Ladang Migas RI 74% Dikelola Asing

NERACA

Jakarta-- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Miinyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengungkapkan sekitar 74% wilayah kerja (WK) migas saat ini dioperatori oleh perusahaan asing. "Jadi 74% pengamat berkata di kuasai asing, bukan dikuasi asing tapi dikelola oleh asing, kontraknya ini sudah dari tahun 1970," kata Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pratyana di Jakarta, Kamis (2/8)

Lebih jauh Gde menjelaskanuntuk saat ini Indonesia belum bisa lepas dari campur tangan pihak asing. Karena investor asing berani menanggung resiko jika eksplorasi pada wilayah kerja migas tersebut gagal. "Saya rasa, kita masih butuh investior asing yang mampu memiukul resiko bisnis yang besar, seperti di Selat Makassar jika melakukan satu titik bor mengeluarkan dana USD 100-120 juta," tambahnya

Menurut Gde, jika perusahaan sudah melakukan pengeboran, belum tentu langsung menemukan hasi, dan banyak hal yang melatar belakangi keberhasilan penemuan sumber migas. "Mereka yang tidak menemukan sekarang bukan berati di lapangan tersebut tidak ada apa-apa, tergantung pada geolognya juga maka kadang ada pertanyaaan di mana adanya minyak, ya di kepala geolog," imbuhnya

Berdasarkan situs Ditjen Migas, pemerintah mengemukakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama Juli 2012 berdasarkan perhitungan Indonesian Crude Price (ICP) mencapai USD102,88 per barel atau naik USD3,80 dari Juni sebesar USD99,08 per barel.

Situs itu juga menyebutkan peningkatan harga minyak mentah Indonesia tersebut, sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah utama di pasar internasional, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu memanasnya kembali hubungan Iran dengan negara-negara barat setelah embargo Uni Eropa atas minyak Iran

Beberapa hal yang menyebabkan kenaikan ini, ditambahkannya, antara lain upaya parlemen Iran untuk memblokir Selat Hormuz dan pernyataan sikap AS dan Inggris yang tidak akan mentolerir upaya Iran menutup Selat Hormuz sehingga militer AS menambah jumlah kapal induk di kawasan Timur tengah. "Selain itu Israel juga menuduh Iran mendalangi pengeboman di Bulgaria yang mengkhawatirkan terjadinya konflik militer terbuka antarkedua negara. Ditambah dengan konflik terbuka antara pemerintah berkuasa pihak opisisi di Suriah," jelasnya.

Turunnya produksi minyak dari negara-negara OPEC antara 0,07-0,14 juta barel per hari pada bulan Juni 2012 dibandingkan bulan sebelumnya berdasarkan publikasi OPEC, IEA (International Energy Agency), CGES (Centre for Global Energy Studies) dan Reuters Juli 2012 akibat penurunan produksi di Iran, Angola, Qatar dan Libya. CGES memperkirakan produksi Iran saat ini hanya 2,9 juta barel per hari atau merupakan level produksi terendah sejak akhir 1980-an.

Naiknya harga minyak internasional, dipaparkan informasi tersebut, juga terjadi karena turunnya produksi minyak dari negara-negara non OPEC sebesar 0,40 juta barel per hari pada Juni 2012. **bari/novi

BERITA TERKAIT

Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

BEI Gelar Roadshow Pasar Modal Ke Tiongkok - Bidik Lebih Banyak Investor Asing

NERACA Jakarta  - Meskipun penetrasi pasar modal di dalam negeri masih rendah, hal tersebut tidak membuat PT Bursa Efek Indonesia…

Merangkul Usaha Kecil Dalam Distribusi Migas

Oleh: Afut Syafril Usaha minyak dan gas bumi (migas) identik dengan bisnis padat modal atau hanya bisa dilakukan oleh kalangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…