P3RSI Siapkan Masukan RPP Rusun ke Kemenpera

NERACA – Banyak kalangan menilai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tumpang tindih dengan UU lain hingga membingungkan dan sulit diterapkan di lapangan.

Salah satu contohnya, dalam UU No. 20/2011 disebutkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menentukan besaran hak suara pemilik/penghuni itu berdasarkan harga jual ketika apartemen itu dipasarkan.

Menurut Ketua Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Mualim, harga jual apartemen itu sulit diterapkan mengingat harga itu selalu berubah, sehingga akan sulit menentukan NPP. Padahal UU Rusun terdahulu lebih tepat, karena mengaturnya dengan luasan unit rusun yang dimiliki pemilik/penghuni.

“Aturan baru ini berpotensi menimbulkan perselisihan dalam pengelolaan rumah susun di Indonesia,” ujar Mualim saat bertemu DPP REI di Jakarta, pekan lalu.

Untuk itu, dalam waktu dekat, P3RSI berencana memberikan masukan kepada Kemenpera dalam menyusun PP sebagai aturan pelaksana dari UU No 20/2011. “Saat ini P3RSI sedang menginventarisasi permasalahan terkait kepenghunian di gedung bertingkat, khususnya rusun. Nanti akan disampaikan setelah Lebaran karena aturan itu harus disusun setahun sejak diundangkan,” tegas Mualim.

Selain soal NPP, imbuh Mualim, beberapa masalah lain yang krusial adalah adanya kewajiban membentuk Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P3SRS) dalam waktu setahun setelah serah terima.

Sekretaris Jenderal P3RSI Adjid Lauhatta menambahkan, persoalan suara di rusun bisa menjadi polemik lantaran di UU Rusun baru mengatur satu penghuni hanya memiliki satu suara, meski pemilik rusun memiliki lebih dari sepuluh unit rusun. Begitu pula mengenai hak kuasa hanya bisa diberikan pada penyewa. “Di UU Rusun lama bisa diberikan kepada pihak lain,” kata dia.

Menurut Adjit, ada upaya dari pemerintah untuk bisa memasukkan manajemen pengelolaan Rumah Susun Sederhaba Milik (rusunami) ke seluruh hunian bertingkat untuk kelas menengah atas. Padahal, cara pengelolaan apartemen dan rusunami berbeda.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…

Garuda Metalindo Siapkan Capex Rp 75 Miliar - Genjot Ekspansi Produksi

NERACA Jakarta – Meskipun menargetkan pertumbuhan bisnis cukup konservatif karena mempertimbangkan melorotnya kinerja keuangan di 2017, namun PT Garuda Metalindo…

Pemerintah Siapkan Skema KUR untuk Penggilingan Padi

    NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong revitalisasi penggilingan dan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Disiapkan, Pelatihan Implementasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan mengenai implementasi Industri 4.0 kepada pegawai di lingkungan pemerintahan, Badan Usaha Milik…

Industri Kecil dan Menengah - Kemenperin Pacu IKM Agar Go Global dan Go Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) karena telah lama berperan penting menopang perekonomian…

Teknologi Industri Berperan Penting Dongkrak Daya Saing

NERACA Jakarta – Balai penelitian dan pengembangan (litbang) industri di lingkungan Kementerian Perindustrian selama ini mengambil peran dalam upaya mendongkrak…