Program Pensiun Dini PNS Belum Matang - Terhambat Biaya

NERACA

Jakarta – Program Kementerian Keuangan yang menggulirkan pensiun dini ternyata mengalami kendala. Alasanya, izin rencana program tersebut belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). "Belum dibahas karena aturannya belum ada,” kata Menteri PAN RB, Azwar Abubakar di Jakarta,30/7

Menurut Azwar, belum keluarnya izin pensiun dini ini karena ada beberapa yang perlu dikaji sebelum dikeluarkannya izin dalam sistem kepegawaian negara. " Kita kalau mau buat aturan harus seragam tidak boleh beda," tegasnya

Lebih jauh kata Azwar, salah satu yang perlu dikaji mengenai beban anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar pensiun dan kompensasi dari pensiun dini. "Ini kan sistim, anggarannya berapa besar. Kalau tidak nanti jebol anggarannya karena tidak bisa hanya buat Kemenkeu saja tapi berlaku ke semuanya," terangnya

Untuk itu, Azwar belum bisa memastikan waktu rencana pensiun dini ini dapat dilakukan. "Kita tunggu saja," imbuhnya

Terkait dengan kekhawatiran makin membengkaknya anggaran pensiunan, kata Azwar, Pemerintah terus mengkaji formula pensiun tersebut. Alasanya, saat ini anggaran pensiun PNS dan Anggota TNI/Polri mencapai Rp 60 triliun per tahun. Jika dibiarkan, dalam beberapa belas tahun mendatang bisa menembus Rp 160 triliun. "Di Undang-Undang Aparatur Negara tidak diatur harus sekali tapi kita memikirkan bagaimana membuat sistim pensiun baru, lagi diagendakanlah," ujarnya

Dikatakan Azwar, beban pensiun saat ini Rp 60 triliun per tahun, dengan tambahan pegawai pensiun sekitar 3% per tahun atau mencapai 130 ribu pegawai. Jika hal ini dibiarkan, kata Azwar, beban biaya pensiun bisa membengkak menjadi Rp 160 triliun. "Diperhitungkan belasan tahun lagi Rp 160 triliun. Maka orang mau jadi PNS karena dapat pensiun kerjanya tidak mau rajin-rajin, maka kita atur,” ungkapnya.

Azwar menambahkan, aturan pembayaran pensiun yang tengah dikaji pemerintah saat ini bisa menyerupai pembayaran pensiun seperti swasta. Cara ini memungkinkan para PNS mendapatkan pensiun hanya sekali. "Ke depan, pensiun bisa seperti sekarang atau seperti di swasta. Salah satu pola kan, pensiun kan bisa macam-macam, pay as you go atau dibayar sekaligus," ujarnya.

Yang jelas, kata Azwar, sedang dipikirkan pola pension yang tak memberatkan pemerintah. “Jadi yang penting pemerintah menyusun kembali pensiunnya. Membuat orang sejahtera tapi tidak memberatkan pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY menyoroti kondisi anggaran negara yang dibebani oleh biaya pensiun PNS serta anggota TNI/Polri. Keadaan ini yang juga menghantui berbagai negara dalam memberikan fasilitas pensiun bagi para pegawai negara. "Kita juga menyoroti besarnya anggaran pensiun. Ini tren yang terjadi di banyak negara," ungkapnya

Menurut SBY, anggaran pensiun memiliki tren yang meningkat seiring dengan makin panjangnya harapan hidup manusia. "Ini karena makin panjangnya harapan hidup manusia," jelasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

Lion Air Rencanakan IPO - BEI Pastikan Belum Terima Dokumen Resmi

NERACA Jakarta – Wacana Lion Air bakal menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek…

Kenaikan Gaji PNS Kuras Anggaran Rp2,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…