Aturan Kepemilikan Bank Belum Atasi Krisis

NERACA

Jakarta--- Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dinilai belum mengatasi potensi munculnya krisis perbankan. "PBI tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tidak mengatur pada posisi bagaimana mengantisipasi para pemilik dan bankir yan sebenarnya memiliki potensi menjadi pemicu munculnya krisis perbankan," kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta

Lebih kata Ichsanuddin, menambahkan PBI itu tidak merujuk pada stabilitas sistem keuangan karena acuan pokoknya tetap pada aturan internasional. "Aturan internasional tersebut ternyata masih cukup lemah. Kasus Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays Plc yang melakukan manipulasi suku bunga Euro Interbank Offered Rate atau Euribor adalah bukti bahwa institusi perbankan selalu mengidap moral hazard," ujarnya

Menurut pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) ini, BI belum punya aturan konkrit (nyata) mengantisipasi moral hazard sebagai salah satu picu terjadinya krisis perbankan. Hal ini karena dalam penelitian yang dilakukannya, lanjut Ichsanuddin, aturan yang dibuat oleh BI masih belum mampu menekankan "moral hazard" sebagai bagian dari keberanian mengambil risiko secara berlebihan.

Dikatakan Ichsanuddin, kesalahan tersebut disebabkan perilaku keserakahan para bankir serta kesalahan dalam melihat persoalan indikator perbankan. Malah PBI ini juga belum merujuk pada desain arsitektur keuangan perbankan berbasis ekonomi konstitusi karena pembatasan kepemilikan saham ini hanya mengekor pada "Basel III".

Sebagai catatan, dalam peraturan "Basel III" saat ini, lanjutnya, sisi penghitungan resiko kredit dengan ditekankan bagi bank-bank untuk dapat memiliki kecukupan modal agar aman dari resiko kredit yang dapat meningkatnya kerawanan terhadap krisis kredit. Maka dari itu, untuk "Basel III" kali ini ditingkatkan sebesar minimal 4,5 dari yang sebelumnya di "Basel II" sebesar 4,0 .

Disisi lain, lanjut mantan anggota DPR ini, PBI ini juga belum mengarah ke asas resiprokal atau posisi kesetaraan. "PBI ini tidak mengarah ke asas Resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing beroperasi," ucapnya

Ichsanuddin menegaskan bank asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini karena Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku asas keseimbangan. Karena itu, BI tidak bisa memaksa lewat aturan ini saat menuntut Bank Mandiri diperkenankan untuk beroperasi di Malaysia, China, atau Singapura. "Kalau di Malaysia Bank Mandiri tidak bisa beroperasi, di Singapura serta China juga punya kesulitan yang luar biasa untuk beroperasi di sana," paparnya

Yang jelas, kata Ichsanuddin, aturan ini tidak mendorong bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia menjadi berdampak pada negara tempat asalnya untuk menerima keberadaan bank nasional di Indonesia yang melakukan ekpansi pada negara itu.

Ichsanuddin menjelaskan batas kepemilikan saham bank cuma merujuk kepada situasi ekonomi internasional dimana krisis 2008 dan 2011 itu antara lain disebabkan moral hazard perbankan. "Moral hazard perbankan disebabkan antara lain oleh para pengurus dan pemiliknya," jelasnya.

Bukan itu saja, kata Ichsanuddin, aturan tersebut juga tidak banyak berdampak terhadap kepemilikan pihak asing yang sudah ada saat ini. "Pihak asing yang sudah merajai atau menguasai pasar perbankan di Indonesia sama sekali tidak terganggu dengan aturan ini," tukasnya

Malah yang cukup memprihatinkan, ujarnya, PBI ini tidak mengarah ke asas resiprokal (posisi kesetaraan) terhadap negara lain tempat bank asing berkantor pusat. **ria/cahyo

BERITA TERKAIT

Atasi Smartphone Lemot Meski RAM Terbatas

Lambatnya smartphone bisa disebabkan karena memang ukuran RAM yang masih rendah. Hal ini memicu banyak pengguna ponsel pintar yang berusaha…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham - Siapkan Sanksi Tegas

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

BRI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Lion Air

      NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) memfasilitasi pengelolaan keuangan Lion Air Group…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…