NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, stabilitas komoditas perikanan penting untuk distabilkan harganya oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) yang rencananya segera direvitalisasi pemerintah. Ke depan, Bulog diproyeksikan tidak hanya jadi penyangga stok beras, namun juga komoditas pangan lainnya.

Koordinator Program Kiara, Abdul Halim, pekan lalau, mengatakan, pangan perikanan penting untuk masuk ke dalam tanggung jawab Bulog agar seiring dengan target peningkatan konsumsi ikan nasional. Dia mengingatkan, target peningkatan konsumsi ikan nasional sendiri telah ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi hingga sebanyak 34 kilogram per kapita per tahun pada 2014.

Selain itu, Halim menegaskan, meski jumlah petani pada 2011 adalah sebanyak 39,33 juta orang dan jumlah nelayan mencapai 6,08 juta orang (terdiri atas 2,73 nelayan tangkap dan 3,35 nelayan pembudidaya), namun hal itu bukan berarti maka pemerintah bisa begitu saja hanya mengutamakan komoditas pertanian dan mengesampingkan komoditas perikanan ke dalam fungsi Bulog.

Halim juga menandaskan pentingnya koreksi terhadap fakta itu. Menurut dia, justru hal itu yang mesti dikoreksi karena dua per tiga wilayah geografis Indonesia lautan. “Sudah semestinya pangan perikanan menjadi salah satu item pengelolaan logistik pangan nasional," kata Halim.

Kebijakan logistik pangan nasional, lanjut Abdul Halim, seharusnya tidak melihat jumlah produsen di mana petani lebih besar dari nelayan, melainkan lebih kepada bagaimana pemerintah melakukan pemenuhan pangan secara merata dan terhubung antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Peta Perikanan

Di samping itu, Halim juga meminta mengoordinasikan peta perikanan Indonesia dengan Bulog dalam rangka bersinergi dan guna mendorong agar pangan perikanan menjadi komoditas yang menjadi tanggung jawab Bulog. "Yang harus dilakukan KKP adalah mengoordinasikan peta pangan perikanan nasional dengan Bulog guna merumuskan strategi logistik pangan perikanan nasional," jelas dia.

Mennurut dia, KKP juga harus memastikan terhubungnya fungsi, baik Tempat Pendaratan Ikan (TPI) maupun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dengan Bulog guna menjamin meratanya pendistribusian pangan termasuk menjamin stabilitas harga dan daya serap hasil tangkapan nelayan.

Jika KKP dapat memastikan beragam hal tersebut, ujar dia, maka KKP dinilai juga akan menyambungkan tugas dan fungsi yang dimilikinya dengan Bulog serta dapat mendorong agar pangan perikanan juga masuk ke dalam komoditas yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk menjadi stabilitator harga dari komoditas tersebut.

Karena itu Kiara berulangkali mendorong agar bahan pangan perikanan menjadi salah satu komoditas pangan yang masuk menjadi tanggung jawab Bulog dalam rangka revitalisasi peran lembaga tersebut. "Kiara sudah sejak 2008 mendorong revitalisasi Bulog guna menyerap hasil panen pangan kita, kemudian mendistribusikannya ke masyarakat luas, termasuk pangan perikanan," urainya.

Pangan perikanan, lanjutnya, merupakan komoditas yang juga sangat penting bagi masyarakat Indonesia seperti halnya beras dan kedelai. Hal tersebut, ujar dia, didasarkan pada dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan sehingga pantas bila sektor perikanan juga menjadi pondasi pangan bangsa Indonesia. "Sayangnya, ini belum dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan kesejahteraan produsen kecilnya, seperti nelayan," sambungnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian mengaku, untuk saat ini pemerintah hanya bisa mengatur harga beras saja namun untuk kebutuhan pokok yang lain pemerintah masih tergantung pada mekanisme pasar. Menurut dia, belajar dari kondisi persoalan kedelai di mana pemerintah tidak mampu mengatur harga kedelai. Pemerintah akan mengembalikan lagi peran Bulog sebagai pengatur bahan pangan strategis termasuk kedelai. “Pemerintah sudah meminta peran Bulog untuk dikembalikan ke pangan-pangan strategis agar pangan strategis ini dapat perlindungan," jelas Suswono.