Miliar melalui DAK. Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan bersama 6 Kab / Kota lainnya di Provinsi Lampung dan sejak tahun lalu dukungan anggaran pembangunannya terus ditingkatkan.

Adapun beberapa paket bantuan dan program pembangunan fisik lainnya yang telah dialokasikan di Provinsi Lampung yaitu, penyediaan kapal Inka Mina >30 GT sebanyak 7 unit senilai Rp.10,5 miliar, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 100 KUB senilai Rp. 10 Miliar, PUMP perikanan budidaya untuk 157 Pokdakan senilai Rp. 10,205 Miliar, paket sarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 5 Paket senilai Rp.250 juta, penyediaan sertifikat bagi 400 bidang tanah melalui program SEHAT Nelayan serta penyediaan kartu nelayan sebanyak 25.000 kartu.