Ekonomi Indonesia vs Krisis Eropa

Senin, 30/07/2012

Krisis finansial zona euro kini semakin meluas serta belum menemukan titik terang penyelesaian hingga mencemaskan pasar Eropa dan dunia. Apalagi setelah Italia, negara dengan perekonomian terbesar ketiga di zona euro kian terancam menjadi korban krisis finansial dalam zona euro. Sebelumnya, ada beberapa negara Eropa yang lebih dulu terkena badai krisis, yakni Yunani, Irlandia, dan Portugal.

Tingkat pengangguran di Eropa menembus rekor tertinggi baru pada Mei 2012, yakni 11,1%. Sebanyak 17,56 juta jiwa kehilangan pekerjaan di 17 negara zona euro sepanjang bulan Mei 2012, terutama di Perancis dan Spanyol. Badan Statistik Uni Eropa (UE) menyatakan bahwa data tersebut adalah rekor baru sejak 1995. Eurostat melaporkan jumlah warga zona euro yang kehilangan pekerjaan bertambah hampir 2 juta jiwa dalam 14 bulan terakhir ini.

Indonesia dengan struktur pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor produk manufaktur yang didominasi komoditas setengah jadi seperti minyak sawit mentah (CPO), hortikultura, agribisnis, dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sejatinya dapat memanfaatkan momen peluang di tengah memburuknya krisis ekonomi Eropa dan melambatnya ekonomi China. Apalagi, tingkat pertumbuhan ekonomi zona euro rendah pada beberapa bulan ke depan, bahkan bisa terjadi kontraksi pada periode Juli-September 2012.

Kita melihat krisis zona euro masih jauh dari berakhir. Indonesia memang sepatutnya harus mewaspadai imbas krisis utang dan penurunan pertumbuhan ekonomi di Eropa yang telah mengerem laju perekonomian AS, dapat meluas dan berisiko besar menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah ruah, konsumsi masyarakat kuat dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa, investasi tumbuh pesat, serta fiskal sehat, niscaya dunia masih tetap melirik Indonesia. Karena, diyakini masih bisa bertumbuh untuk jangka panjang apabila pemerintah sukses membenahi birokrasi, mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menyelesaikan persoalan ketersediaan sumber daya energi yang kurang memadai, dan menurunkan berbagai ekonomi biaya tinggi.

Hanya persoalannya, hingga akhir Juni 2012, penyerapan belanja modal baru mencapai Rp 30,6 triliun atau 18,2% dari pagu anggaran Rp 168,6 triliun, sedangkan penyerapan belanja barang mencapai Rp 41,8 triliun atau 22,4% dari pagu anggaran Rp 186,5 triliun. Karena itu, percepatan penyerapan anggaran negara dengan belanja pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran bakal mendongkrak dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun 2012 ini diproyeksikan 6,5%, guna mengimbangi pilar pertumbuhan lain seperti konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang mulai melemah.

Pemerintah melalui langkah sistematik seharusnya mampu memfasilitasi memacu SDM yang cakap, mampu, cekatan, sehat, inovatif, dan menguasai iptek. Sekaligus, memfasilitasi pengusaha nasional mengubah pola pikir, orientasi, strategi bisnis dari lokal dan regional menuju global serta mampu menaikkan daya saing.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki law enforcement dan menyediakan kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha dengan segera merampungkan regulasi, perbaikan transmisi kebijakan keuangan serta kebijakan energi, kebijakan industri nasional, kebijakan investasi pada sektor ekonomi rakyat produktif.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sudah saatnya perlu lebih ditingkatkan lagi. Ini penting agar mampu memicu pertumbuhan berkualitas dan pemerataan ekonomi yang berakselerasi, bisa melaju, dan berlari lebih kencang mengejar ketertinggalan dari negara lain. Semoga!