NERACA

Jakarta - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga kuartal pertama, konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan total ekspor nasional (barang dan jasa) mengkontribusi sebesar 24,81% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan kalau sektor perdagangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam 3 kebijakan untuk menggerakkan perekonomian nasional, yaitu stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri, ekspor dan kerjasama internasional, serta reformasi birokrasi dan good governance. “Tiga fokus tersebut kini tengah diwujudkan ke dalam beberapa langkah kebijakan sebagai bentuk implementasi konkrit,” ujar Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan di depan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika menggelar Rapat Kerja di Kantor Kementerian Perindustrian, akhir pekan lalu.

Gita mengemukakan bahwa total pertumbuhan perdagangan Indonesia adalah yang paling tinggi dibandingkan Australia, China, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Korea Selatan dan Uni Eropa. Pada periode Januari-Mei 2012, Indonesia mencatat pertumbuhan perdagangan sebesar 8,47%. Sementara itu, Australia 8,38%, China 7,8%,AS 7,11%, Brasil 4,85%, Rusia 4,75%, Korea Selatan 2,24% dan Uni Eropa 1,1%.

Penguatan Pasar Domestik

Kebijakan stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri menjadi penting mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 238 juta merupakan pasar yang besar dan potensial. Gita akan terus menghimbau para pelaku usaha agar dapat memanfaatkan peluang pasar di dalam negeri ini secara maksimal. Pemerintah juga akan terus mendorong agar para pelaku usaha dalam negeri dapat melakukan peningkatan nilai tambah terhadap produksinya.

“Kami berharap dengan mendorong hilirisasi, akan banyak industri-industri baru yang tumbuh. Tidak hanya untuk industri barang jadi, tetapi juga untuk barang setengah jadi. Saya yakin hal ini juga dapat mengurangi jumlah impor secara signifikan,” jelasnya.

Gita juga menegaskan bahwa pasokan bahan kebutuhan pokok cukup tersedia dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan para pelaku usaha untuk mengamankan pasokan apabila terjadi kelangkaan di suatu daerah.

Terkait dengan kenaikan harga daging sapi dan kedelai akhir-akhir ini, dia menjelaskan bahwa harga di dalam negeri, khususnya untuk kedua komoditas tersebut, sangat dipengaruhi oleh harga internasional karena kebutuhan dalam negeri masih harus dipenuhi melalui impor. “Dalam jangka panjang, Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan produksi dalam negeri. Tanpa swasembada, fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok yang terjadi setiap tahun akan sangat sulit dihindari,” imbuhnya.

Kerjasama Internasional

Langkah-langkah kebijakan selanjutnya yang terkait dengan peningkatan ekspor dan kerjasama internasional, antara lain peningkatan ekspor nonmigas ke negara-negara non tradisional, re-balancing ekpor nonmigas ke negara dengan defisit lebih dari US$100 juta, serta pendekatan dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara bagian selatan.

Selain itu, bersama instansi terkait lainnya akan berperan lebih aktif di kancah perekonomian global dalam forum seperti G20, OECD, WTO, APEC, East Asia Summit, ASEAN dan ASEAN-Latin America Business Forum, serta UNFCC. Indonesia kini juga turut memainkan peranan yang cukup penting dalam berbagai forum internasional tersebut mengingat Indonesia dipandang sebagai salah satu dari Asia’s Best Performing Economies setelah China dan India.

Terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi dan good governance, antara lain tengah melakukan upaya peningkatan SDM (sumber daya manusia) di Kementerian Perdagangan, termasuk kapasitas para Atase Perdagangan dan pejabat pada Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Peran Atase Perdagangan

Peningkatan kapasitas ini penting dilakukan, mengingat Atase Perdagangan dan pejabat pada ITPC adalah ujung tombak implementasi kebijakan perdagangan di luar negeri. Adapun implementasi kebijakan Kementerian Perdagangan, antara lain mencakup stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri dengan mendukung upaya hilirisasi dan pengembangan industri di dalam negeri yang berorientasi ekspor, peningkatan daya saing produk dengan orientasi ekspor, memanfaatkan instrumen pengamanan perdagangan, memperlancar sistem distribusi nasional, peningkatan pengawasan barang beredar, pengembangan perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang.