Pertumbuhan Kredit Perbankan Harus Di Atas 20% - Saham Asing Bisa Terdilusi

NERACA

Jakarta---Aturan pembatasan kepemilikan saham perbankan diprediksi hanya efektif dijalankan pada 2017-2018 mendatang. Alasanya, pertumbuhan kredit perbankan nasional bisa mencapai di atas 20%. “Dengan begitu nantinya kepemilikan saham oleh asing pun akan terdilusi,” kata ekonom perbankan, Pardede di Jakarta.

Dia mencontohkan, saat ini beberapa perbankan asing yang beroperasi di Indonesia juga membutuhkan injeksi modal melalui capital market. Alasanya, di masa depan pertumbuhan kredit di bank-bank akan semakin besar, dan itu membutuhkan likuiditas dan capital. “Saat ini, masih terdapat gap antara modal yang diperlukan perbankan di masa depan dengan modal yang sudah tersedia sekarang,” tambahnya

Sumber gap ini, lanjut Pardede, bisa berasal dari internal, sebagai catatan sales ownerships tidak harus berubah, apakah ini karena rights issue atau injeksi modal. ”Jangan sampai pihak yang sudah memiliki 20% saham sekarang nantinya jadi naik 30% atau 40%. Yang harus dipikirkan, darimana sumber funding di masa yang akan datang,” tukasnya

Menurut Pardede, pembatasan kepemilikan saham perbankan bukanlah menjadi isu penting dalam rancangan undang-undang (RUU) Perbankan. Bahkan justru yang paling utama adalah bagaimana caranya perbankan bertumbuh, lalu diikuti penerapan regulasi dengan baik. “Jadi perbankan nggak bangkrut, profitable, dan tidak membuat susah di masa akan datang, seperti tahun 1998 silam,” jelasnya

Lebih lanjut Pardedem menyatakan, tujuan dari revisi UU ini supaya perbankan nasional memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Sementara sisi lain, ada tuntutan agar kredit perbankan nasional digenjot tumbuh di atas 20% per tahun. “Kalau pertumbuhan kredit kita diharuskan di atas 20% per tahun, maka membutuhkan modal. Sehingga diharuskan memilih, apakah modal ini dari dalam negeri atau asing. Boleh atau tidak boleh. Kalau harus mengambil modal dari pasar modal, kan, susah. Apalagi, itu berlaku bagi bank yang sahamnya milik publik (terbuka/Tbk),” ungkap dia.

Pardede menuturkan, apabila permodalan diambil dari pasar modal, artinya modal tersebut berasal dari asing. Hal ini tentu sangat menyulitkan kalau pembatasan saham ini diberlakukan. Karena itu, siapa pun pemilik bank nasional, good corporate governance-nya (GCG) harus sehat dan kuat serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dikatakan Pardede, apabila masih berkutat di kepemilikan saham, maka pertanyaan berikutnya apakah modal dalam negeri kuat. “Kalau iya, itu bagus. Kalau tidak? Lalu, seandainya asing tidak boleh masuk, bank-bank kita babak belur,” paparnya.

Mengenai kebijakan perbankan China yang mampu mengendalikan saham asing maksimal 25%, Pardede kembali bertanya, apakah perbankan Indonesia sudah kuat dan mampu? “Konseksuensi bagi pertumbuhahan ekonomi, apakah kita pro-growth dan pro-job atau pro-kepemilikan nasional. Ini tergantung pengendali modal (pemerintah). Iya kalau keduanya bisa jalan, baguslah. Faktanya kan ini butuh waktu dan harus memilih,” pungkasnya.**ardhi

BERITA TERKAIT

KERJASAMA LAYANAN PERBANKAN

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto (tengah) bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak Kemenkeu Iwan…

OJK Siapkan Lima Kebijakan Dorong Pertumbuhan 2019

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah,…

Harga IPO Rp 180 Per Saham - Citra Putra Realty Raup Dana Rp 93,6 Miliar

NERACA Jakarta – Resmi mengantungi pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari Otoritas…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank BUMN Minta Pengaturan Bunga Deposito

      NERACA   Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan…

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

BNI Belum Putuskan Soal Kerjasama WeChat dan Alipay

    NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) masih belum menentukan keberlanjutan kerja sama dengan dua perusahaan…