Perbankan Syariah Khawatir Tak Diperhatikan OJK

NERACA

Jakarta—Kalangan perbankan syariah mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk komite khusus menangani industri syariah. Alasannya, perbankan syariah khawatir tak mendapat pengawasan yang proporsional. “Asbisindo khawatir perbankan syariah tidak diawasi dengan orang-orang yang mumpuni di bidangnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Achmad K Permana di Jakarta.

Menurut Achmad, salah satu tujuan pembentukan komisi tersebut, bertujuan agar industri syariah dapat diawasi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik mengenai syariah.

Diakui Achmad, dalam undang-undang tidak disebutkan perlunya satu dewan khusus yang menangani tentang syariah. Akan tetapi komisi ini dinilai perlu dibentuk agar industri syariah, khususnya perbankan syariah, tidak kembali menjadi prioritas kedua di industri keuangan.

Oleh karena itu, kata Achmad, perlu dibentuk komite khusus untuk menangani perkembangan perbankan syariah. Sejauh ini, industri syariah akan diawasi melalui dewan-dewan yang telah mendapatkan pembagian tugas. Namun, akan lebih baik jika syariah mendapat tempat tersendiri agar tetap menjadi prioritas utama dalam industri perbankan.

Komite ini, seperti komite yang dimiliki oleh Bank Indonesia, bisa terdiri dari praktisi, regulator, dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Mereka haruslah mereka yang memahami mengenai industri syariah, dan yang memiliki komitmen untuk memanjukan perbankan syariah.

Selain komite perbankan syariah, Achmad, juga menyarankan untuk OJK membentuk sebuah unit syariah di setiap kompartemen OJK. Artinya OJK memiliki unit khusus yang menangani syariah di bawah dewan-dewan yang telah terbentuk sebelumnya. Adanya komite dan unit ini akan membantu pengembangan industri syariah.

Seperti diketahui, aset perbankan syariah Asia telah menunjukkan geliatnya sejak tahun lalu. Diperkirakan pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15 persen setiap tahun selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan data dari bank sentral, kepemilikan aset di Malaysia meningkat 27 persen sepanjang satu tahun terakhir. Hingga April 2012 nilai aset di Malaysia mencapai 344 miliar ringgit. Pejabat resmi menyatakan di Indonesia pertumbuhan aset mencapai Rp 144 triliun (15,2 miliar dolar), atau meningkat 43 %. **ria

BERITA TERKAIT

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

BFI Finance Kantungi Izin Usaha Syariah

Perusahaan pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk telah memeroleh persetujuan perizinan pembukaan unit usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).…

OCBC NISP Syariah Jalin Kerjasama dengan UIN Sumut

      NERACA   Jakarta - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…