OJK Diminta Gandeng Tiga Lembaga Lain

NERACA

Jakarta—Pemerintah mengharapkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dapat membangun koordinasi dan komunikasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan lembaga penjamin simpanan serta membangun budaya yang baik. "Mengingat OJK merupakan sebuah lembaga baru dan hasil merger, Wapres minta agar kita memperhatikan hal-hal itu," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya bersama sembilan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) bertemu dengan Wakil Presiden Boediono untuk memperkenalkan diri.

Menurut Muliaman, sesuai undang-unadang, Bapepam dan lembaga keuangan (LK) akan masuk OJK awal tahun 2013 dan pengawasan perbankan mulai 1 Januari 2014.

Selama masa transisi tersebut, kata Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini, pihaknya akan mengisi kegiatan menyusun struktur organisasi OJK serta struktur yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sejumlah proses sesuai jadwal. "Diharapkan tiga bulan sebelum Bapepam dan lembaga keuangan masuk ke OJK, struktur organisasi sudah selesai dan akan ada mekanisme kerja yang ditetapkan," katanya.

Dalam pesannya, kata Muliaman, Wapres Boediono meminta masalah koordinasi dapat menjadi perhatian besar OJK di saat masa kritis seperti saat ini dan tentu saja pada saat normal bisa berjalan lancar sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang baik. "Soal koordinasi juga diharapkan tidak saja pada tingkat pimpinan tapi juga komunikasi di bawah dan harus menjadi bagian proses koordinasi," terangnya

Menurut Muliaman, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pembagian tugas pada sembilan anggota DK-OJK sebagai langkah awal otoritas independen yang akan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia tersebut.

Rahmat Waluyanto ditetapkan sebagai wakil ketua sekaligus ketua komite etik, kemudian kepala eksekutif pengawas perbankan dipegang Nelson Tampubolon, kepala eksekutif pengawas pasar modal oleh Nurhaida, dan kepala eksekutif pengawas asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya dijabat Firdaus Jaelani Menjabat sebagai ketua dewan audit Ilya Avianti.

Sementara anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen dipegang Kusumaningtuti SS. Selain tujuh anggota tersebut, DK-OJK juga diisi perwakilan atau ex-officio dari Bank Indonesia yaitu Halim Alamsyah dan dari Kemenkeu Anny Ratnawati.

Muliaman juga menyebutkan bahwa sesuai amanat Undang-undang, DK-OJK sedang melakukan pembahasan yang intensif untuk memutuskan struktur organisasi, tatacara penyelenggaraan rapat DK, tata cara penyusunan peraturan OJK, tugas pokok dan fungsi, dan logo OJK. **cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Sayangkan Masih Listing di Negara Lain - Miliki Return Investasi Tinggi

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan industri pasar modal menjadi ketertarikan investor asing menanamkan modalnya tanah air, namun ironisnya masih ada…

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos

Ketua DPR Serukan Lembaga Negara Awasi Penyalahgunaan Medsos NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerukan kepada aparat dari…

BTPN Syariah Bakal Lepas Saham 10% - Gelar IPO di Kuartal Tiga 2018

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT BTPN Syariah dalam waktu bakal melakukan penawaran saham perdana alias…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BNI Sosialisasikan BNI Yap di Java Jazz

  NERACA Jakarta - Untuk memanjakan para penggemar musik jazz Indonesia serta menyosialisasikan alat pembayaran baru pada pagelaran musik Jakarta…