Oleh : Ahmad Syaikhon

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Penurunan kinerja ekspor nasional belakangan ini terus berlanjut khususnya dalam dua bulan terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor Indonesia Januari-Juni 2012 mencapai US$96,88 miliar atau turun 1,76% ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Padahal, pemerintah sejak jauh hari menargetkan nilai ekspor tahun ini mencapai US$203 miliar, atau dengan kata lain menyamai nilai ekspor tahun sebelumnya. Namun menyimak data BPS tersebut, rasanya target ekspor yang ingin dicapai pemerintah itu akan sulit terwujud.

Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia pun kembali mengalami defisit, kali ini defisit cukup besar yaitu US$1,32 miliar. Angka defisit tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir ini.

Walau secara kumulatif semester I/2012 masih mencatatkan surplus perdagangan US$476,2 juta, nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya US$15,05 miliar.

Penyebabnya, adalah terjadinya penurunan permintaan atas komoditas Indonesia di beberapa negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS). Jumlah komoditas ekspor utama Indonesia yang dianggap turun cukup tajam, terutama di sektor pertambangan.

Belum lagi, belakangan ini pemerintah tengah gencar melakukan impor dari negara-negara lain yang sudah pasti akan semakin membuat neraca perdagangan Indonesia semakin terperosok. Ini disebabkan laju impor Indonesia dalam tiga bulan terakhir selalu lebih tinggi ketimbang aktivitas ekspornya.

Dalam enam bulan terakhir ini saja, BPS mencatat sedikitnya 10 produk nonmigas yang menjadi penyumbang terbesar nilai impor Indonesia, dimana porsi dari 10 komoditas tersebut mencapai 64,97% dari total nilai impor, dimana salah satunya dari sektor pertanian. Sungguh ironi di negara Indonesia yang katanya kaya sumber alamnya harus melakukan impor produk pertanian?

Tingginya angka impor produk pangan di negeri ini, tentunya semakin memberikan angin segar terhadap kartel-kartel di bidang pangan untuk menguasai pasar. Seperti yang terjadi belakangan ini, gejolak impor kedelai diindikasikan terdapat kartel yang "bermain" di sana. Akibatnya, harga kedelai melonjak tajam dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000 per kg, sementara daya beli masyarakat umumnya menurun saat ini.

Padahal, itu seharusnya tidak akan terjadi jika negeri ini mampu mengembangkan produk pertanian sendiri. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sejatinya harus mencari pasar baru sebagai tujuan alternatif jika kondisi krisis di Eropa berlangsung lama. Tentunya, upaya itu diharapkan berdampak positif, dan membuat pemerintah mampu mencapai target pencapaian ekspor yang dicanangkan. Semoga!