NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menata ulang operasi secara keseluruhan dari proyek Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013. Salah satu opsi perubahan yang sedang disiapkan adalah kemungkinan adanya dua operator untuk dua perangkat utama proyek tersebut, yaitu PLTA II Asahan dan smelter.

“Seluruh operasi yang ada sekarang setelah 2013 harus ditata ulang sehingga dibentuk tim. Mungkin (operator PLTA dan smelter) bisa berbeda,” papar Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana di Jakarta, Kamis (2/8).

Agus menuturkan pihaknya belum bisa menyebutkan tahapan langkah yang akan ditempuh terkait kemungkinan adanya dua operator dari dua proyek inti tersebut. Pemerintah juga belum membuat keputusan final mengenai apakah energi yang dihasilkan PLTA II Asahan tersebut akan sepenuhnya tetap didedikasikan untuk smelter atau sebagian dialihkan untuk kepentingan residensial.

“Hanya saja, keberadaan PLTA berkapasitas 600 MW tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan secara keseluruhan, karena tanpa adanya sumber energi murah itu, proyek aluminium Asahan tidak akan berjalan. Pilihan kita apakah air didedikasikan untuk aluminium supaya perusahaan ini tetap jalan dan berkontribusi kepada negara tetapi tetap memperhatikan perkembangan yang ada,” ujarnya.

Dia menambahkan pihak Jepang telah menyadari sepenuhnya berdasarkan master agreement dan kepemilikan dari PT Indonesia Asahan Aluminium akan beralih ke pemerintah Indonesia. Untuk peralihan tersebut diperlukan adanya perhitungan nilai buku dari PLTA yang harus dibayar oleh pemerintah.

“Sementara itu, terkait dengan smelter aluminium, kedua pihak hingga kini masih berada pada posisi yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah ingin mengakhiri master agreement dan di sisi lain investor Jepang tetap berkeinginan memperpanjang kontrak. Bahkan, Jepang kembali menegaskan keinginannya untuk menambah investasi sekitar US$300 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun, yang semestinya dilakukan Inalum dalam 15 tahun pertama,” tandasnya.

Eksekusi Inalum

Sementara itu, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk masih berminat mengambil alih saham PT Inalum. Akan tetapi, sampai saat ini perusahaan pelat merah ini masih menunggu komando dari pemerintah untuk mengeksekusi Inalum. "Dari dulu berminat. Tinggal tunggu keputusan pemerintah saja," ujar Direktur Utama Antam, Alwin Syah Lubis.

Sejauh ini, kata Alwin, perusahaan memang belum menyiapkan langkah penyerapan saham Inalum. Juga belum ada hitungan pasti berapa dana yang diperlukan. "Yang jelas kami sudah menyiapkan diri," katanya.

Inalum yang saat ini dimiliki pemerintah Indonesia dan Konsorsium Pengusaha Alumunium Jepang (NAA) akan mengakhiri kontrak perjanjian pada 2013. Perusahaan alumunium shelter ini telah beroperasi sejak 1975. Indonesia menguasai 41,13%. Sisanya 58,87% dimiliki NAA. Inalum memiliki PLTU Asahan II.

Pemerintah berminat menguasai sepenuhnya perusahaan alumunium shelter yang terletak di Kisaran, Sumatera, itu. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan badan usaha milik negara memiliki kesiapan dana untuk mengambil alih. Dia mendukung Antam dan PT PLN (Persero) untuk melakukan hal tersebut.

Namun pengambilalihan saham ini tergantung dari opsi lelang kepemilikan saham Inalum yang dilakukan pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). "Saya pikir ini tinggal menunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah sudah jelas, kami tinggal melaksanakan," kata Alwin lagi.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menyatakan pihaknya memiliki kesiapan untuk itu. Selain ekuitas dari masing-masing perusahaan pelat merah, pembiayaan juga dapat diperoleh dari pinjaman perbankan BUMN ataupun dari Forum Komunikasi Investasi BUMN yang memiliki potensi menghimpun dana hingga Rp 300 triliun. Forum itu merupakan kumpulan 30 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, usaha asuransi, yayasan kesehatan, dan dana pensiun.

Dengan berakhirnya perjanjian pada 2013, pemerintah Indonesia dan Jepang akan berunding mulai Agustus 2012 untuk melakukan negosiasi. Diharapkan hasilnya dapat diselesaikan pada Oktober mendatang.

Pemerintah melalui PIP juga telah menyiapkan investasi pembelian saham sebanyak Rp 7 triliun. Dana itu masing-masing berasal dari APBN 2012 sebanyak Rp 2 triliun dan sisanya berasal dari APBN 2013.