P3RSI Siapkan Masukan RPP Rusun ke Kemenpera

NERACA – Banyak kalangan menilai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tumpang tindih dengan UU lain hingga membingungkan dan sulit diterapkan di lapangan.

Salah satu contohnya, dalam UU No. 20/2011 disebutkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menentukan besaran hak suara pemilik/penghuni itu berdasarkan harga jual ketika apartemen itu dipasarkan.

Menurut Ketua Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Mualim, harga jual apartemen itu sulit diterapkan mengingat harga itu selalu berubah, sehingga akan sulit menentukan NPP. Padahal UU Rusun terdahulu lebih tepat, karena mengaturnya dengan luasan unit rusun yang dimiliki pemilik/penghuni.

“Aturan baru ini berpotensi menimbulkan perselisihan dalam pengelolaan rumah susun di Indonesia,” ujar Mualim saat bertemu DPP REI di Jakarta, pekan lalu.

Untuk itu, dalam waktu dekat, P3RSI berencana memberikan masukan kepada Kemenpera dalam menyusun PP sebagai aturan pelaksana dari UU No 20/2011. “Saat ini P3RSI sedang menginventarisasi permasalahan terkait kepenghunian di gedung bertingkat, khususnya rusun. Nanti akan disampaikan setelah Lebaran karena aturan itu harus disusun setahun sejak diundangkan,” tegas Mualim.

Selain soal NPP, imbuh Mualim, beberapa masalah lain yang krusial adalah adanya kewajiban membentuk Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P3SRS) dalam waktu setahun setelah serah terima.

Sekretaris Jenderal P3RSI Adjid Lauhatta menambahkan, persoalan suara di rusun bisa menjadi polemik lantaran di UU Rusun baru mengatur satu penghuni hanya memiliki satu suara, meski pemilik rusun memiliki lebih dari sepuluh unit rusun. Begitu pula mengenai hak kuasa hanya bisa diberikan pada penyewa. “Di UU Rusun lama bisa diberikan kepada pihak lain,” kata dia.

Menurut Adjit, ada upaya dari pemerintah untuk bisa memasukkan manajemen pengelolaan Rumah Susun Sederhaba Milik (rusunami) ke seluruh hunian bertingkat untuk kelas menengah atas. Padahal, cara pengelolaan apartemen dan rusunami berbeda.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM - Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Commonwealth Siapkan Akses Permodalan Praktis - Berdayakan Ekonomi Perempuan

Masih dalam rangka meningkatkan literasi serta memberikan kemudahan akses jasa keuangan kepada 40 ribu perempuan pengusaha Indonesia, PT Bank Commonwealth…

Kemenhub Siapkan 113 Trayek Perintis di 2018

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meningkatkan trayek perintis menjadi 113 trayek di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…