Aturan Kepemilikan Bank Belum Atasi Krisis

NERACA

Jakarta--- Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dinilai belum mengatasi potensi munculnya krisis perbankan. "PBI tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tidak mengatur pada posisi bagaimana mengantisipasi para pemilik dan bankir yan sebenarnya memiliki potensi menjadi pemicu munculnya krisis perbankan," kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta

Lebih kata Ichsanuddin, menambahkan PBI itu tidak merujuk pada stabilitas sistem keuangan karena acuan pokoknya tetap pada aturan internasional. "Aturan internasional tersebut ternyata masih cukup lemah. Kasus Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays Plc yang melakukan manipulasi suku bunga Euro Interbank Offered Rate atau Euribor adalah bukti bahwa institusi perbankan selalu mengidap moral hazard," ujarnya

Menurut pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) ini, BI belum punya aturan konkrit (nyata) mengantisipasi moral hazard sebagai salah satu picu terjadinya krisis perbankan. Hal ini karena dalam penelitian yang dilakukannya, lanjut Ichsanuddin, aturan yang dibuat oleh BI masih belum mampu menekankan "moral hazard" sebagai bagian dari keberanian mengambil risiko secara berlebihan.

Dikatakan Ichsanuddin, kesalahan tersebut disebabkan perilaku keserakahan para bankir serta kesalahan dalam melihat persoalan indikator perbankan. Malah PBI ini juga belum merujuk pada desain arsitektur keuangan perbankan berbasis ekonomi konstitusi karena pembatasan kepemilikan saham ini hanya mengekor pada "Basel III".

Sebagai catatan, dalam peraturan "Basel III" saat ini, lanjutnya, sisi penghitungan resiko kredit dengan ditekankan bagi bank-bank untuk dapat memiliki kecukupan modal agar aman dari resiko kredit yang dapat meningkatnya kerawanan terhadap krisis kredit. Maka dari itu, untuk "Basel III" kali ini ditingkatkan sebesar minimal 4,5 dari yang sebelumnya di "Basel II" sebesar 4,0 .

Disisi lain, lanjut mantan anggota DPR ini, PBI ini juga belum mengarah ke asas resiprokal atau posisi kesetaraan. "PBI ini tidak mengarah ke asas Resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing beroperasi," ucapnya

Ichsanuddin menegaskan bank asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini karena Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku asas keseimbangan. Karena itu, BI tidak bisa memaksa lewat aturan ini saat menuntut Bank Mandiri diperkenankan untuk beroperasi di Malaysia, China, atau Singapura. "Kalau di Malaysia Bank Mandiri tidak bisa beroperasi, di Singapura serta China juga punya kesulitan yang luar biasa untuk beroperasi di sana," paparnya

Yang jelas, kata Ichsanuddin, aturan ini tidak mendorong bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia menjadi berdampak pada negara tempat asalnya untuk menerima keberadaan bank nasional di Indonesia yang melakukan ekpansi pada negara itu.

Ichsanuddin menjelaskan batas kepemilikan saham bank cuma merujuk kepada situasi ekonomi internasional dimana krisis 2008 dan 2011 itu antara lain disebabkan moral hazard perbankan. "Moral hazard perbankan disebabkan antara lain oleh para pengurus dan pemiliknya," jelasnya.

Bukan itu saja, kata Ichsanuddin, aturan tersebut juga tidak banyak berdampak terhadap kepemilikan pihak asing yang sudah ada saat ini. "Pihak asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini," tukasnya

Malah yang cukup memprihatinkan, ujarnya, PBI ini tidak mengarah ke asas resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing berkantor pusat. **ria/cahyo

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK  NERACA Tangerang - Presiden Joko Widodo belum menentukan waktu untuk bertemu dengan KPK terkait…

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…