Pemerintah Targetkan APBN Rp1600 Triliun

Pada 2013

Senin, 30/07/2012

NERACA

Jakarta--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp1.600 triliun pada 2013. Alasanya, hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah memprediksi APBN pada tahun 2013 bisa tembus Rp1.600 triliun dan dibutuhkan tambahan Rp12.600 triliun APBN pada tahun 2014 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%," katanya

Lebih jauh Presiden Yudhoyono menuturkan sumbangan pemerintah terhadap APBN masih minim dan sebagian besar disuplai dari swasta. "Sumbangan APBN dari pemerintah sekitar 15 % dan sisanya dari pihak swasta. Pemerintah ingin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa lebih efisien dan pihak swasta bisa berinvestasi pada program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," tambanya

Karena itu, Presiden mengharapkan adanya pembenahan dalam sistem pajak serta bea dan cukai, karena dua sektor tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mendorong perekonomian nasional secara berkeadilan. "Kalau sistem perpajakan dan sistem kepabenan serta cukai itu tepat, benar dan adil, maka perekonomian nasional juga akan bukan hanya terus tumbuh, tapi juga berkelanjutan dan membawa keadilan bagi semua," terangnya

Dalam rapat yang dihadiri oleh para menteri bidang ekonomi tersebut, Presiden mengatakan apabila sistem pajak dan bea dan cukai tidak berjalan maksimal maka penerimaan negara akan terganggu dan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan. "Sebaliknya apabila sistem perpajakan dan bea dan cukai tidak baik, banyak distorsi, karena secara struktural tidak benar, maka berpengaruh langsung bagi penerimaaan negara maupun bagi bergeraknya perekonomian nasional," ujarnya.

Untuk itu dalam rapat terbatas ini, Presiden akan mendengarkan paparan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait kebijakan, manajemen maupun impelementasi sistem pajak serta bea dan cukai. "Oleh karena itu saya ingin memberikan atensi khusus bagi bukan hanya kebijakan dan regulasinya, tapi manajeman dan implementasi dari perpajakan serta bea dan cukai," ujarnya.

Kepala Negara mengharapkan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan sistem pajak serta bea dan cukai, pemerintah dapat mencarikan solusi bersama agar tidak lagi terjadi kebocoran yang dapat menganggu penerimaan negara. "Saya ingin berikan kesempatan kepada Menkeu untuk melaporkan dan menyampaikan presentasinya berkaitan dengan substansi yang saya sampaikan tadi. Situasinya, arah atau goalnya, kalau ada hambatan-hambatan seperti apa, kemudian solusi atau opsi yang dapat kita pilih, kita akan pikirkan bersama," paparnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan dalam dua tahun terakhir pertumbuhan investasi sangat meningkat drastis. Sejak 2010, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh 120%. "Sejak 2010 itu 'booming' investasi, realisasi investasi PMA, dan PMDN di atas 100%. Total investasi yang masuk sejak 2010 lebih dari Rp200 triliun," katanya.

Hidayat mengatakan di seluruh Indonesia sudah ada 25.000 hektare lahan dan 16.000 hektare sudah siap menjadi kawasan industri. "Okupansinya 72% lahan untuk kawasan industri sudah siap digunakan untuk mendukung program MP3EI. Khusus untuk Pulau Jawa dan Jawa Barat, okupansinya 100 % dan saya akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan instansi lain agar pembangunan infrastruktur di kawasan industri bisa dipercepat," pungkasnya. ** bari/iwan/cahyo