Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Dalam laporan BPS selama triwulan 1-2012, struktur PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 55%. Sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31,8% dan ekspor barang dan jasa 24,8%. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat 7%. Ini menggambarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dalam pembentukan PDB nasional.

Tanpa mengabaikan peran dari sektor pengeluaran konsumsi yang lain, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional. Begitu juga sebaliknya, penurunan pengeluaran konsumsi ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, penting untuk tetap dijaga kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap produk dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

Salah satu variabel yang dapat mengurangi daya beli masyarakat adalah tingkat inflasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah berhasil mengelola inflasi dalam tingkat yang aman dan terjaga. Menurut data BPS, inflasi pada 2009 tercatat 2,78%, 6,96% (2010), 3,79% (2011) dan sampai Juli 2012 inflasi mencapai 1,79%.

Dengan terjaganya laju kenaikan harga tentunya akan semakin membuat keterjangkauan dan aksesibilitas produk dan jasa yang ada di pasar domestik. Sehingga tingkat penyerapan output nasional menjadi semakin baik, dan hal ini juga menjaga serapan tenaga kerja dan penciptaan usaha baru dari re-investasi keuntungan produsen.

Menjaga inflasi dalam tingkat yang aman dapat dilakukan baik dari sisi supply ataupun demand. Indonesia tidak memiliki tantangan dari sisi demand seperti yang dialami oleh sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Tantangan terbesar Indonesia berasal dari sisi produksi dan daya saing produk/jasa yang dihasilkan.

Percepatan pembangunan infrastruktur (MP3EI) yang sedang dilakukan sekarang merupakan strategis untuk menambah dan memperbaiki kualitas sistem produksi nasional. Pembangunan jalan, pembangkit listrik, bendungan, bandara, rel kereta api dan sejumlah infrastruktur fisik lainnya merupakan strategi nasional untuk meningkatkan kapasitas dan menurunkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).

Selain infrastruktur, kemampuan daya beli masyarakat ditingkat grass-root juga  perlu dijaga. Strategi pembangunan yang dilakukan sekarang adalah menyediakan aksesibilitas kepada kelompok usaha mikro dan kecil agar mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi. Mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana secara kumulatif digulirkan 2009 hingga pertengahan tahun 2012, total penyerapannya mencapai Rp 80,31 triliun dengan total debitur 6,3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fungsi dan peran KUR selain sebagai mekanisme pemerataan tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas (capacity building) bagi usaha mikro dan kecil. Sehingga secara agregat hal ini mampu menciptakan lapangan kerja serta memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil meningkatkan pendapatan mereka. Dimana tingkat pendapatan akan memperbesar ruang untuk konsumsi dan tabungan nasional (national savings).