Garap Potensi Laut, Pemerintah Padukan Tiga Unsur - PDB Perikanan Dipatok Rp 65, 84 Triliun di 2014

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. Pada 2014, sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan mematok PDB sebesar Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75% dari PDB perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menjelaskan, lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan maka nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, konsep blue economy sendiri menekankan keberlanjutan untuk mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

"Harmonisasi kedua konsep ini diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global," papar Sharif dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (6/8).

Oleh karena itu, menurutnya kebijakan industrialisasi merupakan langkah transformatif dan terobosan bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dimaksud.

Sharif mengatakan, setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Pertama, unsur nelayan yang bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Kedua, unsur alam raya lingkungan laut yang menyediakan potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Terakhir, unsur hubungan antara nelayan dengan lingkungan laut untuk mengeksploitasinya, yaitu teknologi, modal, sarana dan prasarana. "Ketiga unsur yang saling terkait tersebut harus sinergis dan tercermin dalam program KKP untuk mewujudkan blue economy," jelasnya.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Sharif juga menyerahkan bantuan untuk Kota Bandar Lampung di antaranya, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 15 KUB senilai Rp1,5 miliar, kartu nelayan sebanyak 893 untuk Kota Bandar Lampung, kartu nelayan sebanyak 676 untuk Lampung Selatan, serta enam paket PUMP perikanan budidaya senilai Rp390 juta. Tak ketinggalan, Sharif juga menyerahkan bantuan pendidikan dan penyuluhan dengan nilai total sebesar Rp 1.049.520.000. Adapun bantuan pendidikan tersebut, akan diberikan untuk Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Kota Bandar Lampung dan SUPM Kota Agung.

Di samping itu, sebelumnya KKP juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung pada 2012 mencapai Rp 97,4 miliar. Anggaran tersebut dalam bentuk anggaran dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, UPT KKP, maupun DAK. Sementara khusus untuk Kota Bandar Lampung sendiri pada 2012 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,1 Miliar melalui DAK. Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan bersama 6 Kab / Kota lainnya di Provinsi Lampung dan sejak tahun lalu dukungan anggaran pembangunannya terus ditingkatkan.

Adapun beberapa paket bantuan dan program pembangunan fisik lainnya yang telah dialokasikan di Provinsi Lampung yaitu, penyediaan kapal Inka Mina >30 GT sebanyak 7 unit senilai Rp.10,5 miliar, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 100 KUB senilai Rp. 10 Miliar, PUMP perikanan budidaya untuk 157 Pokdakan senilai Rp. 10,205 Miliar, paket sarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 5 Paket senilai Rp.250 juta, penyediaan sertifikat bagi 400 bidang tanah melalui program SEHAT Nelayan serta penyediaan kartu nelayan sebanyak 25.000 kartu.

BERITA TERKAIT

Xiomi Resmi Rilis seri Mi 8 Dalam Tiga Varian

Xiaomi resmi merilis smartphone teranyatnya seri  Mi 8. Kali ini Xiaomi merilis tigavarian, yakni Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh NERACA Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi dan supervisi tiga…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…