NERACA

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, kenaikan harga kedelai di pasaran dalam dua pekan terakhir ini diduga kuat merupakan akibat dari aksi kartel kedelai yang bersifat oligopolistik. KPPU mengindikasikan dua perusahaan besar, yakni PT Cargill Indonesia (CI) dan PT Gerbang Cahaya Utama (GCU) telah melakukan praktik kartel kedelai.

PT CI jelas merupakan produsen top produk pertanian asal Amerika Serikat yang pada 2008 telah menguasai pasar impor kedelai sebesar 28%. Sedangkan PT GCU merupakan importir lokal yang memasok kedelai ke pasar domestik yang menguasai pasar impor kedelai sebesar 47%.

“Tahun 2008 dari data KPPU, struktur pasar impor kedelai ini bersifat pasar oligopolistik dengan indikasi bahwa 74,66% pasokan kedelai dilakukan oleh dua pelaku importir yaitu Cargill Indonesia dan Gerbang Cahaya Utama kemudian pengusaha impor kedelai lainnya pada 2008 diantaranya PT Alam Agri Adiperkasa sebesar 10% dan PT Cita Bhakti Mulia sebesar 4%,” jelas Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said di kantornya, Senin (30/7).

Terkait tudingan KPPU ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengaku tidak tidak tahu mengenai siapa di balik PT CI dan PT GCU serta beberapa perusahaan lain yang dituding KPPU melakukan praktik oligopoli komoditas kedelai. “Saya tidak tahu milik siapa itu, namun yang pasti perusahaan-perusahaan tersebut sangat mungkin mengontrol harga dalam negeri karena hampir 60% lebih mereka yang supply,” ungkap Herman melalui pesan singkatnya kepada Neraca, kemarin.

Kendati demikian, Tadjuddin menjelaskan, bukan hal mudah untuk membuktikan aksi kartel tersbut. Pada 2008, KPPU telah menduga terjadinya pengaturan pasokan oleh kedua perusahaan tersebut tetapi setelah dilakukannya penyelidikan pengidikasian aksi mereka tidak kuat diakrenakan pola pergerakan harga penjualan di antara kedua pelaku pasar tidak memiliki pola keretaturan dan bersifat fluktuatif.

Karena itu, menurut Tadjuddin, untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah harus segera bentuk lembaga buffer stock (penyangga stok) kedelai. KPPU percaya pemerintah secara teknis memiliki kemampuan untuk memproyeksikan terjadinya penurunan pasokan kedelai di pasar dunia seperti yang terjadi saat ini. “Lembaga buffer stock tidak harus Bulog seperti yang selama ini diberitakan di media massa, tetapi bisa juga lembaga apapun yang dibentuk oleh pemerintah,” katanya.

Praktik Oligopoli

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Pertanian Univ. Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin mengatakan, kaum petani kedelai tak bisa menikmati kenaikan harga komoditas itu lantaran masih bercokolnya para pengusaha yang membentuk kartel sehingga bisa leluasa memainkan harga. “Di sini oligopoli (kartel) masih bercokol. Mereka menguasai dan dapat mengatur harga mulai dari tingkat petani, distributor sampai pengecer, mereka punya kekuatan. Jadi nol besar kalau kenaikan harga kedelai dinikmati petani,” ujarnya.

Bustanul mengakui, tak mudah memberantas kartel kedelai. Jika ingin menghapus para kartel ini, lanjutnya, harus ada perombakan total sistem produksi dan keberpihakan terhadap petani. Apalagi angka-angka produksi tahun lalu sangat memprihatinkan. Jagung, kedelai, gula semua menunjukkan angka minus. “Jika tidak ada perubahan total untuk meningkatkan produksi plus 5% dalam 5 tahun ke depan, Indonesia dalam bahaya krisis pangan,” terangnya.

Di titik ini, peran Bulog sebenarnya sangat diperlukan agar kartel kedelai tidak merajalela. Akan tetapi, menurut dia, saat ini Bulog tidak akan mampu untuk bersaing dengan importir-importir besar. Kalau pun Bulog harus kembali pada fungsi awalnya sebagai buffer stock komoditas pangan, maka bisa diyakini Bulog tidak akan mampu lagi menyentuh kalangan bawah sebagai upaya menstabilkan harga.

“Pasalnya, produk-produk pangan yang ditawarkan importir swasta akan lebih murah dari harga yang ditetapkan Bulog. Kalau peran Bulog seperti pada masa lalu, mungkin saja upaya stabilisasi harga bisa dilakukan. Tetapi, untuk kembali seperti masa lalu, itu tidak akan mudah. Bahkan harus ada Peraturan Presiden yang baru untuk memberikan penugasan kepada Bulog,” tandas Bustanul.

Adapun Herman Khaeron menambahkan, dalam renstra pencapaian swasembada 2014, ada 5 komoditas yang diproyeksikan mencapai swasembada yaitu beras (mempertahankan), daging sapi, kedelai, jagung dan gula. Namun, sambungnya, pemerintah bukan tidak mengurusi swasembada, tapi adanya faktor utama pertanaman yaitu tersedianya air makin berkurang, selain perubahan iklim. Selain itu, areal tanam semakin berkurang, sejalan dengan kekeringan dan alih fungsi lahan. Padahal pada sisi lain pembukaan lahan baru sangat sulit.

“Dari data pertumbuhan produksi, pencapaian swasembada berjalan baik karena produksi tumbuh, namun tumbuhnya produksi tidak seimbang dengan tingginya permintaan konsumen yang tentunya karena tingkat kesejahteraan yang meningkat,” tukas Herman. mohar/novi/munib