Lonjakan Anggaran Pangan Tak Pacu Produktifitas

Senin, 30/07/2012

NERACA

Jakarta--Lonjakan alokasi anggaran Kementerian Pertanian yang mencapai 600% dalam kurun waktu enam tahun (2005-2011) tak memacu peningkatan produksi pangan nasional. “Padahal anggaran Kementan (2005) sebesar Rp5,335 triliun dan pada 2011 menjadi Rp36,664 triliun,” kata anggota Komisi XI DPR F-Partai Gerindra, Sadar Subagyo kepada wartawan di Jakarta,29/7

Untuk padi, kata Sadar, peningkatan produksi dari tahun 2005-2011 hanya sebesar 21,4 %, peningkatan produksi jagung sebesar 40,76 %, ubi kayu (24,26 %), ubi jalar (18,05 %), kedelai (4,38 %) dan kacang tanah (-17,17 %). "Dengan tingkat produksi yang hanya segitu itu, wajar saja apabila sekarang ini terjadi kelangkaan pangan seperti kedelai yang terus menerus harus diimpor," tambahnya

Anggaran tersebut, lanjut Sadar, dialokasikan kedalam tiga pos yakni anggaran Kementerian, subsidi pupuk dan subsidi benih, dimana dalam kurun waktu yang sama prosentase peningkatannya adalah 567 % untuk anggaran Kementan, 644 % untuk subsidi pupuk dan -19 % untuk subsidi benih.

Dari alokasi anggaran untuk Kementan yang terus melonjak itu, menurut Sadar, setelah dikaji lebih jauh ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. “Padahal tingkat produktivitas berbagai tanaman pangan itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi sehingga target swasembada pangan bangsa ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Selain itu berdasarkan data-data yang diolah dari sumber resmi BPS dan Kemenkeu, Sadar melanjutkan, pihaknya juga menertawakan kekacauan data luas panen padi di berbagai daerah. Sebagai contoh, luas panen padi untuk Jawa Barat yang pada 2005 seluas 1.894.796 ha dan terus menurun setiap tahunnya, tetapi pada 2011 justru luas panen padi di provinsi itu menjadi 1.964.457 ha, atau ada pencetakan sawah-sawah baru hingga seluas 69.661 ha. "Bagaimana mungkin ada penambahan luasan lahan panen padi baru hingga puluhan ribu hektare di Jawa Barat, sementara pada faktanya justru di sentra-sentra padi banyak terjadi alih fungsi lahan," ungkapnya.

Pada bagian lain, Sadar mengatakan bahwa apabila pemerintahan ini benar-benar punya kepedulian terhadap peningkatan produktivitas pangan untuk rakyat, maka sebaiknya dibentuk saja satu menteri koordinator yang khusus menangani masalah pangan.

Sekarang ini, menurut dia, Kementerian Pertanian tidak ubahnya seperti kementerian bercocok tanam karena berbagai aspek yang terkait langsung dengan produksi dan produktivitas pangan tersebar diberbagai sektor lainnya semisal infrastruktur irigasi di bawah Kementerian PU, urusan pupuk di Kementerian Perdagangan dan BUMN atau hasil panen yang diurus Bulog. "Dengan adanya menko bidang pangan ini maka koordinasi diantara kementerian bisa lebih terkoordinasi dan intensif demi tercapainya ketahanan pangan nasional. Tidak seperti sekarang yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri," pungkasnya. **cahyo