Banyaknya Badan Intelijen "Boroskan" APBN

 NERACA

Jakarta--Banyaknya organisasi di bidang intelijen membuat kendali operasi intelijen di Indonesia tidak efektif.  Selain itu juga dinilai memboroskan angaran APBN.  Padahal intelijen membutuhkan kecepatan bergerak dan anggaran yang cukup.  

 “Jangan lagi banyak badan atau organisasi intelijen  Karen hal itu akan semakin membingungkan dan memboroskan anggaran,” ujar kata pengamat intelijen, Prof Tjipta Lesmana dalam diskusi dengan “Intelijen semakin terpuruk dengan adanya RUU Intelijen yang dibahas di DPR”, di Jakarta,7/4. Hadir dalam diskusi itu, anggota Komisi I DPR F-PD, Ramadhan Pohan dan Muhammad Najin (F-PAN), pengamat politik AS Hikam dan Direktur Analisa dan Strategi Kementrian Pertananan, Brigjen Paryanto

 Menurut Guru Besar Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, kinerja aparat intelijen jangan lagi berdasarkan base on TKP (tempat kejadian perkara).  Paradigma ini tak bisa digunakan lagi. "Selama ini intelijen kepolisian berdasarkan base on TKP, artinya setelah ada ledakan bom baru bisa bergerak,"tambahnya.

 Lebih jauh kata Tjipta, seharusnya tindakan intelijen itu lebih ke arah preventif, artinya bisa mencegah "ledakan bom".  Dengan kata lain, membutuhkan kecepatan bergerak untuk mengantisipasi satu tindakan sebelum terjadi sebuah kejadian pelanggaran hukum. 

 Tjipta mengungkapkan beberapa badan intelijen,  seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dimana usernya adalah presiden, sementara Jamintel usernya Kejaksaan, lalu Badan Intelijen Kepolisian yang berada dibawah Kepolisian dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang komandonya dibawah panglima TNI.

 Menurut dia, dalam RUU Intelijen nantinya, masyarakat kita tidak perlu khawatir aparat intelijen memiliki kekuatan untuk menyadap satu permbicaraan. “Kita tidak perlu khawatir dengan penyadapan karena kalau kita tidak salah untuk apa takut,” ujarnya.

 Dia menegaskan bahwa eksistensi satu negara akan tergantung dari kekuatan intelijen untuk mengantisipasi satu tindakan sebagaimana  yang terjadi di negara maju.

 Tjipta juga menyebutkan pentingnya penguatan kewenangan seorang presiden untuk menggunakan intelijen dalam menjaga eksistensi negara. Dia merujuk kepada Amerika Serikat dimana seorang presiden bisa memerintahkan intelijen tanpa perintah pengadilan untuk mengambil satu tindakan.

 Sementara Direktur Analisis dan Strategi Kementerian Pertahanan Prigjen Paryanto menyoroti salah satu persoalan yang dihadapi dalam mengantisipasi satu tindakan.

 Menurut dia, banyaknya aparat intelijen kecolongan atas satu kejadian akhir-akhir ini adalah karena adanya kekhawatiran mereka akan dituduh melangar hak azasi manusia.

 Padahal, ujarnya, kalau terjadi satu ledakan bom, pelangaran HAM yang terjadi justru lebih besar karena menyebabkan ratusan korban meninggal. “Karena intelijen takut salah, mereka cenderung membiarkan satu kejadian,” ujarnya. **cahyo