Pemerintah Jual Sukuk Rp500 Miliar - Minggu Depan

NERACA

Jakarta--Pemerintah akan melelang sukuk negara dengan target indikatif Rp500 miliar melalui lelang pada 7 Agustus 2012 untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2012. “Terdapat lima seri sukuk negara yang akan dijual yaitu SPN-S08022013, PBS001, PBS002, PBS 003, dan PBS004. SPN-S08022013 merupakan obligasi penerbitan baru sementara tiga seri lainnya merupakan penerbitan baru,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informai Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi di Jakarta, Kamis,2/8

Menurut Yudi, SPN-S08022013 akan jatuh tempo 8 Februari 2012, dengan pembayaran imbalan secara diskonto, dan "underlying asset" berupa barang milik negara berupa tanaha dan bangunan.

PBS001 akan jatuh tempo 15 Februari 2018 dengan imbalan 4,45 %. PBS002 akan jatuh tempo 15 Januari 2012 dengan imbalan 5,45 %. PBS0003 akan jatuh tempo 15 Januari 2027 dengan imbalan 6,0 %. PBS004 akan jatuh tempo 15 Feberuari 2037 dengan imbalan 6,10 %. "Underlying asset" lima seri PBS tersebut adalah proyek/kegiatan dalam APBN-P tahun 2012.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pada prinsipnya, semua pihak, investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang, namun dalam pelaksanaannya penyampaian bids harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. **bari

BERITA TERKAIT

Andalan Finance Raih Pembiayaan Rp270 miliar dari CIMB Niaga

  NERACA Jakarta - PT Andalan Finance Indonesia (Andalan Finance), menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) fasilitas kredit pembiayaan senilai…

Menkes Ingatkan Apotek dan Apoteker Hanya Jual Obat dengan Resep Dokter

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan apoteker hanya menjual obat dengan resep dokter guna mencegah penyebaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…