Defisit Perdagangan Akibat Kerancuan Birokrasi

NERACA

Jakarta - Defisit neraca perdagangan akibat anjloknya ekspor dan meningkatnya impor menjadi suatu hal yang sangat disayangkan para pengusaha di Indonesia. Selain faktor eksternal, yaitu akibat krisis di zona Euro, sebagian kalangan pengusaha menilai, hal itu juga disebabkan oleh faktor internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan kerancuan birokrasi yang ada di pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, pihak pengusaha sangat menyayangkan kinerja dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang lamban menangani permohonan izin ekspor, khususnya untuk sektor minerba. “Terjadinya stagnasi ekspor untuk beberapa waktu, salah satunya karena birokrasi di ESDM terlalu berbelit-belit, sehingga tidak ada kegiatan ekspor minerba,” kata Natsir Mansyur kepada Neraca, pekan lalu.

Padahal menurut dia, sektor ini bisa menyumbang 6-8% dari target ekspor tahun ini sehingga paling tidak dapat mengurangi angka deficit pada neraca perdagangan Indonesia. Natsir Mansyur mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 10.000 yang akan bermohon untuk ekspor, tapi baru 60 yang mendapat izin, dan itu pun baru sebatas izin, belum melakukan kegiatan ekspor. Hal tersebut menurut dia dikarenakan sumber daya manusia di kementerian yang masih sangat lemah sehingga memakan waktu berbulan-bulan untuk mengurusnya.

Oleh karena itu, melalui Kadin Indonesia, para pengusaha meminta proses perizinan tersebut diserahkan kepada Sucofindo, yang dinilai lebih independent dan lebih cepat, sementara pemerintah tinggal mengeksekusi. Dia mengatakan untuk lima bulan terakhir ini, dimana kegiatan ekspor menurun, kerugian pengusaha mencapai lebih dari Rp8 triliun.

Terkait peraturan menteri ESDM, Natsir mengatakan, kadin sangat menyetujui adanya peraturan menteri ESDM No. 7 Tahun 2011 mengenai hilirisasi minerba di Indonesia untuk segera terealisasi. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang menyatakan ekspor hasil komoditas bisa dilakukan sampai dengan 2014.

Dia menambahkan, Kadin tetap melakukan proteksi terhadap perusahaan pertambangan di daerha-daerah. mengingat, pertambangan merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melindungi dan mengupayakan agar proses hilirisasi tidak merugikan pengusaha, dan khususnya karyawan yang bekerja di sektor ini. Sebagai catatan, sampai dengan Juni 2012, sektor pertambangan mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 56%.

BERITA TERKAIT

Darmin: Sistem OSS Diluncurkan Pekan Ini - TERLAMBAT LANTARAN BIROKRASI BKPM

Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan layanan perizinan terintegrasi yang lazim dikenal online single submission (OSS) siap diluncurkan pada pekan ini.…

Saluran Air Mampet Akibat Sampah Pasar

Sudah lama saluran air yang sering mampet di tempat kami di RT 10 RW 07, Cakung Barat, Jakarta Timur, yang…

Sistem OSS Potong Jalur Birokrasi Izin - MASIH MENUNGGU LANDASAN HUKUM PP

Jakarta- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penyederhanaan regulasi perizinan melalui online single submission (OSS) diharapkan mampu memotong jalur…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…