Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Bagi para pecandu berita, ungkapan di atas tentu sudah sangat akrab di telinga mereka. Perumpamaan ini sudah kerapkali diungkapkan para pengamat dan politisi untuk menggambarkan betapa uang hasil korupsi kerapkali jatuh ke lembah maksiat. Duit hantu akan begitu mudah ditelan setan, alias dari yang haram bakal kembali ke yang haram.

Kondisi ini setidaknya tercermin jelas keterangan salah satu Direktur KPK, Sujanarko, yang menyebutkan sejumlah kepala daerah telah menyalahgunakan anggaran APBD untuk transaksi seks secara haram. Dikatakan haram karena di samping menggarong uang negara, mereka menggunakan uang hasil korupsi itu untuk melakukan perzinahan yang jelas-jelas merusak bahtera rumah tangganya.

Modus korupsi untuk main seks lewat hasil korupsi memang bukan barang baru dalam gaya hidup para pejabat di negeri ini. Sudah bukan rahasia umum lagi, pejabat daerah—juga pejabat pusat—berada di Jakarta selama berhari-hari bahkan berbilang minggu untuk berbuat maksiat dengan mengatasnamakan tugas negara.

Biasanya, kata sumber KPK tadi, modus ini muncul dalam kaitan dengan proyek tertentu. Tak jarang para pengusaha atau kontraktor yang ingin menang tender, mereka memberikan hadiah kepada pejabat itu, baik yang berupa barang hingga traktir urusan seks. Namun sayangnya, kasus seperti ini tak bisa masuk dalam ranah suap seks seperti yang diterapkan di Singapura. Sementara di Indonesia, kasus ini masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang.

Kendati sulit dibuktikan secara materiil, namun yang jelas, hal ini menunjukan bahwa dunia perkorupsian di Indonesia sudah semakin gila. Perilaku ini pun jelas menunjukkan bahwa praktik gratifikasi di Indonesia berkembang ke layanan badan. Penyuapan kini tak hanya berbentuk uang maupun barang, namun model baru  berkembang ke arah pemberian layanan seks.

Perilaku seperti ini tentu saja sungguh memalukan dan harus disikapi serius, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang tak kalah penting, KPK harus segera bertindak dan memproses penyelewengan itu, dan jangan malah membiarkannya. Karena pada prinsipnya, penggunaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah penyimpangan yang begitu telanjang.

Dari sisi lain, Kemendagri harus memperketat pengawasan terhadap kelakuan pejabat daerah yang melakukan perilaku bejat ini. Jangan sampai uang milik rakyat yang mestinya untuk menyejahterakan mereka malah dipakai untuk perbuatan haram. Selamatkan APBD di sejumlah daerah yang ternyata semakin banyak digunakan untuk membeli wanita "nakal" untuk mengurus hal-hal yang berkaitan eksekusi anggaran di daerah.

Itu sebabnya, hukuman berat pun harus disiapkan untuk mereka yang mengkomodifikasi seks dengan perempuan bukan muhrim, apalagi dari uang haram hasil korupsi dengan beragam modus. Jika ada pejabat, baik dari daerah maupun pusat, eksekutif, legislatif maupun yudikatif kedapatan melakukan tindakan ini, maka harus segera dicopot dan langsung diproses secara hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditindak tegas, republik ini bakal semakin disesaki oleh para pejabat yang berperilaku nista. Nauzubillah min dzalik!