Pemerintah Siap Perbaiki Struktur Tarif Listrik - Agar Subsidi Tepat Sasaran 2013

NERACA

Jakarta---Pemerintah akan mengupayakan agar alokasi pemberian subsidi energi terutama listrik dapat lebih tepat sasaran mulai tahun anggaran 2013. Perbaikan ini melalui struktur tariff listrik. “Kita juga ingin subsidi yang lebih tepat sasaran, sebenarnya salah satu contoh subsidi tepat sasaran adalah listrik. Kalau bisa, kita perbaiki struktur tarif di listrik agar sedikit banyak menuju tepat sasaran," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta

Menurut Bambang, pemerintah juga akan secara serius melakukan konversi energi ataupun melakukan pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas belanja energi subsidi. "Kita kan maunya memperbaiki kualitas belanja, jadi kalau bisa ya subsidi jangan tumbuh lebih tinggi lagi," tambahnya

Dikatakan Bambang, upaya untuk melakukan subsidi energi terutama listrik tepat sasaran harus diupayakan, karena ruang fiskal pemerintah untuk menambah subsidi dan memperlebar defisit anggaran makin kecil. "Kalau kita mau perbesar subsidi 'targeted' ya masalahnya kita tidak bisa subsidi besar di energi dan tambah lagi subsidi, karena fiskal space kita makin kecil," ujarnya.

Bambang memastikan untuk tahun depan, pemerintah masih memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin sebagai salah satu alternatif untuk mendorong implementasi subsidi tepat sasaran. "Bansos itu kan sebenarnya sebagian ini merupakan subsidi tepat sasaran. Keluarga harapan itu contoh subsidi yang langsung ke penerima. Jadi dimungkinkan harus ada bagian dari subsidi energi yang dipindahkan menjadi tepat sasaran," katanya.

Menurut Mantan Dekan FEUI ini, pemerintah bisa saja menetapkan besaran subsidi tanpa intervensi tapi hal itu masih sulit dilakukan dan saat ini yang harus lebih diupayakan adalah mengendalikan belanja pemerintah dengan lebih maksimal. "Masalahnya selalu itu tidak hanya konteks kebijakan ekonomi tapi juga ada unsur politis. Tapi sangat mungkin dan itu lebih pasti, kita lebih bisa mengendalikan belanja, lebih bisa mengatur fiskal space kita," paparnya

Namun, Bambang belum mau mengungkapkan apakah pemerintah akan menaikkan tarif tenaga listrik tahun depan agar beban subsidi makin berkurang, karena hal tersebut masih menunggu pidato Presiden terkait nota keuangan RAPBN 2013 pada Agustus 2012. "2013 pokoknya belum bicara itu, nanti kita lihat 16 Agustus. Tapi pada intinya kita ingin perbaiki kualitas belanja kita," imbuhnya.

Dalam rapat kerja Pemerintah bersama Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Selasa (12/6/2012), Pemerintah mengusulkan subsidi listrik antara Rp 77,83 triliun hingga Rp 100,32 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, memaparkan skenario subsidi listrik terenda dalam RAPBN 2013 sebesar Rp 77,83 triliun, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 120 dollar AS per barrel, tarif tenaga listrik naik 10 % per 1 Januari 2013 dan pertumbuhan permintaan listrik 9 %.

Skenario tertinggi, subsidi listrik tahun 2013 sebesr Rp 100,32 triliun. “Hal itu dengan asumsi ICP 120 dollar AS per barrel, tarif tenaga listrik tetap, dan pertumbuhan permintaan listrik 8 %,” lanjut Jero Wacik.

Menurut Jero Wacik, dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dollar AS, maka setiap kenaikan kurs Rp 100 per dollar AS akan menambah subsidi listrik sekitar Rp 800 miliar. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Mohon Perbaiki Jalan Rusak Penyebab Macet

Mohon perbaikan jalan di Jl Boulevard Barat , kelapa Gading Permai dari pompa bensin sampai dengan seberang Lotte rusak parah…

Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…