Perbankan Syariah Khawatir Tak Diperhatikan OJK

NERACA

Jakarta—Kalangan perbankan syariah mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk komite khusus menangani industri syariah. Alasannya, perbankan syariah khawatir tak mendapat pengawasan yang proporsional. “Asbisindo khawatir perbankan syariah tidak diawasi dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana di Jakarta.

Menurut Achmad, salah satu tujuan pembentukan komisi tersebut, bertujuan agar industri syariah dapat diawasi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik mengenai syariah.

Diakui Achmad, dalam undang-undang tidak disebutkan perlunya satu dewan khusus yang menangani tentang syariah. Akan tetapi komisi ini dinilai perlu dibentuk agar industri syariah, khususnya perbankan syariah, tidak kembali menjadi prioritas kedua di industri keuangan.

Oleh karena itu, kata Achmad, perlu dibentuk komite khusus untuk menangani perkembangan perbankan syariah. Sejauh ini, industri syariah akan diawasi melalui dewan-dewan yang telah mendapatkan pembagian tugas. Namun, akan lebih baik jika syariah mendapat tempat tersendiri agar tetap menjadi prioritas utama dalam industri perbankan.

Komite ini, seperti komite yang dimiliki oleh Bank Indonesia, bisa terdiri dari praktisi, regulator, dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka haruslah mereka yang memahami mengenai industri syariah, dan yang memiliki komitmen untuk memanjukan perbankan syariah.

Selain komite perbankan syariah, Achmad, juga menyarankan untuk OJK membentuk sebuah unit syariah di setiap kompartemen OJK. Artinya OJK memiliki unit khusus yang menangani syariah di bawah dewan-dewan yang telah terbentuk sebelumnya. Adanya komite dan unit ini akan membantu pengembangan industri syariah.

Seperti diketahui, aset perbankan syariah Asia telah menunjukkan geliatnya sejak tahun lalu. Diperkirakan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15 persen setiap tahun selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan data dari bank sentral, kepemilikan aset di Malaysia meningkat 27 persen sepanjang satu tahun terakhir. Hingga April 2012 nilai aset di Malaysia mencapai 344 miliar ringgit. Pejabat resmi menyatakan di Indonesia pertumbuhan aset mencapai Rp 144 triliun (15,2 miliar dolar), atau meningkat 43 %. **ria

BERITA TERKAIT

IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko - PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

Pengawasan Perbankan dan Teknologi Nano

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan di…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…