NERACA

Jakarta—Keterpurukan Indonesia terhadap komoditas kedelai jelas menunjukkan belum ada keseriusan pemerintah mengurusi soal pangan. Karena perlu cabinet perlu ditambah dengan Menko Pangan, khusus mengurusi masalah pangan saja. “Apabila pemerintahan ini benar-benar punya kepedulian terhadap peningkatan produktivitas pangan untuk rakyat, maka sebaiknya dibentuk saja satu menteri koordinator yang khusus menangani masalah pangan,” kata anggota Komisi XI DPR F-Partai Gerindra, Sadar Subagyo kepada wartawan di Jakarta,30/7

 Sekarang ini, menurut Sadar, Kementerian Pertanian tidak ubahnya seperti kementerian bercocok tanam. Karena berbagai aspek yang terkait langsung dengan produksi dan produktivitas pangan tersebar diberbagai sektor lainnya. Sehingga tak focus. “Misalnya, infrastruktur irigasi di bawah Kementerian PU, urusan pupuk di Kementerian Perdagangan dan BUMN atau hasil panen yang diurus Bulog,” tambahnya.

 Oleh karena itu, kata Sadar lagi, dengan adanya menko bidang pangan ini maka koordinasi diantara kementerian bisa lebih terkoordinasi dan intensif demi tercapainya ketahanan pangan nasional. “Tidak seperti sekarang yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri," tegasnya

 Apalagi, lanjut Sadar, anggaran pertanian saat ini dialokasikan kedalam tiga pos yakni anggaran Kementerian, subsidi pupuk dan subsidi benih, dimana dalam kurun waktu yang sama  prosentase peningkatannya adalah 567% untuk anggaran Kementan, 644 % untuk subsidi pupuk dan -19 % untuk subsidi benih.

Dari alokasi anggaran untuk Kementan yang terus melonjak itu, menurut politisi Partai Gerindra itu, setelah dikaji lebih jauh ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

Untuk padi, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 %, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 %, ubi kayu (24,26 %), ubi jalar (18,05 %), kedelai (4,38 %) dan kacang tanah (-17,17 %). "Dengan tingkat produksi yang hanya segitu itu, wajar saja apabila sekarang ini terjadi kelangkaan pangan seperti kedelai yang terus menerus harus diimpor," terangnya

         Padahal, Sadar menambahkan, tingkat produktivitas berbagai tanaman pangan itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi sehingga target swasembada pangan bangsa ini bisa segera terwujud.  

Selain itu berdasarkan data-data yang diolah dari sumber resmi BPS dan Kemenkeu, Sadar melanjutkan, pihaknya juga menertawakan kekacauan data luas panen padi di berbagai daerah. Ia mencontohkan luas panen padi untuk Jawa Barat yang pada 2005 seluas 1.894.796 ha dan terus menurun setiap tahunnya, tetapi pada 2011 justru luas panen padi di provinsi itu menjadi 1.964.457 ha, atau ada pencetakan sawah-sawah baru hingga seluas 69.661 ha. "Bagaimana mungkin ada penambahan luasan lahan panen padi baru hingga puluhan ribu hektare di Jawa Barat, sementara pada faktanya justru di sentra-sentra padi banyak terjadi alih fungsi lahan," pungkasnya. **cahyo