Temuan tim Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa ada menteri yang kurang perform mempertegas indikasi kinerja kabinet SBY-Boediono saat ini memang rapuh. Penilaian itu jadi kenyataan, karena masyarakat pun telah menjadi korban langsung terkait berbagai ketidakmampuan beberapa menteri. Kelangkaan hingga naiknya harga kedelai, yang memukul produsen tempe dan tahu adalah bukti nyata bagaimana kinerja menteri di bidang ekonomi terlihat amburadul.

Walau tim UKP4 menyatakan evaluasi yang dilakukan tidak terkait dengan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sepertinya sulit dibantah bahwa kesibukan beberapa menteri di partai politik serta adanya dugaan keterlibatan di antara mereka dalam kasus korupsi sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka.

Bayangkan saja, bagaimana seorang menteri bisa konsentrasi penuh terhadap tugasnya di kabinet jika pada waktu bersamaan sibuk melakukan pencitraan untuk kepentingan partai atau keinginan pribadinya maju sebagai salah satu kandidat presiden pada Pemilu 2014. Sama halnya bila ada  menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, dipastikan yang bersangkutan tidak akan tenang menjalankan tugas negara, karena selalu dibayangi pemeriksaan oleh KPK.

Karena itu, SBY seharusnya mampu bertindak tegas. Jangan hanya mengimbau, apalagi curhat di depan publik. Tentu memiliki data valid yang didukung diperkuat hasil evaluasi rutin yang dikeluarkan UKP4, maka sangat wajar presiden segera mengambil keputusan. Istirahatkan segera menteri yang bermasalah hukum. Ganti menteri yang tidak lagi bisa menjalankan kerja penuh karena terganggu urusan partai.

Apalagi sebelumnya SBY meminta seluruh pejabat negara turut andil dalam melakukan pencegahan terhadap penyelewengan anggaran. Bahkan dia menyebut banyaknya pekerjaan rumah, dan berharap semua simpul bekerja, tidak pandang bulu dari parpol mana pun, dan apa pun jabatannya. Keberhasilan pemberantasan korupsi, menurut SBY,  tidak hanya oleh polisi, tapi juga semua komunitas.

Sebagian besar masyarakat sudah muak melihat reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan di lembaga-lembaga hukum, misalnya, termasuk remunerasi sebagai upaya mencegah seseorang jangan bertindak korup, namun masih memperlihatkan ironi. Jargon pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi basis target dari reformasi birokrasi itu, ternyata dimentahkan oleh sejumlah orang hanya untuk kepentingan membangun jaringan memperkaya diri.

Rapor merah hasil penilaian UKP4 itu sebenarnya bukan hanya dari ranah ekonomi. Pembiaran dalam kasus-kasus kekerasan berbasis sentimen persoalan pertanahan, agama, dan kelompok, termasuk perilaku ormas-ormas tertentu, harus dipandang pula termasuk bernilai minus. Ketidaktegasan aparat terhadap mereka yang berbaju kekuatan kelompok tertentu, menunjukkan terjadinya kelumpuhan hukum, sehingga terjadinya insiden seperti sweeping maupun pemblokiran jalan tol masih terus terjadi. Ini harus disikapi tegas oleh pemerintah, karena tindakan anarkis tersebut sudah mengganggu kepentingan umum.

Karena itu, hasil evaluasi terbaru yang dilakukan UKP4 tersebut sejatinya dijadikan pedoman  SBY untuk mendukung penilaiannya terhadap kinerja menteri saat ini. Jangan korbankan rakyat karena buruknya kinerja menteri, tetapi kini saatnya bertindak melakukan reshuffle kabinet.