Pertumbuhan Kredit Perbankan Harus Di Atas 20%

Saham Asing Bisa Terdilusi

Senin, 30/07/2012

NERACA

Jakarta---Aturan pembatasan kepemilikan saham perbankan diprediksi hanya efektif dijalankan pada 2017-2018 mendatang. Alasanya, pertumbuhan kredit perbankan nasional bisa mencapai di atas 20%. “Dengan begitu nantinya kepemilikan saham oleh asing pun akan terdilusi,” kata ekonom perbankan, Pardede di Jakarta.

Dia mencontohkan, saat ini beberapa perbankan asing yang beroperasi di Indonesia juga membutuhkan injeksi modal melalui capital market. Alasanya, di masa depan pertumbuhan kredit di bank-bank akan semakin besar, dan itu membutuhkan likuiditas dan capital. “Saat ini, masih terdapat gap antara modal yang diperlukan perbankan di masa depan dengan modal yang sudah tersedia sekarang,” tambahnya

Sumber gap ini, lanjut Pardede, bisa berasal dari internal, sebagai catatan sales ownerships tidak harus berubah, apakah ini karena rights issue atau injeksi modal. ”Jangan sampai pihak yang sudah memiliki 20% saham sekarang nantinya jadi naik 30% atau 40%. Yang harus dipikirkan, darimana sumber funding di masa yang akan datang,” tukasnya

Menurut Pardede, pembatasan kepemilikan saham perbankan bukanlah menjadi isu penting dalam rancangan undang-undang (RUU) Perbankan. Bahkan justru yang paling utama adalah bagaimana caranya perbankan bertumbuh, lalu diikuti penerapan regulasi dengan baik. “Jadi perbankan nggak bangkrut, profitable, dan tidak membuat susah di masa akan datang, seperti tahun 1998 silam,” jelasnya

Lebih lanjut Pardedem menyatakan, tujuan dari revisi UU ini supaya perbankan nasional memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Sementara sisi lain, ada tuntutan agar kredit perbankan nasional digenjot tumbuh di atas 20% per tahun. “Kalau pertumbuhan kredit kita diharuskan di atas 20% per tahun, maka membutuhkan modal. Sehingga diharuskan memilih, apakah modal ini dari dalam negeri atau asing. Boleh atau tidak boleh. Kalau harus mengambil modal dari pasar modal, kan, susah. Apalagi, itu berlaku bagi bank yang sahamnya milik publik (terbuka/Tbk),” ungkap dia.

Pardede menuturkan, apabila permodalan diambil dari pasar modal, artinya modal tersebut berasal dari asing. Hal ini tentu sangat menyulitkan kalau pembatasan saham ini diberlakukan. Karena itu, siapa pun pemilik bank nasional, good corporate governance-nya (GCG) harus sehat dan kuat serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dikatakan Pardede, apabila masih berkutat di kepemilikan saham, maka pertanyaan berikutnya apakah modal dalam negeri kuat. “Kalau iya, itu bagus. Kalau tidak? Lalu, seandainya asing tidak boleh masuk, bank-bank kita babak belur,” paparnya.

Mengenai kebijakan perbankan China yang mampu mengendalikan saham asing maksimal 25%, Pardede kembali bertanya, apakah perbankan Indonesia sudah kuat dan mampu? “Konseksuensi bagi pertumbuhahan ekonomi, apakah kita pro-growth dan pro-job atau pro-kepemilikan nasional. Ini tergantung pengendali modal (pemerintah). Iya kalau keduanya bisa jalan, baguslah. Faktanya kan ini butuh waktu dan harus memilih,” pungkasnya.**ardhi