Menkeu Harus Taati Perintah Presiden - Soal Divestasi Newmont

Soal Divestasi Newmont

Menkeu Harus Taati Perintah Presiden

Jakarta--Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Menteri Keuangan Agus Matowardojo mentaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa lalu (31/7) terkait sengketa kewenangan dalam persoalan divestasi Newmont, memang sudah seharusnya demikian. Menteri adalah pembantu presiden, jadi, harus taat pada perintah presiden.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Zaini Rachman dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Dyah Ratu Ganefi, Kamis (2/8).

Zaini Rachman menegaskan putusan MK soal divestasi Newmont yang menolak pembelian sisa divestasi Newmon 7 % itu, karena tidak seizin DPR sudah selayaknya Menkeu mentaati dan tidak melakukan pelanggaran UU lagi. Permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan Kepala Negara sangat menghormati proses hukum dan tidak ingin melakukan pelanggaran. “Namun, Menkeu terkesan akan melawan putusan MK tersebut. Karena itu Presiden SBY memanggil Menkeu pada Rabu (1/8) dan memintanya mentaati semua putusan MK,” ujarnya

Menurut Zaini, saat ini memang langkah terbaik adalah menyerahkan soal pembelian sisa divestasi itu pada pemerintah daerah NTB. ”Kalau pun Menkeu masih berusaha untuk meminta izin pada DPR, suasana dan psikologi politiknya sudah tidak menguntungkan dan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang,” tegasnya

Politisi dari PPP ini mengungkapkan, dalam soal pembelian sisa divestasi Newmont ini, sejak awal Menkeu memang ngotot agar pemerintah membeli dan tidak perlu meminta izin DPR. Dananya pun diambil dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang sebenarnya bukan diperuntukan bagi investasi tapi pembiayaan infrastruktur.

“Jadi DPR dilecehkan. DPR pun kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pembelian dengan dana PIP. Hasil audit, hal itu melanggar UU. Tapi, dasar Menkeu terus ngotot, membawa masalah ini ke MK, dan akhirnya keok juga. Apabila Menkeu terus berupaya dengan segala cara, apalagi melawan putusan MK, maka bisa disebut melakukan pelanggaran pidana,” urainya

Serahkan ke Daerah

Senada denganzaini Rachman, senatordari NTB Dyah Ratu pun setuju agar sisa divestasi itu sebaiknya diserahkan pada daerah saja. Selanjutnya daerah mempersiapkan semacam beauty contest bagi siapa saja yang akan mengajukan pembelian bersama Pemrov NTB.

Menurut Ratu, pasca putusan MK soal divestasi Newmont ini merupakan momentum sangat baik bagi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan menjalankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih besar lagi, karena kemungkinan mendapatroyalty dari Newmont sangat besar. “Tapi, saya ingatkan agar pemrov mencari mitra yang baik dan mau berbagi dengan pemrov secara adil.Sehingga keuntungan itu bisa dinikmati bersama untuk kemaslahatan rakyat NTB yang masih tertinggal dalam banyak hal. **cahyo

BERITA TERKAIT

Progas Berhasil Tingkatkan Pengetahuan Soal Gizi Anak

      NERACA   Jakarta - Program peningkatan gizi, yang dilakukan bersama oleh Cargill dan World Food Programme (WFP)…

Wakil Presiden RI - RKUHP dan UU Tipikor Berjalan Beriringan

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI RKUHP dan UU Tipikor Berjalan Beriringan Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Undang-Undang…

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…