NERACA

Jakarta - Walaupun secara kumulatif selama periode Januari-Juni 2012 neraca perdagangan masih mencatatkan surplus US$476,2 juta, namun perlu adanya tindakan agar produk impor tidak menghantam pasar domestik serta meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan, setidaknya ada 5 hal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap barang impor serta memperbaiki infrastruktur perdagangan. Pertama, memanfaatkan instrumen Trade Remedies seperti antidumping, safeguards dan produk yang mengandung subsidi. Menurut dia, pentingnya melindungi industri dalam negeri dari perdagangan yang tidak adil (unfair trade) melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan World Trade Organization (WTO).

Kedua, memperlancar sistem distribusi nasional, Gita pernah menekankan, pemerintah akan memperlancar jalur transportasi logistik dan peningkatan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pasokan, namun dia juga menghimbau masyarakat untuk menyeimbangkan pola konsumsi. Tren kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok tidak akan berlangsung lama, harga sudah bisa kembali stabil asalkan jumlah permintaan dan adanya stok sembako saling seimbang.

"Saya yakin bisa stabil karena patokannya di pasar induk. Ini titik konektivitas antara pasokan dan kebutuhan yang paling awal. Mereka memberikan masukan bahwa tidak ada tanda-tanda pasokan ini akan terganggu, itu pertama. Yang kedua, tercermin dalam harga yang relatif stabil. Jadi saya yakin beberapa bulan kedepan kita bisa menjamin ketersediaan pasokan," ujarnya, akhir pekan kemarin.

Standar K3L

Terkait masih maraknya barang yang tidak layak edar atau bisa dikatakan produk ilegal yang belum tentu sesuai dengan standar kesehatan, kenyamanan, keselamatan lingkungan (K3L). Maka langkah ketiga Kementerian Perdagangan, yaitu dengan meningkatkan pengawasan barang beredar. "Pengawasan perlu dilakukan untuk menjamin keamanan mutu produk yang akan digunakan maupun dikonsumsi masyarakat sehingga perlindungan konsumen yang menjadi tugas utama Kementerian terjamin," terang Gita.

Sementara, mengingat turunnya harga komoditas dunia, berimbas terhadap nilai ekspor karena sebesar 65% merupakan kontribusi terhadap kinerja ekspor. Sebab, Indonesia masih mengekspor produk primer seperti bahan bakar mineral serta komoditas primer, seperti kakao, crude palm oil (CPO), karet, kopi dan lain. Padahal, komoditas tersebut bisa dimanfaatkan industri agar diolah menjadi produk nilai tambah. Sehingga, langkah keempat dan kelima  Kementerian Perdagangan untuk mengatur harga komoditas, yaitu mengembangkan perdagangan berjangka komoditi dan mengaktifkan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai alternatif pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha.

Kemampuan Bersaing

Pembatas dalam perdagangan bebas dunia ini adalah kemampuan untuk bersaing. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing adalah produktivitas dan efisiensi. Hal itu diungkapkan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan saat ditemui Neraca usai acara berbuka puasa bersama di kediaman dinas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kamis. “Tingkat produktivitas bangsa kita sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita. Rendahnya produktivitas menyebabkan kemampuan memproduksi barang yang sama, kita memerlukan dana dan waktu yang lebih banyak atau mahal,” jelasnya.

Rahardi mengatakan perdagangan komoditi agro, setiap tahun dan setiap musim kita merasakan masalah yang dihadapi oleh petani kita waktu panen tiba. Bukannya, kegembiraan yang menyongsong mereka, tetapi kepedihan karena harga komoditi hasil panennya anjlok dipasar. Di sisi lain mereka membutuhkan uang untuk menutupi modal dan pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya serta untuk meneruskan kehidupannya. “Mereka terpaksa menjual hasil panennya dalam tekanan harga oleh pedagang, demi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya,” terangnya.

Berbagai macam proteksi melalui kebijakan subsidi, monopoli, perdagangan bebas, pembatasan impor dan pengenaan bea masuk saling bergantian diberlakukan, dengan dalih membela petani. Sebenarnya yang ingin dicapai adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Berbagai upaya dengan dalih melindungi dan membela petani, namun kenyataanya lebih dinikmati oleh petani “besar dan berdasi”, pengepul dan pedagang.

Harga Fluktuatif

Menurut Rahardi, komoditi pertanian memang mempunyai ciri yang khas, selain berumur terbatas juga hanya dipanen pada waktu-waktu tertentu saja. Akibatnya, fluktuasi harga sangat besar, dan ditambah oleh pengaruh harga dipasar internasional. Sebab itu, komoditi pertanian ini mempunyai sistem dan mekanisme perdagangan yang spesifik tersendiri.

“Saya menganggap sistim dan mekanisme perdagangan komoditi pertanianlah yang harus dibenahi dan dibentuk. Pada tahun 1998, Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah mengambil inisiatif dengan beberapa langkah seperti pendirian bursa berjangka komoditi, dan pendirian pasar lelang lokal dan regional serta diterapkannya SRG,” katanya.

Namun, lanjut dia, ketiga komponen tersebut harus berjalan secara bersamaan, karena selain dapat membentuk harga secara transparan, petani mendapat jaminan harga sebelum panen (bukan kepada ijon) dan petani bisa mendapatkan dana tanpa menjual hasil panennya sewaktu harga rendah. “Bursa berjangka komoditi yang berdiri sejak tahun 1999, belum bisa berfungsi dengan baik, atau sama sekali belum berfungsi seperti yang kita harapkan. Malah lebih mengembangkan perdagangan derivative, yang mana tidak jelas bentuk barangnya seperti apa,” pungkas Rahardi.