NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat merasa heran dengan lonjakan anggaran Kementerian Pertanian yang mencapai 600% dalam kurun waktu enam tahun (2005-2011) namun tidak berdampak signifikan bagi peningkatan produksi pangan nasional. Bukan hanya minim peningkatan produksi, sektor pertanian seperti tak berdaya melawan tsunami produk impor yang menghantam pasar domestik.

Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo mengungkapkan, pada tahun 2005 anggaran Kementan sebesar Rp5,335 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai alokasi Rp36,664 triliun pada 2011. Anggaran tersebut, jelasnya, dialokasikan ke dalam tiga pos yakni anggaran Kementerian, subsidi pupuk dan subsidi benih. Dalam kurun waktu yang sama, peningkatannya adalah 567% untuk anggaran Kementan, 644% untuk subsidi pupuk dan -19% untuk subsidi benih.

Sadar menambahkan, kendati alokasi anggaran untuk Kementan yang terus melonjak itu, namun setelah dikaji lebih jauh ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Dalam catatannya, untuk komoditas padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4%, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76%, ubi kayu 24,26%, ubi jalar 18,05%, kedelai 4,38% dan kacang tanah -17,17%. "Wajar saja apabila sekarang ini terjadi kelangkaan pangan seperti kedelai yang terus menerus harus diimpor," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, produktivitas berbagai tanaman pangan itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi sehingga target swasembada pangan 2014 bisa tercapai. Kecuali itu, berdasarkan data-data yang diolah dari sumber resmi BPS dan Kemenkeu, Sadar menertawakan kekacauan data luas panen padi di berbagai daerah.

Lebih jauh dia mencontohkan luas panen padi untuk Jawa Barat yang pada 2005 seluas 1.894.796 ha dan terus menurun setiap tahunnya, tetapi pada 2011 justru luas panen padi di provinsi itu menjadi 1.964.457 ha, atau ada pencetakan sawah-sawah baru hingga seluas 69.661 ha. "Bagaimana mungkin ada penambahan luasan lahan panen padi baru hingga puluhan ribu hektare di Jawa Barat, sementara pada faktanya justru di sentra-sentra padi banyak terjadi alih fungsi lahan," terang Sadar.

Bukan hanya di Jawa Barat, fakta seperti itu juga terjadi di provinsi-provinsi lainnya seperti di Sumatera, Kalimantan, NTT, dan lain sebagainya. Sadar mengatakan, apabila pemerintahan ini benar-benar punya kepedulian terhadap peningkatan produktivitas pangan untuk rakyat, maka sebaiknya dibentuk saja satu menteri koordinator yang khusus menangani masalah pangan.

Dia menandaskan, Kementan tak ubahnya seperti kementerian bercocok tanam karena berbagai aspek yang terkait langsung dengan produksi dan produktivitas pangan tersebar di berbagai sektor lainnya, seperti infrastruktur irigasi di bawah Kementerian PU, urusan pupuk di Kementerian Perdagangan dan BUMN atau hasil panen yang diurus Bulog. Itu sebabnya, dia mengusulkan perlu adanya menko bidang pangan agar koordinasi di antara kementerian bisa lebih terkoordinasi dan intensif demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

Kartel Pangan

Pada kesempatan terpisah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menduga pemerintah memang ada main dengan kartel-kartel pangan. Indikasinya adalah, belakangan ini pemerintah akan penghapusan kebijakan bea masuk 5%menjadi 0%. “Kalau seperti itu, tentu itu menjadi tanda tanya besar kita. Makanya, kita bisa saja jika menyimpulkan pemerintah mendapat jatah dari kartel-kartel pangan ini,” jelasnya.

Dikatakan Winarno, dengan caranya, menunjuk Bulog sebagai penentu standar harga beli untuk produk pertanian. Misalnya Bulog menentukan untuk produk pertanian A dengan harga Rp7000. Maka jika ada kenaikan harga beberapa waktu kemudian, Bulog yang harus memenuhinya.

Namun, untuk memerangi kartel ini, menurut Winarno,  tidak bisa dilakukan dengan cepat atau instan. Semua harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga harus mencari solusi win-win solution antara pengusaha petani dan juga konsumen.

Adapun Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo membantah adanya kartel pangan. “Saya kira kalau kartel atau bukan, itu sudah ada amanatnya di undang-undang persaingan usaha dan untuk menentukannya itu ranah KPPU,” ungkapnya.

Gunaryo menjelaskan, dari sisi Kementerian Perdagangan untuk meredam kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini adalah meningkatkan koordinasi. “Bahwa barang kebutuhan pokok tersedia dengan jumlah yang cukup, tidak terhambat distribusinya,” ujarnya.

Demikian pula menurut dia, sistem transportasi dan logistiknya harus didukung. “Transportasi maupun logistiknya termasuk memastikan tidak adanya upaya spekulasi yang diimplementasikan oleh pengawasan atau kontrol teman-teman dinas daerah terhadap sarana gudang di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.

Bahkan Gunaryo mematiskan Kemendag sudah melakukan koordinasi hingga tingkat bawah. “Kami sudah berkoordinasi utnuk menginstruksikan kepala dinas dan kalangan produsen untuk meningkatkan keikutsertaan dalam pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.