Aturan Kepemilikan Bank Belum Atasi Krisis

NERACA

Jakarta--- Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dinilai belum mengatasi potensi munculnya krisis perbankan. "PBI tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tidak mengatur pada posisi bagaimana mengantisipasi para pemilik dan bankir yan sebenarnya memiliki potensi menjadi pemicu munculnya krisis perbankan," kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta

Lebih kata Ichsanuddin, menambahkan PBI itu tidak merujuk pada stabilitas sistem keuangan karena acuan pokoknya tetap pada aturan internasional. "Aturan internasional tersebut ternyata masih cukup lemah. Kasus Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays Plc yang melakukan manipulasi suku bunga Euro Interbank Offered Rate atau Euribor adalah bukti bahwa institusi perbankan selalu mengidap moral hazard," ujarnya

Menurut pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) ini, BI belum punya aturan konkrit (nyata) mengantisipasi moral hazard sebagai salah satu picu terjadinya krisis perbankan. Hal ini karena dalam penelitian yang dilakukannya, lanjut Ichsanuddin, aturan yang dibuat oleh BI masih belum mampu menekankan "moral hazard" sebagai bagian dari keberanian mengambil risiko secara berlebihan.

Dikatakan Ichsanuddin, kesalahan tersebut disebabkan perilaku keserakahan para bankir serta kesalahan dalam melihat persoalan indikator perbankan. Malah PBI ini juga belum merujuk pada desain arsitektur keuangan perbankan berbasis ekonomi konstitusi karena pembatasan kepemilikan saham ini hanya mengekor pada "Basel III".

Sebagai catatan, dalam peraturan "Basel III" saat ini, lanjutnya, sisi penghitungan resiko kredit dengan ditekankan bagi bank-bank untuk dapat memiliki kecukupan modal agar aman dari resiko kredit yang dapat meningkatnya kerawanan terhadap krisis kredit. Maka dari itu, untuk "Basel III" kali ini ditingkatkan sebesar minimal 4,5 dari yang sebelumnya di "Basel II" sebesar 4,0 .

Disisi lain, lanjut mantan anggota DPR ini, PBI ini juga belum mengarah ke asas resiprokal atau posisi kesetaraan. "PBI ini tidak mengarah ke asas Resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing beroperasi," ucapnya

Ichsanuddin menegaskan bank asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini karena Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku asas keseimbangan. Karena itu, BI tidak bisa memaksa lewat aturan ini saat menuntut Bank Mandiri diperkenankan untuk beroperasi di Malaysia, China, atau Singapura. "Kalau di Malaysia Bank Mandiri tidak bisa beroperasi, di Singapura serta China juga punya kesulitan yang luar biasa untuk beroperasi di sana," paparnya

Yang jelas, kata Ichsanuddin, aturan ini tidak mendorong bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia menjadi berdampak pada negara tempat asalnya untuk menerima keberadaan bank nasional di Indonesia yang melakukan ekpansi pada negara itu.

Ichsanuddin menjelaskan batas kepemilikan saham bank cuma merujuk kepada situasi ekonomi internasional dimana krisis 2008 dan 2011 itu antara lain disebabkan moral hazard perbankan. "Moral hazard perbankan disebabkan antara lain oleh para pengurus dan pemiliknya," jelasnya.

Bukan itu saja, kata Ichsanuddin, aturan tersebut juga tidak banyak berdampak terhadap kepemilikan pihak asing yang sudah ada saat ini. "Pihak asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini," tukasnya

Malah yang cukup memprihatinkan, ujarnya, PBI ini tidak mengarah ke asas resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing berkantor pusat. **ria/cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan 5,3% di 2018

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,3 persen, lebih tinggi dari…

Soal E-Money, Bank Mandiri Kerjasama dengan 12 Bank

      NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah menjalin kesepakatan strategis dalam bidang…

LPS Telah Likuidasi 82 Bank

      NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi 82 bank yang tediri atas satu bank…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

NPF Bank Syariah Diprediksi Membaik di 2018

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) perbankan syariah dapat lebih baik…

BTN Buka Cabang di Pematang Siantar

      NERACA   Medan - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkomitmen untuk menjangkau masyarakat yang ingin memiliki…

CIMB Niaga Andalkan Rekening Ponsel - Remitansi Antar Negara

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam Uji…