Pembangunan Tahap I Ditargetkan Selesai 2014 - Proyek Pelabuhan New Priok

NERACA

Jakarta - PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP Persero) memenangkan lelang konstruksi pembangunan Terminal Kalibaru (New Priok) yang digelar oleh PT Pelindo II (Persero). PP menyisihkan peserta lelang yang lain, yaitu PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Kendati belum proses lelang belum final, pembangunan tahap I Pelabuhan New Priok ditargetkan selesai 2014.

"Pembangunan New Priok dilakukan sebagai antisipasi peningkatan trafik barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Pemenang lelang konstruksi adalah PP," jelas Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II di Jakarta, Senin (6/8).

Menurut dia, mengenai kepastian penetapan pemenang baru akan dilakukan pada 10 Agustus 2012. Hal itu dilakukan setelah seluruh proses pengadaan selesai, termasuk apabila terdapat sanggahan dari pihak yang tidak memenangkan tender.

Seperti diketahui, PT Pelindo II (IPC) telah memulai proses pelelangan konstruksi New Priok sejak 2011 sambil menunggu keluarnya izin pembangunan dan operasional dari pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan dan operasional New Priok, dan sesuai dengan amanat Perpres No. 36 Tahun 2012, yang mendorong penyelesaian pembangunan tahap pertamanya pada 2014.

Lino menambahkan, penandatangan kontrak baru akan dilakukan setelah perjanjian konsesi ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub) dan pihak Pelindo II.

Sampai saat ini, menurut Lino, pihak Pelindo II masih menunggu surat konsesi tersebut diterbitkan oleh Kemenhub. Meskipun demikian, dia tetap optimis terminal 1 tahap 1 akan bisa diselesaikan pada 2014, dan berharap Kemenhub bisa segera mengeluarkan surat konsesi tersebut.

Studi Konsesi

Dihubungi secara terpisah, Kepala Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang S.Ervan mengatakan, dalam perhitungan waktu konsesi proyek pelabuhan tersebut, dia mengatakan tetap mengacu pada peraturan pemerintah No.38/2008 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Masih diperhitungkannya waktu konsesi, menurut Bambang, tidak menjadi kendala untuk melaksanakan pembangunan.

Menurut dia, permintaan PT Pelindo II untuk jangka waktu konsesi selama 90 tahun sedang diperhitungkan. Pasalnya, dalam peraturan pemerintah tersebut, jangka waktu paling lama untuk konsesi tersebut hanya lima puluh tahun. “Apa yang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak ada alasan lain, terlebih apabila dikatakan mengganjal pembangunan pelabuhan tersebut.” jelas Bambang.

Dia memastikan Kementerian Perhubungan menjamin netralitas dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam proses studi pemberian konsesi proyek terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk penilaian masa konsesi di Terminal Kalibaru ini pun, kata dia, Kemenhub melibatkan seluruh instansi terkait, seperti kementerian keuangan, kementrian ekonomi, dan Bappenas. Akan tetapi, prosesnya memang belum selesai.

Dalam penilaian masa konsesi tersebut, menurut Bambang terkait perhitungan investasi, biaya-biaya produksi, revenue yang diperoleh dari return of investment (ROI). Hal itu dimaksudkan agar tidak merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

BERITA TERKAIT

Nissan SUV New Terra Masuk Pasar Asia Tenggara

Nissan meluncurkan SUV New Terra di Filipina sebagai bagian dari langkah perusahaan guna memperkuat komitmennya di kawasan Asia Tenggara. Pelanggan…

18 Proyek di Kota Sukabumi Dalam Proses Tender

18 Proyek di Kota Sukabumi Dalam Proses Tender NERACA Sukabumi - Sebanyak 18 paket pekerjaan saat ini sedang berjalan tender…

Lika Liku Pembangunan Smelter di Indonesia

  Oleh : Dr. Winata, Alumnus Universitas Padjajaran, Bandung   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pembangunan pabrik…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…