Saatnya Polri Berbenah Diri

Di luar dugaan banyak pihak, KPK kembali mengejutkan dengan menetapkan tersangka jenderal polisi JS, mantan Direktur Korlantas Mabes Polri yang kini menjabat Gubernur Akpol, dalam kasus dugaan pengadaan simulator kemudi motor dan mobil untuk pelayanan SIM. Lalu berikutnya menetapkan Wakil Kepala Korlantas Brigjen DP dan dua pengusaha dalam kasus yang sama.

Meski awalnya terjadi miskomunikasi, penyitaan barang bukti oleh KPK bisa dilakukan, setelah ketua dan dua pimpinan komisi itu, yaitu Abrahaman Samad, didampingi Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas bertemu dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Hal ini terkait barang bukti di Korlantas yang juga diklaim oleh Bareskrim sebagai barang bukti perkara yang tengah ditangani.

Kasus itu harus menjadi titik introspeksi mendalam, bahwa penanganan kasus korupsi internal harus lebih transparan, akuntabel, dan tidak mengulur-ulur waktu. Bareskrim yang sebenarnya sudah lebih awal membidik kasus ini, bahkan sudah memeriksa 33 saksi, faktanya belum juga menetapkan tersangka. Hal itu membuka peluang KPK untuk menyalip dan membuat gebrakan strategis.

Institusi penegak hukum memang menjadi sasaran strategis sejak awal berdirinya komisi antisuap itu. Baru kali ini KPK benar-benar menunjukkan eksistensinya. Hal ini juga menjadi peringatan bagi instansi lain, untuk segera introspeksi, mengingat KPK kini makin berani menyentuh ruang kekuasaan dan elit penegak hukum.

Di sisi lain, momen ini tepat bagi Polri untuk merealisasikan komitmennya anti-KKN dan antikorupsi seperti yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo saat HUT Bhayangkara 1 Juli 2012. Sehingga tak ada waktu lagi bagi jajaran Polri untuk tidak segera introspeksi atas kejadian ini. Menjadi sebuah pelajaran berharga dan menjadi entry point untuk kembali ke basic sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, serta antikorupsi dan anti-KKN.

Dalam UU Kepolisian Negara RI No. 2/2002 Bab III Pasal 13 dengan tegas dinyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah ”memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Jadi sebagai anggota kepolisian negara telah dipikulkan dipundaknya beban yang sangat besar dalam menciptakan kondisi aman dalam masyarakat. Artinya, polisi saat ini sudah seharusnya mengubah kulturnya. Diharapkan kehadiran polisi selalu ada di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kecepatan bergerak dan pelayanan kepada masyarakat harus selalu diutamakan. Apalagi sesuai UU, memberi tugas berat kepada pihak kepolisian.

Publik paham bagaimana kinerja Polri pascareformasi. Banyak terjadi perubahan, baik aspek struktural, transparansi, maupun mindset yang lebih menghargai HAM dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun pengungkapan kasus mantan Dirlantas ini, seperti menjadi aib yang terbongkar di tengah upaya berbenah lebih serius menuju Polri yang anti-KKN dan antikekerasan.

Tidak ada istilah terlambat, jika Kapolri saatnya mengambil sikap tegas, bahkan kalau perlu melakukan silent operation, menindak jajarannya yang masih melibatkan diri dalam pola permainan korupsi. Jangan sampai kejadian serupa terulang dan terbongkar lagi oleh KPK. Karena Polri sudah teruji sebagai institusi penegak hukum yang komit memberantas korupsi. Kasus Susno Duadji dan Suyitno Landung menjadi bukti komitmen tersebut. Semoga!

BERITA TERKAIT

Presdir Hero Supermarket Mengundurkan Diri

Presiden Direktur Stephane Deutsch PT Hero Supermarket Tbk (HERO) mengundurkan diri. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan HERO dalam siaran persnya…

DPR: Kerja Sama Polri-TNI Tidak Cukup "MoU"

DPR: Kerja Sama Polri-TNI Tidak Cukup "MoU" NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai kerja sama…

MoU Perbantuan TNI Kepada Polri Bertentangan Konstitusi

MoU Perbantuan TNI Kepada Polri Bertentangan Konstitusi NERACA Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan nota…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…

Upaya Kurangi Kemiskinan

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 memaparkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 10,12%, lebih rendah dibandingkan posisi…

Zakat Urusan Privat

Polemik usulan potongan gaji untuk zakat datang dari Kementerian Agama (Kemenag) memang masih dalam proses di kementerian tersebut. Pasalnya, potensi…