Defisit Perdagangan Akibat Kerancuan Birokrasi

NERACA

Jakarta - Defisit neraca perdagangan akibat anjloknya ekspor dan meningkatnya impor menjadi suatu hal yang sangat disayangkan para pengusaha di Indonesia. Selain faktor eksternal, yaitu akibat krisis di zona Euro, sebagian kalangan pengusaha menilai, hal itu juga disebabkan oleh faktor internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan kerancuan birokrasi yang ada di pemerintahan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, pihak pengusaha sangat menyayangkan kinerja dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang lamban menangani permohonan izin ekspor, khususnya untuk sektor minerba. “Terjadinya stagnasi ekspor untuk beberapa waktu, salah satunya karena birokrasi di ESDM terlalu berbelit-belit, sehingga tidak ada kegiatan ekspor minerba,” kata Natsir Mansyur kepada Neraca, pekan lalu.

Padahal menurut dia, sektor ini bisa menyumbang 6-8% dari target ekspor tahun ini sehingga paling tidak dapat mengurangi angka deficit pada neraca perdagangan Indonesia. Natsir Mansyur mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 10.000 yang akan bermohon untuk ekspor, tapi baru 60 yang mendapat izin, dan itu pun baru sebatas izin, belum melakukan kegiatan ekspor. Hal tersebut menurut dia dikarenakan sumber daya manusia di kementerian yang masih sangat lemah sehingga memakan waktu berbulan-bulan untuk mengurusnya.

Oleh karena itu, melalui Kadin Indonesia, para pengusaha meminta proses perizinan tersebut diserahkan kepada Sucofindo, yang dinilai lebih independent dan lebih cepat, sementara pemerintah tinggal mengeksekusi. Dia mengatakan untuk lima bulan terakhir ini, dimana kegiatan ekspor menurun, kerugian pengusaha mencapai lebih dari Rp8 triliun.

Terkait peraturan menteri ESDM, Natsir mengatakan, kadin sangat menyetujui adanya peraturan menteri ESDM No. 7 Tahun 2011 mengenai hilirisasi minerba di Indonesia untuk segera terealisasi. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang menyatakan ekspor hasil komoditas bisa dilakukan sampai dengan 2014.

Dia menambahkan, Kadin tetap melakukan proteksi terhadap perusahaan pertambangan di daerha-daerah. mengingat, pertambangan merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu melindungi dan mengupayakan agar proses hilirisasi tidak merugikan pengusaha, dan khususnya karyawan yang bekerja di sektor ini. Sebagai catatan, sampai dengan Juni 2012, sektor pertambangan mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 56%.

BERITA TERKAIT

Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investor

NERACA   Jakarta - Hambatan calon investor yang ingin menanamkan modal atau membuka usaha di Indonesia adalah panjangnya rantai birokrasi sehingga…

CIPS: Investor Keluhkan Regulasi Berbelit-belit - LAMBANNYA REFORMASI BIROKRASI

Jakarta-Peneliti CIPS mengungkapkan, regulasi yang panjang yang berbelit-belit sudah sering dikeluhkan oleh calon investor saat akan berinvestasi di Indonesia. Untuk…

Defisit Transaksi Berjalan Turun

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sepanjang 2017 sebesar 17,3 miliar dolar AS yang berarti 1,7…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…