Pemerintah Minta Jepang Relokasi Pabrik ke Indonesia - Dukung Hilirisasi Industri

NERACA

Jakarta - Pemerintah Jepang masih komplain soal penerapan pelarangan ekspor bahan mentah mineral oleh pemerintah. Pasalnya, industri pengolahan mereka mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Terkait dengan hilirisasi industri, maka pemerintah mendorong Jepang merelokasi pabriknya ke Indonesia.

“Minggu depan, saya akan berbicara dalam acara Jakarta Japan Club untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi pemerintah. Pemerintah ingin industri pengolahan Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Selasa (31/7).

Lebih jauh lagi Hidayat menambahkan, berdasarkan keputusan presiden, maka industri hilirisasi mineral diserahkan kepada Kementerian Perindustrian. “Untuk program hilirisasi mineral, kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena mereka yang mengerti pasokan bahan bakunya,” tandasnya.

Hidayat juga mengklaim sudah ada 153 investor yang tertarik untuk berinvestasi smelter (pabrik pemurnian) mineral dan batubara di Indonesia. “Ada 153 investor yang tertarik untuk mengembangkan industri mineral dan batu bara di dalam negeri,” jelas Hidayat.

Hidayat menuturkan, investor tersebut berasal dari China, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan.“Beberapa perusahaan dari Asia mendukung program hilirisasi mineral dan batu bar yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut membuat nilai tambah produk mineral semakin tinggi,” paparnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengungkapkan, yang menjadi filosofi dalam penaikan nilai tambah mineral adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk sumber daya alam yang jumlahnya memadai dan memungkinkan dari sisi teknologi.

"SDA yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses hilirisasi adalah yang mengandung mineral ikutan yang sangat berharga, seperti keberadaan logam sebagai mineral ikutan pada komoditas tambang tertentu," tambah dia.

Sementara itu Dirjen Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, masih terdapat kesenjangan struktur industri berbasis mineral logam. Yakni, industri hilir sudah tumbuh, sedangkan industri hulu sebagai pemasok bahan baku memiliki pertumbuhan yang sangat lamban.

"Ketersediaan cadangan mineral relatif terbatas. Jika terus dilakukan eksploitasi dan ekspor mineral tidak dikendalikan, dikhawatirkan dalam waktu dekat cadangan mineral akan cepat habis. Inilah pentingnya hilirisasi," jelas dia.

Di tempat berbeda, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Persaingan Usaha Supriyadi mengungkapkan, hilirisasi sektor pertambangan mineral melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) bisa menambah penguasaan teknologi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Di samping dipastikan meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang sehingga kontribusi finansial kepada negara juga melonjak. "Sedang disiapkan inpres tentang hilirisasi industri tambang. Dengan inpres ini proses hilirisasi akan lebih mudah dijalankan di lapangan,” ungkapnya.

Supriyadi menjelaskan, kebijakan hilirisasi pertambangan memang sejatinya untuk menekan ekspor mineral yang kini cenderung berlebihan. Meski begitu bukan berarti hal itu menjadi ancaman bagi industri pertambangan, apalagi sampai pada tahap merusak iklim investasi di sektor tersebut. Kebijakan itu justru menjadi peluang positif yang bisa dimanfaatkan perusahaan tambang untuk masuk ke industri hilir.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, ekspor beberapa komoditas mineral meningkat sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas nikel meningkat delapan kali lipat dari 5 juta ton pada 2008 menjadi 33 juta ton per tahun pada 2011. Hal yang sama juga terjadi pada bijih bauksit yang naik lima kali lipat dari 10 juta ton menjadi 40 juta ton per tahun. Padahal jika diolah, penerimaan negara dari nikel naik 19 kali lipat dan bauksit naik 30 kali lipat.

BERITA TERKAIT

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata NERACA Cibinong, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Bursa Minta Tidak Libur Saat Pilkada

Memasuki tahun politik, dimana bakal dilakukannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 27 Juni yang akan datang, pihak…

Horas Halak Hita Minta Transportasi Danau Toba Diperbaiki

Tragedi kecelakaan tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba menuai keprihatinan masyarakat, termasuk Horas Halak Hita (H3) sebagai salah satu…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…