11 Kontraktor Bersemangat Lagi Ikut Tender - Gedung Baru DPR Diteruskan

Gedung Baru DPR Diteruskan

11 Kontraktor Bersemangat Lagi Ikut Tender

Jakarta,

Keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan BURT akhirnya meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Dari 9 fraksi yang ada hanya dua yang menolak, yaitu Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra. Tentu saja ini memberi semangat lagi 11 kontraktor yang sudah mendaftarkan diri ikut tender.

Menurut anggota Komisi V DPR F-PD, Mulyadi, keputusan meneruskan pembangunan gedug baru DPR senilai Rp1,13 triliun sebagai bentuk konsistensi DPR. “Justru rakyat mentertawakan dengan adanya wacana penolakan gedung tersebut. Alasanya rakyat tahu,. wacana penolakan hanyalah dalam rangka mencari simpati rakyat.

“Rakyat sudah cerdas dan tak bisa dibohongi dengan langkah anggota DPR yang tak konsisten. Kita akan ditertawakan rakyat jika rencana membangun gedung baru itu dibatalkan. Penolakan itu hanya langkah politis saja, katanya.

Lebih jauh Mulyadi meminta fraksi yang menolak sebaiknya tak menggunakan issu tersebut sebagai panggung politik. “Jadi hilangkan lah muatan politis untuk hal ini, jangan cari panggung di isu gedung, carilah isu lain, rakyat tidak bisa dibodohi,” imbuhnya.

Dikatakan Mulyadi, DPR saat ini memerlukan minimal 5 orang staf ahli. Artinya untuk 560 orang anggota total dibutuhkan sekitar 2500 staf. Para staf ahli yang dibutuhkan DPR untuk membantu kegiatan anggota menurutnya tentu memerlukan ruangan karena ruangan yang ada saat ini tidak memadai. Dengan kondisi saat ini dimana setiap anggota DPR hanya memiliki antara 2-3 orang jelas tidak memadai. Sekarang ini jangankan untuk membaca laporan dari mitra kerja, memparafnya pun anggota DPR hampir tidak punya waktu,” jelasnya.

Mengenai harga yang kemahalan yang dikeluhkan oleh anggota-anggota DPR yang menolak menurutnya juga bisa dibantah. Selama ini gedung-gedung pemerintah dibangun dengan anggaran Rp9 juta permeter perseginya, sementara gedung DPR hanya Rp7,2 juta. Harga gedung tinggi menurutnya tidak bisa disamakan dengan harga bangunan 4 lantai. Gedung tinggi harus memenuhi aspek-aspek teknis yang jauh lebih rumit seperti teknis pengolahan limbah, sistem pemadaman, pemompaan air.

Seperti diketahui, 11 kontraktor itu antara lain, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahaan (Persero), PT Tetra Kontruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP dan PT Tiga Mutiara.

Sebelumnya, menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Sumirat, luas ruangan per anggota DPR setelah dilakukan efisiensi sebesar 111,1 meter persegi. Maka untuk membangun satu ruang anggota DPR saja dibutuhkan anggaran Rp 799.920.000, hampir Rp 800 juta.

Lebih jauh kata Sumirat, anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 7,2 juta per meter persegi. Luas gedung baru DPR secara keseluruhan mencapai 157.000 meter persegi. "Harganya Rp 7,2 juta per meter persegi bangunan fisiknya saja,”tegasnya.

Oleh karena itu, kata Sumirat, berdasarkan hitung-hitungan Jika dihitung untuk membangun gedung seluas 157 ribu meter persegi, totalnya kira-kira Rp 1,138 triliun. Itu rata-rata, baru pembangunan fisiknya, belum termasuk interior dan fasilitas pendukung," tuturnya.

Berdasarkan Perpres no 54/2010, panitia lelang pada 28 Maret-1 April 2011 melakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. “Sesuai jadwal, 4 April 2011, penetapan pemenang hasil kualifikasi,” kata Deputi Administrasi Setjen DPR, Drs Iding Hadiwiidjaja kepada wartawan.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh sendiri menggarisbawahi Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta tak ada rekayasa pemenang tender pembangunan gedung baru DPR. “Marzuki Alie berpesan agar KPK dan BPK harus digandeng untuk mengawasi pembangunan gedung baru DPR,” ungkap Nining. **cahyo

Related posts