BP Migas: Pemahaman Cost Recovery Sering Keliru

NERACA

Jakarta - Pembahasan mengenai cost recovery pada industri hulu migas selalu menjadi topik hangat setiap tahun, terutama saat pembahasan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya sedang dilakukan. Sayangnya, pembicaraan mengenai topik ini sering kali masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang keliru.

Kepala Dinas Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) A. Rinto Pudyantoro menyebutkan setidaknya ada dua kekeliruan yang mendasar yang masih sering timbul dalam hiruk pikuk diskursus publik mengenai cost recovery. Kekeliruan pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa cost recovery haruslah dibuat serendah mungkin. Menurut Rinto, pemahaman ini keliru karena cost recovery pada hakikatnya memiliki dimensi investasi.

“Cost recovery yang besar untuk porsi investasi tentu lebih diinginkan, karena jika kontraktor yang bekerja adalah perusahaan asing, maka akan terdapat fresh money dan direct investment yang masuk dalam perekonomian Indonesia,” ujar Rinto di Jakarta, Selasa (30/7).

Bisnis Berbeda

Terkait dengan investasi, dia menambahkan publik perlu juga memahami bahwa usaha hulu migas memiliki sifat yang sangat berbeda dengan bisnis lainnya, yaitu pada kegiatan eksplorasi. Kegiatan ini adalah kegiatan utama dari usaha hulu migas, namun sekaligus kegiatan yang paling beresiko sebab mencari cadangan migas tidak selalu berakhir dengan penemuan.

“Secara rata-rata tingkat kegagalan mencari cadangan migas di Indonesia mencapai lebih dari 70 sampai 80 persen. Artinya dari 10 perusahaan yang melakukan pencarian cadangan migas, umumnya 7 perusahaan gagal dan hanya 3 perusahaan berhasil,” ujar Rinto. Dia menambahkan, perusahaan yang berhasil menemukan cadangan pun belum tentu bisa menindaklanjuti temuan tersebut karena cadangan yang ditemukan seringkali bukan cadangan yang selalu ekonomis untuk dikembangkan.

“Dari 3 perusahaan itu umumnya hanya 1 atau 2 saja perusahaan yang dapat bertahan dan menemukan cadangan yang ekonomis,” ujar Rinto. Cost recovery pada hakikatnya merupakan dana talangan yang dikeluarkan oleh investor yang hanya akan dikembalikan apabila cadangan migas yang ditemukan ekonomis. Apabila kegiatan eksplorasi tidak menemukan cadangan yang ekonomis, dana talangan tersebut tidak akan dikembalikan. Mekanisme tersebut sesungguhnya membantu membebaskan pemerintah dari paparan resiko besar pada tahapan eksplorasi.

Pemahaman keliru kedua yang sering terjadi dalam diskursus tentang cost recovery adalah dengan membandingkan nilai cost recovery dengan produksi atau lifting. Menurut Rinto, cost recovery sesungguhnya tidak memiliki hubungan linier dengan produksi, apalagi lifting. Tidak serta merta saat dana ditambahkan untuk eksplorasi atau operasional perminyakan dan investasi akan meningkatkan produksi pada tahun yang sama. “Akan ada jeda waktu antara eksplorasi, produksi dan sampai ke lifting,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Asda I Pemkot Sukabumi Apresiasi Masyarakat Atas Tingginya Pemahaman Produk Hukum - Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Gencar Penyuluhan Hukum

Asda I Pemkot Sukabumi Apresiasi Masyarakat Atas Tingginya Pemahaman Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Gencar Penyuluhan Hukum NERACA…

BEI Beri Angin Segar Sektor Migas Untuk IPO - Berlaku Semester Pertama 2019

NERACA Jakarta – Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang dengan berbagai pertimbangan yang ada, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya…

Investasi Dapen di Pasar Saham Baru 12% - Dituding Minim Pemahaman Investasi

NERACA Jakarta –Dorong pertumbuhan likuiditas transaksi di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sektor Riil - Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

Pembenahan Regulasi Pekerja Migran Mendesak

NERACA Jakarta – Pembenahan regulasi terkait pekerja migran lebih mendesak dilakukan. Pembenahan yang penting segera dilakukan meliputi regulasi pendaftaran hingga…

Upsus Siwab Targetkan Kelahiran Sapi Hingga 3,5 Juta Ekor

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menargetkan kelahiran anak sapi hingga 3,5 juta ekor…