Pemerintah Minta Jepang Relokasi Pabrik ke Indonesia - Dukung Hilirisasi Industri

NERACA

Jakarta - Pemerintah Jepang masih komplain soal penerapan pelarangan ekspor bahan mentah mineral oleh pemerintah. Pasalnya, industri pengolahan mereka mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Terkait dengan hilirisasi industri, maka pemerintah mendorong Jepang merelokasi pabriknya ke Indonesia.

“Minggu depan, saya akan berbicara dalam acara Jakarta Japan Club untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi pemerintah. Pemerintah ingin industri pengolahan Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Selasa (31/7).

Lebih jauh lagi Hidayat menambahkan, berdasarkan keputusan presiden, maka industri hilirisasi mineral diserahkan kepada Kementerian Perindustrian. “Untuk program hilirisasi mineral, kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena mereka yang mengerti pasokan bahan bakunya,” tandasnya.

Hidayat juga mengklaim sudah ada 153 investor yang tertarik untuk berinvestasi smelter (pabrik pemurnian) mineral dan batubara di Indonesia. “Ada 153 investor yang tertarik untuk mengembangkan industri mineral dan batu bara di dalam negeri,” jelas Hidayat.

Hidayat menuturkan, investor tersebut berasal dari China, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan.“Beberapa perusahaan dari Asia mendukung program hilirisasi mineral dan batu bar yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut membuat nilai tambah produk mineral semakin tinggi,” paparnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengungkapkan, yang menjadi filosofi dalam penaikan nilai tambah mineral adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk sumber daya alam yang jumlahnya memadai dan memungkinkan dari sisi teknologi.

"SDA yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses hilirisasi adalah yang mengandung mineral ikutan yang sangat berharga, seperti keberadaan logam sebagai mineral ikutan pada komoditas tambang tertentu," tambah dia.

Sementara itu Dirjen Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, masih terdapat kesenjangan struktur industri berbasis mineral logam. Yakni, industri hilir sudah tumbuh, sedangkan industri hulu sebagai pemasok bahan baku memiliki pertumbuhan yang sangat lamban.

"Ketersediaan cadangan mineral relatif terbatas. Jika terus dilakukan eksploitasi dan ekspor mineral tidak dikendalikan, dikhawatirkan dalam waktu dekat cadangan mineral akan cepat habis. Inilah pentingnya hilirisasi," jelas dia.

Di tempat berbeda, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Persaingan Usaha Supriyadi mengungkapkan, hilirisasi sektor pertambangan mineral melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) bisa menambah penguasaan teknologi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Di samping dipastikan meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang sehingga kontribusi finansial kepada negara juga melonjak. "Sedang disiapkan inpres tentang hilirisasi industri tambang. Dengan inpres ini proses hilirisasi akan lebih mudah dijalankan di lapangan,” ungkapnya.

Supriyadi menjelaskan, kebijakan hilirisasi pertambangan memang sejatinya untuk menekan ekspor mineral yang kini cenderung berlebihan. Meski begitu bukan berarti hal itu menjadi ancaman bagi industri pertambangan, apalagi sampai pada tahap merusak iklim investasi di sektor tersebut. Kebijakan itu justru menjadi peluang positif yang bisa dimanfaatkan perusahaan tambang untuk masuk ke industri hilir.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, ekspor beberapa komoditas mineral meningkat sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas nikel meningkat delapan kali lipat dari 5 juta ton pada 2008 menjadi 33 juta ton per tahun pada 2011. Hal yang sama juga terjadi pada bijih bauksit yang naik lima kali lipat dari 10 juta ton menjadi 40 juta ton per tahun. Padahal jika diolah, penerimaan negara dari nikel naik 19 kali lipat dan bauksit naik 30 kali lipat.

BERITA TERKAIT

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten

Gubernur Dukung Penguatan Antikorupsi di Banten NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung langkah penguatan antikorupsi di Banten oleh…

Bijak Memaknai Iklan Pemerintah

  Oleh : Herlina Teturan, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Beberapa pekan yang lalu, masyarakat diramaikan oleh pro kontra “Iklan…

Pemerintah Harusnya Fokus Transportasi Umum

      NERACA   Jakarta – Pemerintah sedang berupaya untuk mengembangkan "start up" atau perusahaan rintisan berbasis aplikasi sebagai…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Katrol Kompetensi SDM Industri 4.0, Kemenperin-BSN Teken MoU

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil…

Sepanjang 2018 - Industri Tekstil Indonesia Bidik Ekspor Senilai US$14 Miliar

NERACA Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor…

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…