NERACA

Jakarta – Untuk mempercepat pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), pemerintah akan segera membangun 35 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di wilayah Jakarta dan Surabaya pada akhir 2012.

"Kalau 35 SPBG baru itu cuma Jakarta dan Surabaya. Yang pertama jadi itu 10 Desember 2012," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, pekan lalu.

Yang juga menarik, lanjut Rudi, pembangunan SPBG di kawasan lain akan dimulai secara bertahap hingga efektif operasional pada tahun 2013. Hingga saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pembangunan SPBG ini, seperti pembebasan lahan serta surat perizinan penyediaan gas dari BP Migas dan Pertamina.

"Khusus Jatim masih terkendala pelelangan tanah karena belum dibebaskan. Ada juga beberapa kendala kecil, yaitu surat-surat misalnya kayak BP Migas sudah berani dulu melakukan perjanjian jual beli gas ke Pertamina sebelum ada surat penunjukan dari ESDM," kata dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengadaan SPBG bergerak di tempat-tempat umum, seperti mal dan pasar swalayan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengisi gas. "Jadi, selain SPBG yang sekarang ada, kita juga menyediakan SPBG mobile datang ke situ sehingga siapa pun yang di pasar swalayan bisa mengisi di supermarket. Ini yang disiapkan karena jika menggunakan yang `stay`, akan kurang. Itu nanti ditariknya pakai mobil boks yang truk," lanjutnya.

Secara akumulatif, dalam upaya untuk sosialisasi konversi BBG, pemerintah juga menyiapkan 14.000 konverter kit bagi kendaraan umum yang saat ini sedang dalam proses tender. Salah satu alat pengalih gas yang dipertimbangkan adalah electric controler unit (ECU) dari Thailand. "Dari Thailand, ada alat yang mampu mengatur secara komputer berapa pun perubahan kualitas gas karena gas itu ada yang nilai panasnya tinggi, ada yang rendah, supaya si mobil yang mau mengisi di mana saja. Jadi, walaupun kualitas gasnya naik turun, dia tidak akan mengubah kualitas mesin," terang dia.

Di tempat yang berbeda, Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong penggunaan energi listrik dibandingkan energi dari BBM. Untuk itu, dia menginginkan banyak pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) guna memenuhi kebutuhan energi listrik di masa datang untuk kendaraan listrik yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dia mengatakan, pembangunan SPLU ini lebih mudah dan lebih murah dibandingkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dari segi waktu, pembuatan satu SPLU hanya membutuhkan waktu satu minggu. "Pembangunan ini untuk membuktikan bahwa membangun SPLU ini tidak sulit, gampang sekali, lebih sulit bangun SPBU, ini buktinya dalam satu minggu saja sudah siap. SPBU waktunya paling tidak 2 tahun," ujarnya.

Sementara dari sisi investasi, ujarnya, pembangunan satu SPBU diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 3 miliar. Sementara, untuk SPBU, tidak sampai 1% dari pembangunan SPBU. Mennurut dia, kira-kira tidak sampai 5 persennya investasi SPBU BBM, 1 persennya juga tidak sampai. “Membangun SPBU BBM itu membutuhkan biaya paling tidak sekitar Rp 3 miliar," terang Dahlan.

Karena itu, Dahlan menilai bukan sesuatu yang sulit untuk mengembangkan SPLU ini. Apalagi kebutuhan akan listrik semakin besar ke depannya dengan dikembangkannya kendaraan berenergi listrik. "Logikanya kalau bisa membangun SPBU BBM begitu banyak, apa artinya membangun ini (SPLU), dalam waktu singkat ribuan bisa dibangun seperti ini," tandasnya.

Dahlan menambahkan keuntungan juga dapat diperoleh para pengguna karena biayanya yang cenderung di bawah harga BBM. "Mahal mana BBM sama listrik, jauh BBM. Jadi ini bisa dihemat kalau menggunakan mobil listrik, kalau misalkan pengguna mobil habis Rp 300 ribu dalam satu bulan untuk beli BBM maka untuk listrik paling Rp 50 ribu," ungkapnya.