Di tengah pujian banyak pihak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam lima tahun terakhir ini mencapai rata-rata 5,9% dan memperoleh predikat investment grade, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengingatkan, Indonesia jangan lengah dalam melakukan perubahan yang bisa membuat negeri ini terjebak dalam jebakan kelas menengah (a middle income trap).

Artinya, sebuah kondisi negara dengan ekonomi kelas menengah tidak lagi bisa bersaing dengan negara berpenghasilan rendah, yang buruk dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur sehingga sulit untuk mencapai status berpenghasilan tinggi.

Bagaimanapun, kendati ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu yang menunjukkan performa terbaik di kawasan dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai sebuah ekonomi yang berpendapatan menengah-atas.

Apalagi kondisi perekonomian nasional selama kuartal kedua tahun ini tercatat tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hanya masalahnya, pertumbuhan ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 53,5%.

Sementara komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebanyak 32,9% dan 9,0%. “Sedangkan peranan ekspor dan impor masing-masing sebesar 24,3% dan 26,6%,” ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin(6/8).

Jelas, dari gambaran tersebut kontribusi penopang pertumbuhan ekonomi terbesar saat ini adalah konsumsi rumah tangga, meski masih parsial didukung oleh pesatnya pertumbuhan kelas menengah ke atas.  

Nah, untuk meningkatkan dan menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan, perlu ada tolok ukur untuk mengakselerasi perkembangan infrastruktur yang baru, penguatan kelembagaan, dan peningkatan investasi swasta, dan mengatasi ketidakseimbangan geografis dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan pendidikan.

Ironisnya lagi, melihat angka pertumbuhan yang positif dicapai selama ini, terbukti juga belum mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, meningkatkan daya beli, juga menurunkan disparitas pendapatan antara orang kaya dan kelompok miskin.

Disadari bahwa pengelolaan ekonomi selama ini banyak mengabaikan potensi sumber daya domestik yang memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian. Dalam mengelola kelangsungan pasokan sumber daya energi, misalnya, pemerintah gagal mengelola sumber daya energi sebagai pendorong pertumbuhan.

Padahal, sangat jelas amanat konstitusi menegaskan, kekayaan alam yang kita miliki harus diperuntukkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Itu berarti sumber daya energi yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian di dalam negeri, sehingga terjadi multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika sumber daya energi yang kita miliki lebih banyak diekspor, itu berarti kita hanya memacu pertumbuhan ekonomi negara lain, sehingga manfaat terbesar bukan lagi dinikmati oleh rakyat kita sendiri, tapi justru oleh rakyat negara lain.

Dalam penyediaan listrik nasional, pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi ternyata tidak diimbangi dengan kebutuhan investasi dan lambannya konversi energi berbasis bahan bakar minyak (BBM) terhadap energi alternatif lainnya. Seharusnya kekayaan alam berupa sumber daya energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi secara luas.

Apabila gagal menangani hal tersebut, Indonesia bisa terperangkap negara berpendapatan menengah. Situasi semacam ini terjadi jika negara berpendapatan menengah tidak bisa lagi bersaing dengan negara yang menawarkan upah tenaga kerja yang rendah, tetapi belum memiliki sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi untuk naik ke negara berpendapatan tinggi.