Pemerintah Beli SUN Rp4,98 Triliun

NERACA

Jakarta- Pemerintah membeli kembali surat utang negara (SUN) dengan cara penukaran sebesar Rp4,98 triliun melalui lelang pada 31 Juli 2012 dalam rangka pengelolaan obligasi negara. Penawaran yang masuk dari peserta lelang pada SUN yang ditawarkan untuk ditukar mencapai Rp9,03 triliun.

Demikian Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 1/8. Adapun Lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran (debt switch) itu menggunakan fasilitas Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS).

Peserta lelang menawarkan 20 seri SUN dari 23 seri SUN yang akan jatuh tempo 2012 hingga 2017. Sementara pemerintah menawarkan obligasi penukar yaitu SUN seri FR0058 yang akan jatuh tempo pada 15 Juni 2032.

Rincian penawaran yang masuk dari 20 seri SUN tersebut adalah seri OR1006 sebesar Rp2 miliar, seri FR0023 sebesar Rp244 miliar, seri FR0033 sebesar Rp427 miliar, seri FR0019 sebesar Rp620miliar, seri OR1007 sebesar Rp110 miliar, seri FR0049 sebesar Rp128 miliar, seri OR1005 sebesar Rp2 miliar.

Seri FR0020 sebesar Rp292 miliar, seri FR0051 sebesar Rp49 miliar, seri FR0026 sebesar Rp286 miliar, seri VR0019 sebesar Rp2,32 triliun, seri VR0020 sebesar Rp1,64 triliun, seri FR0027 sebesar Rp213 miliar, seri VR0021 sebesar Rp392 miliar, seri VR0022 sebesar Rp818 miliar, seri FR0030 sebesar Rp131 miliar, seri VR0023 sebesar Rp400 miliar, seri VR0024 sebesar Rp300 miliar, seri FR0028 sebesar Rp184 miliar dan seri VR0025 sebesar Rp475 miliar.

Dari penawaran yang masuk tersebut, untuk seri FR0023 dimenangkan sebesar Rp137 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 102,48 %, seri FR0033 sebesar Rp407 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 104,64 %, seri FR0019 sebesar Rp620 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 107,92 %.

Seri OR1007 sebesar Rp110 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 102,83 %, seri FR0049 sebesar Rp128 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 104,31 %, seri OR1005 sebesar Rp2 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 107,00 %.

Seri FR0020 sebesar Rp192 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 112,42 %, seri FR0051 sebesar Rp49 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 110,75 %, seri FR0026 sebesar Rp208 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 112,45 %.

 

Seri VR0019 sebesar Rp2,02 triliun dengan harga rata-rata tertimbang 98,59 %, seri VR0020 sebesar Rp635 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 98,14 %, seri FR0027 sebesar Rp196 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 111,50 %. Seri FR0030 sebesar Rp121 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 118,73 % dan seri FR0028 sebesar Rp158 miliar dengan harga rata-rata tertimbang 120 %.

 

Penyelesaian transaksi (setelmen) hasil lelang tersebut akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2012 sesuai dengan peraturan yang berlaku. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…