Perbankan Syariah Khawatir Tak Diperhatikan OJK

NERACA

Jakarta—Kalangan perbankan syariah mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk komite khusus menangani industri syariah. Alasannya, perbankan syariah khawatir tak mendapat pengawasan yang proporsional. “Asbisindo khawatir perbankan syariah tidak diawasi dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana di Jakarta.

Menurut Achmad, salah satu tujuan pembentukan komisi tersebut, bertujuan agar industri syariah dapat diawasi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik mengenai syariah.

Diakui Achmad, dalam undang-undang tidak disebutkan perlunya satu dewan khusus yang menangani tentang syariah. Akan tetapi komisi ini dinilai perlu dibentuk agar industri syariah, khususnya perbankan syariah, tidak kembali menjadi prioritas kedua di industri keuangan.

Oleh karena itu, kata Achmad, perlu dibentuk komite khusus untuk menangani perkembangan perbankan syariah. Sejauh ini, industri syariah akan diawasi melalui dewan-dewan yang telah mendapatkan pembagian tugas. Namun, akan lebih baik jika syariah mendapat tempat tersendiri agar tetap menjadi prioritas utama dalam industri perbankan.

Komite ini, seperti komite yang dimiliki oleh Bank Indonesia, bisa terdiri dari praktisi, regulator, dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka haruslah mereka yang memahami mengenai industri syariah, dan yang memiliki komitmen untuk memanjukan perbankan syariah.

Selain komite perbankan syariah, Achmad, juga menyarankan untuk OJK membentuk sebuah unit syariah di setiap kompartemen OJK. Artinya OJK memiliki unit khusus yang menangani syariah di bawah dewan-dewan yang telah terbentuk sebelumnya. Adanya komite dan unit ini akan membantu pengembangan industri syariah.

Seperti diketahui, aset perbankan syariah Asia telah menunjukkan geliatnya sejak tahun lalu. Diperkirakan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15 persen setiap tahun selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan data dari bank sentral, kepemilikan aset di Malaysia meningkat 27 persen sepanjang satu tahun terakhir. Hingga April 2012 nilai aset di Malaysia mencapai 344 miliar ringgit. Pejabat resmi menyatakan di Indonesia pertumbuhan aset mencapai Rp 144 triliun (15,2 miliar dolar), atau meningkat 43 %. **ria

BERITA TERKAIT

Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

  NERACA   Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target…

JMA Syariah Tetapkan IPO Rp 140 Per Saham

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMA Syariah) telah menetapkan harga pelaksanaan penawaran umum saham perdana mereka. Harga…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

The Fed Naikkan Suku Bunga 25 Bps

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya…

Amartha Salurkan Pembiayaan Rp200 miliar

      NERACA   Jakarta – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pembiayaan dengan model financial technology (fintech)…

Mahasiswa GenBI Diharapkan jadi Garda Terdepan

      NERACA   Bogor - Bank Indonesia (BI) meminta kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa BI dapat mendedikasikan ilmu…