Perbankan Syariah Khawatir Tak Diperhatikan OJK

NERACA

Jakarta—Kalangan perbankan syariah mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk komite khusus menangani industri syariah. Alasannya, perbankan syariah khawatir tak mendapat pengawasan yang proporsional. “Asbisindo khawatir perbankan syariah tidak diawasi dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana di Jakarta.

Menurut Achmad, salah satu tujuan pembentukan komisi tersebut, bertujuan agar industri syariah dapat diawasi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik mengenai syariah.

Diakui Achmad, dalam undang-undang tidak disebutkan perlunya satu dewan khusus yang menangani tentang syariah. Akan tetapi komisi ini dinilai perlu dibentuk agar industri syariah, khususnya perbankan syariah, tidak kembali menjadi prioritas kedua di industri keuangan.

Oleh karena itu, kata Achmad, perlu dibentuk komite khusus untuk menangani perkembangan perbankan syariah. Sejauh ini, industri syariah akan diawasi melalui dewan-dewan yang telah mendapatkan pembagian tugas. Namun, akan lebih baik jika syariah mendapat tempat tersendiri agar tetap menjadi prioritas utama dalam industri perbankan.

Komite ini, seperti komite yang dimiliki oleh Bank Indonesia, bisa terdiri dari praktisi, regulator, dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka haruslah mereka yang memahami mengenai industri syariah, dan yang memiliki komitmen untuk memanjukan perbankan syariah.

Selain komite perbankan syariah, Achmad, juga menyarankan untuk OJK membentuk sebuah unit syariah di setiap kompartemen OJK. Artinya OJK memiliki unit khusus yang menangani syariah di bawah dewan-dewan yang telah terbentuk sebelumnya. Adanya komite dan unit ini akan membantu pengembangan industri syariah.

Seperti diketahui, aset perbankan syariah Asia telah menunjukkan geliatnya sejak tahun lalu. Diperkirakan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15 persen setiap tahun selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan data dari bank sentral, kepemilikan aset di Malaysia meningkat 27 persen sepanjang satu tahun terakhir. Hingga April 2012 nilai aset di Malaysia mencapai 344 miliar ringgit. Pejabat resmi menyatakan di Indonesia pertumbuhan aset mencapai Rp 144 triliun (15,2 miliar dolar), atau meningkat 43 %. **ria

BERITA TERKAIT

Gurihnya Untung Usaha Seblak Raja Pedas - Kerjasama Syariah

Usaha seblak adalah pilihan tepat bagi Andri Waryadi. Pasalnya dengan tawaran kerja sama dan berbagai kelebihan yang mulai dari varian…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…